LHK NTB Klarifikasi Alotnya Penanganan Kasus Ilegal Logging

oleh -0 views
bankntb

SUMBAWA BESAR, SR (21/03/2017)

Alotnya penanganan kasus ilegal logging di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) NTB, memunculkan pertanyaan besar. Pasalnya penanganan tersebut bisa berlangsung selama berbulan-bulan. Ujung-ujungnya dugaan ilegal logging tersebut dinyatakan tidak terbukti. Kontan hal itu membuat Dandim 1607 Sumbawa, Letkol ARM Sumanto S.Sos, geram. Karena itu Komandan Kodim tersebut bersurat ke Gubernur NTB untuk mengevaluasi personil kehutanan di daerah.

Kepala Dinas LHK NTB, Madani Mukarom yang dikonfirmasi SAMAWAREA, Selasa (21/3) beralasan bahwa alotnya penanganan karena terjadi transisi di dinas tersebut dan adanya pergantian pimpinan. Ketika kasus ilegal logging itu ditangani masih bernama Dinas Kehutanan NTB. Dengan adanya OPD baru berganti nama menjadi Dinas LHK NTB kasus itu sempat mandeg. Baru Januari lalu sisa pekerjaan dan tunggakan kasus lama dilanjutkan kembali. Saat itulah dilakukan lacak balak oleh Dinas Kehutanan, TNI dan kepolisian. Dari berita acara lacak balak yang ditandatangani kayu tersebut berada di luar kawasan hutan. “Hasil ini menjadi bahan bagi kami untuk dilakukan gelar perkara dan memutuskan penanganan kasus itu tidak perlu dilanjutkan,” katanya.

Diakui Madani, penanganan kasus itu berlarut-larut sehingga truk dan kayu yang sudah diamankan di Makodim 1607 Sumbawa mendekam selama empat bulan. Selain itu untuk lacak balak membutuhkan waktu, sebab harus menelusuri asal muasal kayu. Meski demikian ia menilai sorotan Dandim terhadap penanganan kasus ini sangat positif dan menjadi ajang untuk introspeksi jajarannya di dinas tersebut.

Baca Juga  Polisi Selidiki Hilangnya Obat di Lemari Narkotika RSUD Sumbawa

Kemudian mengenai peta kawasan hutan, Madani mengakui memilikinya dan dipegang masing-masing KPH. Batas kawasan hutan dalam peta tersebut juga sudah jelas. Memang peta tersebut belum sempat diberikan kepada aparat kepolisian maupun TNI. Namun yang menjadi pertanyaan apakah aparat tersebut mampu membaca peta itu. Sebab membaca peta memerlukan keterampilan dan ada ilmunya. “Kalaupun dikasih maka akan sulit dalam membaca peta. Makanya harus dengan petugas kita. Kalau gak tahu gak akan ketemu. Masalah peta ini dalam proses perjalanan itu diperlihatkan,” terangnya.

Pihaknya tetap memiliki komitmen untuk memberantas ilegal logging dengan mengerahkan petugas KPH untuk bekerja dan menerapkan pengamanan berlapis dari Bima hingga Mataram. ‘’Kami menggelar piket, patroli dan penjagaan berlapis. Kami terus bergerak tasnpa mengenal libur. Jika ada pelaku yang masih berani berarti mereka yang nekat saja,” tandasnya. (JEN/SR)

iklan bapenda