Undova, UTS dan UNSA di Pusaran Pilgub NTB 2018

oleh -11 views
Johan Wahyudi
bankntb

Oleh: Johan Wahyudi*

Suksesi kekuasaan di NTB akan dilaksanakan pada bulan Juni 2018. Pemilihan kepala daerah NTB 2018 digelar serentak dengan 3 kabupaten/kota lainnya yakni Lombok Timur, Lombok Barat dan Kota Bima. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang tahapan pilkada akan dimulai sejak 2017 ini. Meski agenda pilkada dihelat sekitar satu tahun lagi, namun geliat kandidat mulai terlihat. Ada yang sudah gencar sosialisasi, ada pula yang masih wait and see. Dengan beragam latar belakang, para calon mulai menebar baliho hingga poster-poster berisi foto.

amdal

Namun ada fenomena menarik dari sekian bakal calon gubernur atau wakil gubernur NTB tersebut, yakni munculnya elite perguruan tinggi di Kabupaten Sumbawa Barat dan Sumbawa. Lalu Zulkifli Muhadli Rektor Universitas Cordova (Undova) yang juga mantan Bupati Sumbawa Barat periode 2005-2015 ini telah mendeklarasikan diri jauh-jauh hari. Istimewanya, ia berniat maju lewat jalur independen meski dirinya merupakan ketua partai politik berbasis Islam tingkat wilayah di NTB.

Sementara Zulkieflimansyah merupakan salah satu kandidat yang sudah beriklan dan menebar baliho di hampir seluruh penjuru Pulau Sumbawa dan Pulau Lombok. Mantan Rektor Universitas Teknologi Sumbawa (UTS) yang saat ini menjadi dewan penyantun UTS, dalam sosialisasinya sudah mendeklarasikan diri sebagai penerus Muhammad Zainul Majdi atau yang akrab disapa Tuan Guru Bajang (TGB).

Adapun Syaifuddin Iskandar seorang guru besar sekaligus Rektor Universitas Samawa (Unsa) beberapa periode ini juga dikabarkan tengah diincar oleh beberapa partai politik. Namun ia dilirik dalam kapasitas sebagai calon wakil gubernur. Berdasarkan hasil survey internal civitas akademika Unsa yang dimuat beberapa media online menyebutkan bahwa elektabilitas Prof. Ude sapaan akrabnya cukup tinggi dari calon wakil lainnya.

Menakar Sumber Daya, Kekuatan Calon dan Tantangan Oligarki

Sebagai warga negara, Lalu Zulkifli Muhadli, Zulkieflimansyah, dan Syaifuddin Iskandar memiliki hak politik untuk mencalonkan diri dan dicalonkan oleh masyarakat. Hanya saja, ketersediaan sumber daya politik menjadi syarat mutlak sebelum terjun dalam palagan pilkada. Jika ditanyakan ke masyarakat perihal sumber daya ketiganya, banyak yang menjawab secara cepat bahwa Kyai Zul punya modal besar pernah menjadi Bupati Sumbawa Barat periode 2005-2015 sehingga kualitasnya sebagai pemimpin telah teruji.

Di sisi lain, Doktor Zul dikenal luas sebagai akademisi-politisi dengan kekuatan jaringan (networking) yang luas. Kemampuannya menyulap Universitas Teknologi Sumbawa (UTS) menjadi salah satu perguruan tinggi yang cukup disegani di wilayah Indonesia Timur meski baru berusia belia, cukup membuktikan bagaimana visi dan kekuatan jaringannya mewujudkan perguruan tinggi unggulan. Tidak kalah dengan keduanya, Prof. Ude membuktikan kapasitasnya mulai dari melahirkan, membesarkan hingga mengantarkan Unsa menjadi perguruan tinggi tertua dan terbaik di Pulau Sumbawa.

Pertanyaannya, apakah modal tersebut sudah cukup untuk memenangkan kontestasi elektoral? Merujuk Andrain (1992) setidaknya sumber daya ekonomi, normatif, personal dan ahli harus dimiliki untuk mendapatkan kekuasaan. Sumber daya ekonomi terkait dengan bagaimana kekuatan finansial calon. Semakin memadai pundi-pundi rupiah di kantong semakin kuat pula amunisi untuk bertarung. Ongkos politik di era saat ini tidak terhindarkan. Kyai Zul, Doktor Zul, dan Prof. Ude sangat memahami itu.

Baca Juga  Gubernur NTB Potong Tumpeng di HUT SMAN 1 Lape

Sumber daya normatif lebih merujuk kepada bagaimana seorang calon memiliki kualitas religius maupun kebenaran moral. Orang akan patuh dan beranggapan seseorang pantas menjadi pemimpin apabila dianggap bijak dari sisi moral dan etika serta mampu dari sudut pandang agama. Sebagai Tau Samawa yang berfalsafah Adat Barenti lako Syara’, Syara’ Barenti Lako Kitabullah, ketiga calon ini relatif memiliki sumber daya ini, meski dengan kapasitas penguasaan dan takaran yang berbeda.

Adapun sumber daya personal menjelaskan bagaimana orang lain memiliki kedekatan emosional dengan calon. Seberapa besar kharisma maupun daya tarik pribadi seorang calon diidentifikasi dan terkonstruksi dalam benak masyarakat. Kyai Zul tentu saja memiliki basis kultural di pesantren dan masyarakat Sumbawa Barat yang selama ini relatif diakui ketokohannya. Begitu pula halnya dengan Doktor Zul yang dianggap memiliki daya tarik dari kalangan generasi muda lintas kabupaten di NTB maupun aktivis partai politik. Sedangkan Prof. Ude memiliki kharisma dalam lingkup pendidikan tinggi.

Lebih jauh, sumber daya keahlian merupakan sumber daya yang identik dengan kapasitas diri. Baik itu dari sisi intelegensi maupun keahlian teknis serta keahlian lain. Dari sisi akademis, ketiganya sudah tidak diragukan yang dibuktikan dengan gelar doktor. Dalam urusan ini, Prof. Ude satu langkah di depan kedua calon lainnya karena sudah berhasil meraih status guru besar sebagai pencapaian tertinggi dalam bidang akademik. Pengalaman dalam pendidikan mulai dari merintis dan membesarkan Unsa dari nol hingga usia 19 tahun pada 2017 ini menjadi modal besar dalam menyusun agenda pembangunan SDM NTB ke depan.

Capaian membanggakan juga dibukukan Doktor Zul. Disamping memiliki kapasitas intelektual mumpuni dan kekuatan jaringan (networking), kiprah anggota DPR RI Dapil Banten 2 ini dikenal luas di NTB, terutama dalam bidang pendidikan. Mulai dari menginisiasi institusi pendidikan dari jenjang Taman Kanak-Kanak (TK) dan SDIT Samawa Cendekia, SMK Al-Kahfi, Universitas Teknologi Sumbawa (UTS), Institut Ilmu Sosial Seni dan Budaya (IISBUD), dan Akademi Komunitas Olat Maras untuk pendidikan D1 dan D2 (samawacendekia.com). Pengalaman ini relatif memudahkan dirinya melakukan kerja-kerja pembangunan daerah nantinya jika terpilih.

Sementara dari aspek pengalaman teknis, Kyai Zul relatif menonjol sebab 10 tahun menjadi bupati merupakan waktu yang cukup untuk menguasai persoalan pembangunan. Hal ini didukung data BPS NTB Tahun 2015 yang mencatat pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tertinggi berada di Sumbawa Barat (1,77 persen), Lombok Barat (1,73 persen), dan Sumbawa (1,64 persen). Jejak data ini menjadi salah satu bukti keberhasilan Kyai Zul dalam membangun bumi Pariri Lema Bariri. Prestasi ini penting dibawa ke provinsi mengingat NTB masih berada di posisi 30 dari 34 provinsi di Indonesia pada tahun 2015. Kekuatan dan sumber daya inilah yang bisa menjadi modal utama mereka dalam merebut kursi NTB 1 dan NTB 2 di Pilgub 2018 mendatang.

Baca Juga  Penunjukan Rusli PLH PPP Sumbawa, Kamal Bantah Dipecat

Pertanyaannya, jika sumber daya di atas telah dimiliki, apakah mereka mampu menembus kekuatan oligarki partai? Seberapa kuat daya tahan mereka dalam merebut kepercayaan barikade oligarki untuk mendapatkan nominasi? Dalam konteks ini, maka pilihan Kyai Zul untuk maju lewat jalur independen patut diacungi jempol. Sebab sedari awal pertimbangan tersandera oleh kekuatan oligarki partai telah diantisipasi. Namun demikian, dalam politik tidak ada yang statis. Kyai Zul bisa saja menerima pinangan partai nantinya dan meninggalkan jalur independen selama hal itu sama-sama menguntungkan, baik bagi Kyai Zul maupun partai bersangkutan.

Melawan Politik Identitas

Selain oligarki, politik identitas masih menjadi ganjalan terbesar semua calon dari Pulau Sumbawa. Merujuk pengalaman Pilgub NTB tahun 2013, TGB-Amin berhasil menang di Pulau Lombok sedangkan Harun Al Rasyid-Lalu Abdul Muhyi Abidin menang di Kabupaten Bima, Kota Bima dan Kabupaten Dompu, serta pasangan Zulkifli Muhadli-Muhammad Ichsan menang di Kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat. Peta dukungan tersebut menunjukkan bahwa faktor identitas masih menjadi faktor kuat dalam menentukan kemenangan calon.

Atas dasar itu, mudah dipahami mengapa Doktor Zul menyatakan bahwa ia akan maju jika berduet dengan Siti Rohmi Djalilah yang notabene saudari kandung TGB. Hal ini mengindikasikan bahwa Doktor Zul sangat menyadari kekuatan politik identitas yang bekerja dalam masyarakat. Gerbong massa di belakang Rohmi serta figur TGB yang masih kuat di memori masyarakat menjadi pertimbangan utama dalam menentukan sikap politik.

Disamping itu, munculnya wacana agar ada semacam kesepakatan kolektif untuk mengatur periode kekuasaan yang digilir untuk tiga etnis besar, Sasak, Samawa, dan Mbojo dalam konteks kekuasaan di NTB merupakan ekspresi nyata bahwa identitas etnis masih sangat berpengaruh di pilkada NTB. Fakta selama ini menunjukkan siapa pun calon gubernur dari etnis Sasak pasti menggandeng calon wakil gubernur dari Pulau Sumbawa untuk mengkapling dukungan elektoral dari etnis Samawa dan Mbojo.

Akhirnya, dinamika politik sangat dinamis dan bisa saja terjadi banyak kejutan-kejutan di Pilgub 2018 esok. Di atas semua itu, tulisan ini menekankan bahwa Kyai Zul, Doktor Zul dan Prof. Ude merupakan simbol perguruan tinggi dan putra terbaik Tana Samawa yang layak didukung. Ketiganya pantas mengambil peran besar dalam pemerintahan dengan catatan mampu menembus dominasi oligarki partai serta menaklukkan kuasa identitas. Wallahua’lam.

*Penulis adalah Dosen Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Cordova, Sumbawa Barat. Alumnus pascasarjana Politik & Pemerintahan, FISIPOL UGM Jogjakarta.

 

BROSUR MASTAR

 

iklan bapenda