Sekda: Hindari Intervensi, PPK Harus Profesional

oleh -0 views
Sekda Sumbawa, Drs. H. Rasyidi
bankntb

SUMBAWA BESAR, SR (20/03/2017)

Sekda Sumbawa, Drs. H. Rasyidi meminta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di sejumlah SKPD untuk tetap bersikap professional dan tidak terpengaruh dengan tekanan atau intervensi pihak-pihak tertentu. Hal ini disampaikan Sekda menanggapi aksi demo sejumlah LSM di gedung DPRD, Senin (20/3) siang tadi terkait dengan pelaksanaan proyek fisik yang disinyalir ‘dikuasai’ oknum anggota DPRD.

Pemerintah daerah ungkap Sekda, menginginkan rekanan selaku pelaksana proyek adalah yang mampu bekerja dengan baik. Rekanan harus memiliki rekam jejak yang tidak mengecewakan. Demikian dengan PPK agar tidak memberikan proyek hanya kepada rekanan tertentu, perlu ada keadilan yang ditentukan berdasarkan pada kemampuan dalam pelaksanaannya sehingga proyek yang dikerjakan dapat tepat waktu dan tepat mutu. “Ini semua berpulang kepada teman-teman PPK sejauhmana dia professional dalam menentukan rekanan bukan atas dasar titipan dan intervensi. Harus dilihat rekanan ini yang datang siapa, bagaimana dia bekerja sebelumnya, sehingga ada kebanggaan nanti pada saat selesai mengerjakan proyek umur tekhnisnya bisa bertahan 10—20 tahun karena diawasi secara ketat. Rekana itu merasa mampu dan percaya diri terhadap apa yang telah dikerjakannya,” kata Sekda.

Sejauh ini Sekda mengaku tidak mengetahui adanya oknum anggota DPRD yang melakukan intervensi dan intimidasi terhadap PPK. Saat pertemuan dengan semua pengguna anggaran dan PPK di Lantai I Kantor Bupati belum lama ini, ia sudah meminta agar mereka berterus terang terkait tudingan tersebut. Namun tidak satupun PPK maupun pengguna anggaran yang mengaku diintervensi apalagi diintimidasi oleh pihak manapun. Mereka hanya mengatakan banyak profil perusahaan yang masuk baik dari rekanan, anggota DPRD, pejabat dan lainnya. Semua itu dinilai Sekda adalah hal yang biasa. Terhadap profil itu, PPK sedang melakukan pengecekan. Ketika perusahaan tersebut layak dan sesuai spesifikasi tentu akan menjadi bahan pertimbangan.

Baca Juga  Besok, Tiga Paslon Debat Pamungkas di Plampang

Kemudian tudingan soal proyek yang telah dibagi habis, Sekda membantahnya. Saat ini semua program tersebut masih dalam proses perencanaan dan belum banyak yang dibuatkan surat Perintah Kerja (SPK). Demikian dengan adanya nama anggota DPRD di daftar masing-masing proyek, menurut Sekda, tidak lain untuk mempermudah koordinasi dalam hal perencanaan. Sebab SKPD tidak mengetahui lokasi dan kapasitas proyek, mengingat program itu diusulkan masyarakat melalui anggota DPRD bersangkutan ketika melakukan kegiatan reses di daerah pemilihannya. “Jadi daftar itu bukan semata-mata paket itu diserahkan kepada anggota DPRD bersangkutan kemudian mereka yang menentukan rekanan. Anggota DPRD tidak paham masalah itu karena bukan pekerjaannya. Intinya eksekutif yang menjadi eksekutor, bukan anggota DPRD,” pungkasnya. (JEN/SR)

iklan bapenda