MATARAM, SR (29/03/2017)
Rapat pimpinan (Rapim) dalam rangka pembukaan Forum SKPD untuk penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2018 digelar, kemarin. Rapat tersebut dipimpin langsung Gubenur NTB dan dihadiri Wagub, Sekda, para asisten, staf ahli dan seluruh kepala SKPD.
Dalam laporannya, Kepala Bappeda NTB menyampaikan tujuan forum SKPD ini untuk memantapkan rumusan kebijakan strategis dan program/kegiatan prioritas pembangunan lingkup SKPD Provinsi NTB di TA 2018 dalam draft rencana kerja pembangunan daerah (draft RKPD) provinsi NTB TA 2018. Draft RKPD ini dirumuskan dari Kebijakan dan program pembangunan untuk 2018 dalam RPJMD 2013-2018 kemudian mengadopsi hasil serangkaian rapat koordinasi dan konsultasi teknis nasional yang menegaskan kebijakan dan program pembangunan nasional di NTB dalam tahun 2018 maupun hasil evaluasi penyelenggaraan pembangun daerah sampai triwulan pertama 2017.
Forum SKPD ini menyelaraskan draft RKPD tersebut dengan Renja SKPD tahun 2018 sebagaimana tertuang dalam Renstra masing-masing SKPD 2013-2018, sehingga ditemukenali program kegiatan terpilih Provinsi yang akan dikoordinasikan dengan rencana pembangunan kabupaten/kota dalam ajang Musrenbang Provinsi, April mendatang. Karenanya forum SKPD merupakan entry point, menandai dimulainya keseluruhan proses perencanaan dan penganggaran pembangunan untuk TA 2018.
Hal ini tentu sejalan dengan arahan Gubernur dalam rapat pimpinan pembukaan forum SKPD ini. Gubernur TGB menegaskan bahwa urgensi perencanaan pembangunan tahun 2018 harus dapat dilihat dari 3 perspektif. Posisioning tahun 2018 yang merupakan akhir tahun per khidmatan masa pemerintahan 2013-2018, menjadikan perencanaan pembangunan 2018 sangat penting dalam konteks menyelesaikan berbagai target-target pembangunan dan menjamin terwujudnya kontinuitas pembangunan di NTB. Gubernur lebih detail menguraikan ada 3 hal utama yg sungguh-sungguh harus dicermati dalam penyusunan rencana pembangunan 2018. Pertama, merampungkan pencapaian target pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2013-2018. Kedua, seluruh jajaran SKPD diminta untuk mencermati persoalan persoalan yang masih timbul terhadap upaya pencapaian indikator target pembangunan. Ketiga, mencari solusi atas beragam persoalan yg menghambat dan mengembangkan inovasi guna pelaksanaan langkah-langkah solutif tersebut. Dari 31 indikator kinerja telah banyak yang tercapai dan atau bahkan terlampaui namun masih ada 12 indikator yang perlu perhatian serius untuk pencapaiannya. Beragam kebijakan eksternal yang hadir di tengah upaya pembangunan yang dilakukan telah mempengaruhi percepatan pemerintah mencapai target pembangunan yang telah ditetapkan. Karenanya itu upaya antisipatif dan membuka skenario ruang-ruang alternatif pelaksana program/kegiatan mesti dilakukan.
Gubernur TGB menegaskan bertitik tolak dari kondisi daerah terkini dengan mencermati dinamika perkembangan global dan nasional maupun lokalitas wilayah NTB, diminta SKPD mampu memetakan persoalan ke depan yang kemungkinan dihadapi dan harus terjawab dalam program 2018. Ini penting kaitannya dengan hal ketiga yang ditegaskan Gubernur yakni kontinuitas pembangunan di Nusa Temggara Barat ke depan. Perspektif keberlanjutan pembangunan sangat kental dalam muatan RKPD 2018. Hal ini sangat dapat dipahami mengingat Gubernur memasuki akhir masa perkhidmatan 2013-2018 yang selanjutnya memasuki masa pemerintahan periode 2018-2023.
Diakui Gubernur, pembangunan 2018 samgat strategis untuk menjamin keberlanjutan dari seluruh keberhasilan pencapaian tersebut dan menghadirkan NTB di tengah pergaulan nasional dan internasional yang makin baik. Banyak perspektif terkait dengan hal ini disampaikan Gubernur untuk memberi pemahaman kepada seluruh SKPD agar tidak saja merencanakan. Program kegiatan dalam orientasi jangka pendek yang bersifat pragmatis namun lebih mengedepankan pendekatan perencanaan yang jauh berpikir ke depan dan kontekstual sesuai dengan kondisi serta tantangan yang dihadapi. (NA/SR)
