Kasat Reskrim: Sudah Prosedural, Umaiyah: Nanti Diuji di Pengadilan

oleh -3 views
Dr. Umaiyah SH MH (pengacara) dan AKP Elyas Ericson SH SIK (Kasat Reskrim Polres Sumbawa)
bankntb

Soal Status Tersangka Dirut BPR NTB Sumbawa

SUMBAWA BESAR, SR (12/04/2017)

amdal

Kasat Reskrim Polres Sumbawa, AKP Elyas Ericson menyatakan bahwa penetapan status tersangka terhadap Direktur Bank BPR NTB Sumbawa, Ikhwan SE, sudah sesuai ketentuan. Penetapan tersangka menurutnya, sudah memenuhi dua alat bukti yang cukup. “Tanpa dua alat bukti itu kami tidak mungkin menetapkan seseorang menjadi tersangka,” tegas Ericson, Rabu (12/4), menanggapi pernyataan kuasa hukum Direktur BPR, Dr. H. Umaiyah SH MH yang menuding penyidik terlalu gegabah menetapkan kliennya sebagai tersangka, padahal unsur melanggar UU Perbankan belum terpenuhi.

Selain memiliki dua alat bukti, ungkap Ericson, pihaknya juga sudah mengantongi keterangan saksi ahli dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). “Yang jelas sudah melalui semua prosedur yang ditetapkan,” tukas mantan Kasat Reskrim Polres Bima ini, seraya mempersilahkan Dirut BPR tersebut mengajukan gugatan praperadilan untuk membuktikan apakah tindakannya sudah procedural atau tidak.

Sementara Kuasa Hukum Dirut BPR Sumbawa, Dr. H. Umaiyah SH MH yang dikonfrontir tetap menyatakan penetapan status tersangka terhadap kliennya, gegabah. Sebab, unsur-unsur pidananya tidak terpenuhi. Untuk kasus ini yang berhak memberikan penilaian tentang perbankan adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan audit akuntan publik. Sejauh ini tidak ada sepotong surat pun dari kedua lembaga tersebut yang menyatakan kliennya melanggar undang-undang Perbankan. Karena itu unsur-unsur yang termaktub dalam pasal 49 ayat (1) huruf b UU RI nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang RI Nomor 10 Tahun 1998, yang dijadikan polisi sebagai dasar untuk menjerat kliennya, tidak terpenuhi.

Baca Juga  Giatkan Patroli, Polsek Labangka Sita Puluhan Liter Miras

Ia mengatakan hal yang lumrah terjadi perbedaan pendapat hukum mengenai masalah ini. Karenanya untuk menguji kebenaran dari pendapat itu harus melalui pengadilan. Namun Umaiyah menyakini tidak ada surat atau rekomendasi dari OJK maupun akuntan publik yang menyatakan terjadi penyimpangan di Bank BPR NTB Sumbawa yang dilakukan kliennya. Jika ada, surat OJK maupun akuntan publik ini dikeluarkan sebelum menetapkan seseorang menjadi tersangka. Sebelum mengeluarkan surat itupun, OJK harus melakukan audit investigasi. “Hasil audit investigasi inilah yang dituangkan dalam bentuk rekomendasi bahwa ada temuan penyimpangan dalam penggunaan anggaran, atau ada anggaran yang disalahgunakan. Sampai sekarang surat itu belum ada, karena kemungkinan OJK belum melakukan audit investigasi terhadap laporan yang diterimanya,” imbuhnya.

Seperti diketahui, kasus ini bermula dari adanya pembelian kendaraan (mobil) Tahun 2015 lalu. Kemudian dalam promo pembelian mobil itu ada dana cash back. Cash back seperti yang diungkapkan Dr. H. Umaiyah SH MH, berbeda dengan diskon. Kalau diskon, harga mobil itu tidak dibayar sejumlah harga yang ditetapkan karena ada pemotongan. Sedangkan cashback membayar sesuai harga yang ditetapkan. Misalnya harga Rp 100 juta, dibayar juga Rp 100 juta. Cashback ungkap Umaiyah tidak diatur dalam Bank BPR karena tidak ada SOP, dimana dana itu harus dimasukkan (di-pos-kan). Jika dana cashback itu dimasukkan ke kas perbankan justru lebih salah, karena dianggap terjadinya penggelembungan atau mark-up anggaran. Satu-satunya jalan, adalah dengan memasukkan ke rekening kliennya dan tidak digunakan.

Baca Juga  Bercanda Berakhir Bacokan

Setelah ada saran dari OJK pada Tahun 2017, barulah dibuat SOP dan dana cashback itu dimasukkan ke kas perbankan. Artinya, SOP itu tidak berlaku mundur. Dan mustahil SOP Tahun 2017 menjadi dasar untuk Tahun 2015. Mengenai penerapan pasal 49 yang menjerat Dirut BPR Sumbawa juga tidak tepat. Seseorang dapat dikatakan tersangka harus memenuhi unsur baik UU perbankan maupun KUHP dan lainnya. Dalam pasal itu menyebutkan ada unsure “dengan sengaja”. Unsur ini tidak terpenuhi karena perbuatan kliennya memasukkan dana cashback ke rekeningnya karena tidak ada SOP yang mengaturnya. Berbeda jika sudah ada SOP lalu kliennya tidak memasukkan dana cashback itu ke kas perbankan, unsure dengan sengajanya terpenuhi. (JEN/SR)

iklan bapenda