Konsep Reformasi Birokrasi NTB Dikupas MenPAN-RB

oleh -0 views
bankntb

KOTA BIMA, SR (10/04/2017)

Birokrasi bersih dan melayani merupakan salah satu indikator kinerja dalam RPJMD atau visi misi pemerintahan TGH M Zainul Majdi—H. Muh. Amin (TGB—Amin). Sasarannya adalah terwujudnya perubahan pola pikir dan perilaku birokrasi menjadi aparatur yang tulus, jujur, bersih (tidak korupsi) dan melayani kepentingan masyarakat. Untuk mewujudkan sosok birokrasi bersih dan melayani tersebut, salah satu strategi yang diterapkan TGB–Amin adalah membuka akses dan ruang yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk dapat mengetahui dan mengontrol tata kelola sumber daya pembangunan oleh birokrasi. Media yang paling efektif untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik tersebut adalah pemanfaatan IT. Selain itu, penerapan reward and punishment.

amdal

HUT Kota Bima 1

Dengan pola ini, TGB berhasil menata birokrasi menjadi lebih baik, bahkan beberapa sektor layanan publik berhasil meraih apresiasi nasional. Sebut saja, National Procurement Award sebagai wujud makin baiknya layanan pengadaan barang jasa. Kampung Media yang berhasil meraih Top Ten, Predikat WTP 5 kali berturut-turut dan sejumlah inovasi serta prestasi lain yang menggambarkan kinerja birokrasi di NTB selangkah lebih maju. Perubahan mindset dan cultureset birokrasi yang dijalankan TGB-Amin tersebut, menjadi entry point pengarahan yang disampaikan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPAN RB), Dr. H. Asman Abnur saat upacara Peringatan HUT Kota Bima ke-15, Senin (11/4).

HUT Kota Bima 2Untuk menjadi pelaku perubahan, Menpan menyampaikan sejumlah langkah revolusi mental bagi ASN. Termasuk meningkatkan kemampuan agar lebih pintar dari yang dilayani. Sebagai penyelenggara negara, menurutnya, ASN harus memiliki sikap melayani, berperilaku baik, ramah tamah dan disiplin. Setiap melayani masyarakat, ASN tidak boleh kalah dengan pelayanan yang ada dari sektor swasta, seperti Bank. “Anda harus lebih berkinerja dan punya tugas yang jelas. Tidak boleh ada pegawai yang santai dan nongkrong saat jam kerja. Ciptakan kerja buat kita dan lingkungan. Jangan tunggu perintah,” tukas Menpan di hadapan Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH. M.Si dan ratusan peserta upacara.

Baca Juga  Jelang Pemilu, Linmas Sumbawa dan Sumbawa Barat Diberikan Pembekalan

Karena itu, Menpan menilai sistem reward dan punishment merupakan salah satu langkah edukatif bagi ASN. Setelah dibuat perjanjian kerja, maka dilakukan pengukuran, apakah mencapai target atau tidak. Jika ada perubahan, diberikan penghargaan. Tapi sebaliknya tidak ada perubahan maka diberikan hukuman. “Harus menyempurnakan sistem pelayanan yang terkait dengan masyarakat. Layani hak rakyat dengan baik. Ciptakan pelayanan yang terbuka dan terukur. Jangan persulit rakyat. Tidak ada orang lain yang memajukan bangsa dan daerah, kecuali anda saat ini,” pungkasnya. (NA/SR)

 

KOTA BIMA HUT

iklan bapenda