Jaksa Periksa Kades Usar Mapin, Ungkap Penyimpangan ADD

oleh -11 views
Kasi Pidsus Kejari Sumbawa, Anak Agung Raka PD SH
bankntb

SUMBAWA BESAR, SR (03/05/2017)

Dugaan penyimpangan penggunaan dana desa di Desa Usar Mapin Kecamatan Alas Barat, terus diusut pihak Kejaksaan Negeri Sumbawa. Setelah Kepala Dusun Usar, giliran Kepala Desa Usar Mapin, Sukarman yang dipanggil jaksa. Selain Sukarman, jaksa juga memanggil Bendahara Desa, Usman dan Ketua TPK Usar Mapin, Senan, belum lama ini. Ketiganya diperiksa secara terpisah di ruang Pidana Khusus (Pidsus) sejak pukul 09.00 hingga sore hari. Sebenarnya kejaksaan memanggil 5 orang. Namun dua di antaranya, Ketua Posyandu dan Ketua BPD Usar Mapin, tidak hadir.

amdal

Ketua TPK Usar Mapin, Senan yang coba dikonfirmasi usai pemeriksaan enggan berkomentar. Ia meminta wartawan mewawancarai kepala desanya. Sementara Kades Usar Mapin, Sukarman membantah semua laporan terkait dugaan penyimpangan dana desa. Menurutnya, ada kekeliruan nomor APBDes karena APBDes tersebut dibuat sebanyak dua kali. “Isi APBDesnya sama antara APBDes murni dan perubahan. Karena tahun 2016 ada pemotongan dana Desa Usar Mapin oleh Pemda Sumbawa sebesar Rp 52 juta, karena itu dibuatlah APBDes murni yang baru,” jelasnya.

Pasca pemotongan itu, digelarlah musyawarah dengan masyarakat. Hasil musyawarah itu disepakati item untuk Posyandu dan BUMDes dihilangkan dalam APBDes yang baru. Hanya yang menjadi kekeliruan adalah APBDes yang baru nomornya dibuat mundur dari APBDes sebelumnya. “Ini hanya kekeliruan administrasi. Posyandu dan BUMDes itu kami kita hilangkan karena tidak prioritas. Dengan pengurangan Rp 52 juta itu, item kerja kita juga kita kurangi,” terang Sukarman.

Baca Juga  Sepasang Kekasih Ditelanjangi Pemalak

Sukarman juga memberikan klarifikasi soal dugaan penyimpangan dalam pembelian tanah. Ditegaskannya, tidak ada penyimpangan. Sebab surat-surat pembelian tanah yang dilakukan Tahun 2015 lalu itu sudah lengkap. Yang menjadi persoalan adalah tanah seluas 5 are pada Tahun 2013. “Saya mendapatkan kuasa atas tanah seluas 5 are itu,” akunya.

Setelah 2014, muncul wacana dari masyarakat bahwa lokasi sekitar (selain tanah 5 are) hendak dijadikan lapangan desa yang kemudian disepakati melalui musyawarah dengan masyarakat. Pembayaran tanah pun dilakukan sebanyak dua kali. Pada tahun 2015 tanah seluas 81 are dibayar Rp 200 juta dan selanjutnya Tahun 2016 Rp 200 juta sehingga totalnya mencapai Rp 400 juta.

Bagaimana dengan pembangunan deker, Sukarman menyatakan tidak ada penyimpangan. Dari rencana dibangun lima unit deker justru menjadi delapan unit mengingat pengerjaannya dilakukan secara swadaya. ‘’Justru pengerjaannya lebih, bukan kurang,” tukasnya seraya menyatakan bahwa laporan yang tidak benar itu berasal dari lawan politiknya yang hendak mencari-cari kesalahannya. Sayangnya kesalahan itu tidak ada karena semua item pengerjaannya dilakukan kadus, RT, RW dan masyarakat.

Kajari Sumbawa melalui Kasi Pidsus, Anak Agung Raka PD SH mengatakan ketiganya diperiksa sebagai saksi. Setelah itu kembali diagendakan pemeriksaan sejumlah saksi lainnya. Untuk diketahui, penanganan kasus ini bermula dari kedatangan masyarakat Desa Usar Mapin, Kecamatan Alas Barat, ke Kejaksaan Negeri Sumbawa, 18 Oktober 2016 lalu melaporkan dugaan penyimpangan penggunaan dana desa setempat. Meliputi pembelian lapangan sepakbola seluas satu hektar, pengadaan satu unit bedug posyandu, bantuan bangunan 30 unit deker yang diduga tidak jelas dan bantuan masjid yang diduga tidak transparan dengan total dana dari ADD 2015 senilai Rp 500 juta lebih. (JEN/SR)

 

iklan bapenda