Sekda Mataram Kecewa Banyak OPD Tidak Hadir Raker PMAN

oleh -0 views
bankntb

MATARAM, SR (30/03/2017)

Sekretaris Daerah Kota Mataram, H. Effendi Eko Saswito membuka secara resmi Rapat Kerja (Raker) Pemberdayaan Masyarakat Anti Narkoba (PMAN) yang digelar Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Mataram di Hotel Lombok Plaza, Kamis (30/3). Raker yang bertujuan meningkatkan peran serta instansi pemerintah dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) ini mengundang seluruh perwakilan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Kota Mataram, unsur TNI dan Polri.

amdal

Kepala BNN Kota Mataram H. Nur Rachmat, menyebutkan dari sekitar 200 juta orang pengguna narkoba di dunia, dua persen di antaranya ada di Indonesia. Meski secara persentase tampaknya kecil, namun dalam angka ternyata cukup besar, mencapai lebih dari 4 juta orang. Untuk mengatasinya, perlu kerjasama dari semua pihak, termasuk dari instansi pemerintah, agar Indonesia, Nusa Tenggara Barat, dan lebih khusus lagi Kota Mataram dapat terbebas dari masalah penyalahgunaan narkoba. “Kegiatan ini bermaksud agar instansi pemerintah, swasta, BUMN, TNI, Polri, dan masyarakat secara bersama-sama meningkatkan pengetahuan, pemahaman, serta kesadaran terhadap peredaran gelap narkoba,” ungkapnya.

Sementara Sekda Kota Mataram H. Effendi Eko Saswito mengaku sedikit kecewa dengan belum tingginya perhatian yang ditunjukkan instansi pemerintah dalam hal pemberantasan narkoba. Hal tersebut terlihat dari masih banyaknya instansi pemerintah yang tidak menghadiri rapat. Karena itu Ia meminta pihak terkait untuk kembali menghubungi OPD yang belum menghadirkan wakilnya untuk mengikuti rapat kerja yang digelar BNN. “Persoalan narkoba bukan hanya persoalan BNN. Tapi persoalan bangsa, persoalan kita semua yang perlu menjadi perhatian bersama,” ujarnya.

Baca Juga  Guru PAUD Diminta Bentuk Karakter Anak

Narkoba lanjut Eko, menelan korban cukup banyak. Secara nasional, 33 orang meninggal dunia setiap harinya akibat dampak penyalahgunaan narkoba. Sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk ikut dan bertanggung jawab melindungi masyarakat dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dengan cara memfasilitasi P4GN melalui pembentukan regulasi. Ia berharap pada tahun ini juga harus segera dikeluarkan Peraturan Wali Kota (Perwal). Bahkan bila perlu di tingkat lingkungan akan dibentuk satgas atau relawan P4GN. Khusus di OPD, perlu diciptakan lingkungan kerja yang bebas narkoba dengan melakukan deteksi dini. Bila memungkinkan OPD bersangkutan harus mulai berinisiatif untuk menciptakan lingkungan birokrasi yang bersih dari penyalahgunaan narkoba dengan dibantu BNN melakukan tes urin secara berkala.

Di Kota Mataram sendiri, masih menurut Eko, masih ada zona merah yang harus segera mendapat penanganan karena tingginya angka penyalahgunaan narkoba. Untuk itu Pemerintah Kota Mataram akan menggandeng seluruh pihak untuk membuat rencana aksi dalam rangka mencegah peredaran narkoba khususnya di zona merah yang telah terpetakan di Kota Mataram. Apalagi di kalangan masyarakat sendiri bila mengetahui penyalahgunaan narkoba di wilayahnya cenderung melakukan pembiaran, sehingga peningkatan peran aktif masyarakat harus terus dilakukan. Sesuai salah satu isi agenda prioritas Nawa Cita untuk dilakukan revolusi karakter bangsa dengan mengubah sikap mental masyarakat, termasuk dalam kaitannya dengan upaya bersama memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba. “Ini PR besar bagi bangsa kita, tidak mudah untuk mengubah mindset masyarakat. Bahkan bisa dikatakan lebih mudah membangun jembatan dengan bentangan ratusan meter daripada mengubah mindset masyarakat,” pungkasnya. (NA/SR)

iklan bapenda