Direktur BPR Sumbawa Tidak Bersalah, Penetapan Tersangka Gegabah

oleh -1 views
H. Umaiyah SH MH, Kuasa Hukum Direktur BPR Sumbawa
bankntb

SUMBAWA BESAR, SR (11/04/2017)

Direktur BPR Sumbawa, Ikhwan SE telah ditetapkan sebagai tersangka dan sudah menjalani masa penahanan di Polres Sumbawa selama 23 hari, tepatnya Selasa (11/4). Masa penahanan pertama selama 20 telah dilewati dan kini memasuki masa penahanan kedua selama 40 hari karena berkas perkara yang diajukan ke Kejaksaan Negeri Sumbawa dikembali. Pasalnya jaksa menilai ada unsur yang belum terpenuhi. Hal tersebut sudah bisa dipastikan dari awal penanganan kasus dugaan tindak pidana perbankan ini. Penyidik Reserse dan Kriminal Polres Sumbawa terkesan sangat cepat menetapkan seseorang sebagai tersangka meski unsure-unsur pidana yang diterapkan masih meragukan.

amdal

Kesan inilah yang ditangkap H Umaiyah SH MH—kuasa hukum tersangka saat menggelar jumpa pers, Selasa (11/4) siang tadi. Menurut pengacara kondang ini, tindakan penyidik dinilai gegabah karena menetapkan kliennya sebagai tersangka meski unsur-unsur pidananya belum terpenuhi. Ia mengaku sudah mendapat informasi dan mempelajari kasus tersebut. Untuk kasus ini yang berhak memberikan penilaian tentang perbankan adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan audit akuntan publik. Sejauh ini tidak ada sepotong surat pun dari kedua lembaga tersebut yang menyatakan kliennya melanggar UU Perbankan. Karena itu unsur-unsur yang termaktub dalam pasal 49 ayat (1) huruf b UU RI No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 10 Tahun 1998, yang dijadikan polisi sebagai dasar untuk menjerat kliennya, tidak terpenuhi. Menurut polisi, penetapan kliennya sebagai tersangka karena memiliki bukti yang cukup diduga keras telah melakukan tindak pidana Dewan Komisaris, Direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukan pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank.

Baca Juga  Kantongi Lacak Balak, TNI Lepas Lima Truk Kayu

Untuk diketahui jelas Umaiyah, kasus kliennya bermula dari adanya pembelian kendaraan (mobil) Tahun 2015 lalu. Kemudian dalam promo pembelian mobil itu ada dana cash back. Cash back ungkap Umaiyah, berbeda dengan diskon. Kalau diskon, harga mobil itu tidak dibayar sejumlah harga yang ditetapkan karena ada pemotongan. Sedangkan cashback membayar sesuai harga yang ditetapkan. Misalnya harga Rp 100 juta, dibayar juga Rp 100 juta. Cashback ungkap Umaiyah tidak diatur dalam Bank BPR karena tidak ada SOP, dimana dana itu harus dimasukkan (di-pos-kan). Jika dana cashback itu dimasukkan ke kas perbankan justru lebih salah, karena dianggap terjadinya penggelembungan atau mark-up anggaran. “Darimana dana itu kok tiba-tiba datang dan muncul. Mengingat di bank itu tidak ada SOP untuk mengatur dana cashback itu. OJK sendiri pun mengatakan seperti itu. Apakah cashback itu mau dibuang ke tong sampah, kan tidak. Satu-satunya jalan, adalah dengan memasukkan ke rekening klien saya dan tidak diapa-apakan atau tidak digunakan. Setelah ada saran dari OJK pada Tahun 2017, barulah dibuat SOP dan dana cashback itu dimasukkan ke kas perbankan. Artinya, SOP itu tidak berlaku mundur. Dan mustahil SOP Tahun 2017 menjadi dasar untuk Tahun 2015,” bebernya.

Mengenai penerapan pasal 49 juga tidak tepat. Seseorang dapat dikatakan tersangka harus memenuhi unsur baik UU perbankan maupun KUHP dan lainnya. Dalam pasal itu menyebutkan ada unsure “dengan sengaja”. Unsur ini tidak terpenuhi karena perbuatan kliennya memasukkan dana cashback ke rekeningnya karena tidak ada SOP yang mengaturnya. Berbeda jika sudah ada SOP lalu kliennya tidak memasukkan dana cashback itu ke kas perbankan, unsure dengan sengajanya terpenuhi.

Baca Juga  Gara-gara Hutang, Petani Bawang Ditebas

Bagaimana dengan alasan polisi yang beberapa kali dilansir media massa bahwa penetapan tersangka Direktur BPR Sumbawa karena ada keterangan OJK ? Umaiyah justru balik bertanya mana keterangan OJK atas nama lembaga yang diberikan secara tertulis. Jika secara lisan itu tidak jelas. Apalagi keterangan itu diberikan OJK atas nama pribadi, semakin meragukannya. “Ketika tidak ada SOP, saya mau tanya pelanggaran pidananya dimana ? Cash back ini prosedur administrasi bank yang tidak ada diatur. Makanya saya nilai tindakan penyidik kepolisian terlalu gegabah,” tandasnya. (JEN/SR)

iklan bapenda