AMNT dan DPRD NTB Hearing, Desak PT AMNT Bertanggung Jawab

oleh -7 views
bankntb

MATARAM, SR (30/03/2017)

Kasus dugaan pencemaran lingkungan yang dilakukan PT AMNT (Amman Mineral Nusa Tenggara) akibat limpasan air tambang di Sungai Tongo Loka dan Sungai Sejorong wilayah Kecamatan Sekongkang Sumbawa Barat, Februari lalu hingga kini masih menyisakan polemic di masyarakat. Untuk meminta pertanggungjawaban perusahaan, Aliansi Mahasiswa aNti Tambang (AMNT) mendatangi DPRD NTB guna beraudiensi dengan anggota Komisi IV, Kamis (30/3). Pertemuan tersebut dimulai pukul 11.00 Wita dan dihadiri oleh beberapa perwakilan Komisi IV di antaranya H. Wahidin H.M. Noer, SE (Ketua Komisi), Machsun Ridwainy S.Sos., MBA, dan Burhanudin Jafar Salam SH. Sedangkan dari perwakilan aliansi di antaranya Yadi Saputra, Kamal, Fikri, Edwin, Andi, Iman, dan Oki.

amdal

Aliansi dalam hearing yang mendapat pengamanan dari pihak kepolisian ini memaparkan kronologis meluapnya air asam tambang Dam Santong yang notabene sebagai bendungan yang menampung air asam dari hasil endapan batuan tambang. Aliansi juga membeberkan tidak maksimalnya perusahaan dalam mengendalikan luapan, hingga anggapan kekeliruan pemerintah KSB pada saat menerbitkan izin melepas dan melimpaskan air asam tambang secara diam-diam. “Kami minta kepada para anggota DPRD Provinsi NTB untuk bersama kami mencari jalan keluar atas persoalan ini, termasuk izin pelepasan yang diterbitkan Bupati pada dasarnya tidak berpengaruh, karena izin itu diterbitkan saat Over Flow sedang berlangsung bukan pada saat sebelum kejadian,” tukas Yadi Saputra.

Baca Juga  Kembangkan Produk Kue Pla, Rumah Zakat Gelar Edukasi Kewirausahaan

Selama ini timpal Akmal, PT AMNT tidak pernah mensosialisasikan kepada masyarakat terkait Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Hal itu menurutnya merupakan permasalahan yang urgen karena masyarakat merasa khawatir. “Harusnya masyarakat mengetahui AMDAL ini agar ikut mengantisipasi fenomena lingkungan. Apalagi AMDAL selalu berubah dalam beberapa periode,” ujarnya. Aliansi mendesak pemerintah kabupaten dan perusahaan untuk bertanggung jawab baik secara administrasi maupun secara hukum. Aliansi pun siap mempolisikan masalah ini.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi IV DPRD NTB, Burhanuddin Jafar Salam SH menawarkan agar pertemuan (audiensi) dijadwal ulang dengan menghadirkan pihak Distamben, DLH dan pihak terkait lainnya. “Kita perlu menjadwal ulang pertemuan ini dengan menghadirkan instansi terkait agar adik-adik Aliansi merasa puas,” kata politisi PAN ini.

Tawaran ini direspon positif pihak aliansi yang berjanji akan membawa data-data terkait dugaan kelalaian PT AMNT dalam mengendalikan pencemaran hingga menyebabkan baku mutu dari PH air turun di bawah standar. (JEN/SR)

iklan bapenda