SUMBAWA BESAR, SR (28/03/2017)
Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mahmud Abdullah meminta perangkat daerah terkait masalah kemiskinan, dapat bekerja maksimal dalam penanganan kemiskinan dan harus tuntas. Penegasan itu disampaikan Wabup pada kegiatan Sosialisasi Penerapan Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) di Aula H. Madilaoe ADT Kantor Bupati Sumbawa, Senin (27/3). Kegiatan tersebut dikuti para camat dan kepala desa serta instansi terkait.
Untuk dapat melakukan hal itu menurut Wabup, harus berangkat dari data yang lengkap dan valid. Karenanya Wabup meminta petugas SLRT di lapangan agar dalam melakukan validasi data benar-benar cermat dan selalu melakukan croscek serta koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Kepada seluruh camat dan kepala desa diminta dapat menunjang dan memfasilitasi validasi data itu secara maksimal, meskipun sarana yang ada saat ini baru menjangkau 60 desa pada 6 kecamatan. Terkait itu Wabup mendesak Dinas Sosial segera mengusulkan tambahan pengadaan sarana kerja petugas SLRT sehingga mampu bekerja secara maksimal.
Di bagian lain Wabup menjelaskan, penanganan masalah kesejahteraan sosial merupakan hal mendesak dan memerlukan langkah penanganan yang sistematik, terpadu, dan menyeluruh. Karenanya melalui Ketua DPRD Sumbawa yang juga mengikuti sosialisasi itu Wabup berharap dana aspirasi seluruh anggota DPRD difokuskan untuk menunjang penuntasan kemiskinan di Kabupaten Sumbawa.
Kepala Dinas Sosial Tri Karyati, S.Sos melaporkan kegiatan sosialisasi tersebut menjelaskan bahwa penerapan sistem layanan dan rujukan terpadu sebagai salah satu mekanisme tambahan layanan pengaduan masyarakat untuk mengidentifikasi kebutuhan dan keluhan masyarakat miskin dan rentan berdasarkan profil dalam basis data terpadu melalui jalur website dan offline. Sosialisasi ini juga untuk menyamakan visi dan misi dalam pelaksanaan SLRT yang diharapkan kedepan dapat terlaksana pada semua kecamatan se-Kabupaten Sumbawa. Hal ini untuk memastikan masyarakat miskin dan rentan mendapatkan akses perlindungan dan pelayanan sosial yang terintegrasi karena adanya integrasi data, meningkatkan dan memperkuat koordinasi lintas sektor dalam meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat miskin dan rentan untuk bisa mengakses berbagai program perlindungan sosial baik melalui pemerintah pusat maupun daerah. (JEN/SR)
