Kades Lape Ungkap Kejanggalan Bansos, Seret Nama Oknum Dewan

oleh -7 views
bankntb

SUMBAWA BESAR, SR (31/03/2017)

Polemik Kades Lape, Johar Arifin versus Abdul Kappi Cs semakin panas. Setelah Abdul Kappi mengungkap dugaan penyimpangan pengelolaan dana desa dengan melaporkan Kades Lape ke Inspektorat dan Kejaksaan, Kades pun balik menyerang. Kades Johar membeberkan hasil pengerjaan proyek Rabat Beton dan tebing pengaman sungai yang dilakukan A. Kappi yang diduga sarat penyimpangan. Bahkan kades berencana melapor balik A Kappi Cs ke kejaksaan.

amdal

Kini bola panas itu terus bergulir. Dalam keterangan persnya kepada SAMAWAREA, Jumat (31/3), Kades Johar membeberkan penyimpangan lainnya bahkan menyeret nama oknum Anggota DPRD Sumbawa.  Kades Johar—sapaan akrabnya, menuturkan pada Tahun 2016 lalu, Pemerintah Desa Lape pernah ditegur Sekda Sumbawa terkait pencairan dana bakulan dari oknum DPRD. Kades mengaku diminta membuat laporan dan melakukan pemotretan terhadap kegiatan 17 kelompok sasaran bantuan yang ada di desanya. “Kami langsung memanggil semua kelompok ini untuk dilakukan verifikasi. Kami tanya satu per satu,” kata Kades Johar.

Kessokan harinya, datang oknum anggota DPRD tersebut ke kantornya memintanya agar masalah bakulan tersebut diabaikan. Dia pun mengiyakannya. Belakangan dia mendapat informasi ternyata pencairan dana bakulan itu dilakukan di Kantor Disperindag Sumbawa. Dari pencairan tersebut, ketua kelompoknya digiring ke rumah oknum anggota DPRD dimaksud. Kemudian bantuan tersebut dipotong sebesar Rp 2 juta per kelompok. Adanya pemotongan ini menyebabkan anggota kelompok menerima bantuan dalam jumlah bervariasi. “Ada anggota kelompok yang mendapat 300 sampai 400 ribu,” ungkapnya.

Baca Juga  Selamat dari Gorok Leher, Ibu ini Tewas Gantung Diri

Bukan hanya bantuan bakulan, Kades Johar juga mengungkap kejanggalan dalam Bansos ternak sapi bibit dan kambing. Dari penelusurannya, oknum anggota DPRD mendapat 3 ekor sapi dan Abdul Kappi juga mendapat 3 ekor serta lainnya masing-masing satu ekor. “Seharusnya sapi yang diterima oknum anggota DPRD dan Abdul Kappi itu milik orang lain, sehingga saat itu pernah terjadi keributan di salah satu kelompok,” ujarnya.

Mengenai bantuan kambing, menurut Kades Johar, juga bermasalah. Hasil pengecekannya, bahwa kandang kambing difoto sebagai dokumen, dan penerima sesuai KTP yang diajukan tidak mengetahui bantuan kambing tersebut. Ternyata KTP nya dipinjam. “Masalah ini akan saya buka secara terang benderang, dan saya bawa ke ranah hukum. Sekarang saya sedang membuat rangkuman untuk bahan laporan saya secara resmi ke Inspektorat dan pihak kejaksaan,” tandasnya.

Tuntut Pencemaran Nama Baik

Sementara itu Abdul Kappi yang dihubungi terpisah, membantah tudingan Kades Lape. Ia justru akan mempolisikan oknum kades tersebut terkait pencemaran nama baik. Pasalnya tudingan ini diungkapkan Kades Lape di hadapan publik saat rapat beragendakan pengamanan dan ketertiban. “Sepanjang dia (kades Lape) tidak bisa membuktikan tuduhannya, kami polisikan. Kami sudah menyiapkan pengacara dan saksi-saksi. Tinggal kami laporkan saja,” tukasnya, seraya menyatakan tuduhan Kades hanya untuk pengalihan isu sehubungan dengan adanya sekelompok massa yang melaporkan dugaan penyimpangan penggunaan dana desa tahun 2015—2016.

Baca Juga  Begal Bengis Ditembak Polisi

Hal senada juga diungkapkan Anggota DPRD Sumbawa yang merasa dituding Kades Lape. Ia meminta oknum kades itu membuktikan tuduhannya. Sepanjang tidak bisa dibuktikan, oknum Kades itu dinilai telah mencemarkan nama baiknya dan melakukan pembunuhan karakter. Tentunya ada konsekwensi hukum karena pihaknya akan melaporkan dugaan pencemaran nama baik. “Jangan berkoar, silakan cari bukti. Kalau tidak ada bukti, kami laporkan pencemaran nama baik,” tegasnya.

Ia meminta Kades itu untuk mengecek apakah ada nama dirinya sebagai penerima bantuan sapi sebagai tuduhan kades. Bantuan sapi itu dilakukan oleh eksekutif sebagai eksekutor dan disaksikan banyak pihak. “Jangan membuat fitnah, jangan sebarkan berita hoax, harus bicara sesuai data dan fakta. Jika memang punya bukti silakan lapor kepada pihak berwenang karena ini negara hukum semua sama di hadapan hukum,” tutupnya. (JEN/SR)

iklan bapenda