Lindungi TKI NTB, Gubernur Ajukan Kerjasama Khusus ke Menlu RI

oleh -1 views
bankntb

MATARAM, SR (31/03/2017)

Sebagai salah satu daerah pengirim tenaga kerja imigran keluar negeri terbanyak, Gubernur NTB, Dr. TGH M. Zainul Majdi mengajukan kerjasama khusus dengan Kementrian Luar Negeri Republik Indonesia terkait perlindungan TKI asal NTB. Hal ini disampaikan Gubernur langsung di hadapan Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi pada acara pertemuan koordinasi dan bimbingan teknis penanganan masalah WNI di luar negeri bagi pemangku kepentingan di daerah, yang digelar di Hotel Santika Mataram, Jumat (31/3). “Mungkin kita bisa membuat MOU atau bentuk kerjasama yang lain dalam membuat mekanisme tanggap cepat yang dikoordinasikan dengan kementerian luar negeri, sehingga kami dari daerah juga mendapatkan informasi pada kesempatan pertama dan juga kami disampaikan apa-apa yang harus segera kami kerjakan,” ungkap Gubernur.

amdal

Gubernur menyadari bahwa otoritas dari daerah hanya berlaku saat masyarakat berada di dalam wilayahnya, sehingga masalah apapun yang menimpa tenaga kerja migran di luar negeri khususnya dari NTB memerlukan bantuan dari Kementerian Luar Negeri dapat dicarikan solusi yang baik.

TGB dan Menlu 1

Menanggapi hal tersebut, Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi menyatakan komitmen perlindungan WNI menjadi prioritas politik luar negeri Republik Indonesia saat ini. “Tugas melindungi WNI setelah melewati perbatasan, proteksi mereka diambil alih oleh Kemenlu.  Apapun yang terjadi di hilir, selalu berkaitan dengan apa yang terjadi di hulu. Oleh karena itu, dengan kesamaan komitmen ini mari kita bekerjasama dengan baik. Memperbaiki pelayanan dari hulu ke hilir karena sangat erat kaitannya satu sama lain,” ungkapnya.

Baca Juga  Kades Sepayung Cairkan BLT-DD Tahap II, Diterima 160 KK

Ia juga menceritakan kunjungannya ke Penang dan Johor Baru, Malaysia yang hampir 90% tenagakerjanya di ladang berasal dari Lombok. Dialog yang dilakukannya dengan TKI membuatnya lebih memahami kebutuhan para pekerja imigran dan berusaha mencari solusi bersama. Diterangkan juga bahwa pelayanan kementerian luar negeri dari tahun ke tahun semakin membaik. Tercatat penyelesaian kasus tindak pidana perdagangan orang pada tahun 2016 meningkat menjadi 76% dari penyelesaian tahun sebelumnya 57% pada 2015. Selain itu, Menteri juga mengklaim telah membebaskan 65 WNI dari ancaman hukuman mati dan berhasil mengurus pembayaran gaji terlambat pekerja migran Indonesia yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga sebesar Rp 284 milyar. Sebagai penutup, Menteri mengapresiasi kepioniran NTB dalam mengambil inisiatif dalam pembenahan tata kelola penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia. “Pelayanan satu atap NTB sudah sangat baik dan bahkan menjadi model desain nasional dan kami telah berikan Anugrah Hassan Wirajudha Perlindunagn WNI Award 2016,” pungkasnya. (NA/SR)

iklan bapenda