SUMBAWA BARAT, SR (21/30/2017)
Kebijakan pemerintah pusat khususnya harga gabah memihak petani. Pasalnya Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sebesar Rp 3.700 per kilogram menjadi standar pembelian gabah dalam kualitas apapun termasuk gabah berkualitas rendah. Pasalnya harga kerapkali anjlok ketika kualitas gabah menurun akibat cuaca buruk.
Dandim Sumbawa, Letkol (ARM) Sumanto S.Sos pada rapat pimpinan daerah di KSB, Senin (20/3) mengatakan, TNI sudah melakukan MoU dengan Kementerian Pertanian untuk pengamanan harga gabah di semua wilayah Indonesia termasuk Kabupaten Sumbawa Barat. Pemerintah melalui Bulog harus membeli gabah petani sesuai HPP yakni Rp 3.700/Kg, meski berkualitas rendah. “Harga belinya tidak boleh kurang dari HPP. Meski diguyur hujan sekalipun, harga gabah tetap segitu,” jelasnya.
Karenanya Dandim meminta semua pihak untuk mengawal kesejahteraan petani agar tidak menjadi korban dalam setiap kondisi yang terjadi. Saat ini pihaknya sedang mengusahakan untuk mengadakan Sentra Produksi Pelayanan Padi Terpadu (SP3T). SP3T ini akan mendapat dukungan pemerintah pusat salah satunya bantuan mesin pengeringan dan mesin penggiling yang dikelola langsung TNI. Langkah ini untuk menstabilkan harga gabah agar tidak mudah dipermainkan.
Di tempat yang sama Bupati Sumbawa Barat, Dr. Ir. H.W. Musyafirin MM menyatakan siap mengawal dan memastikan harga jual gabah sesuai HPP. Petani juga diingatkan untuk tidak menjual gabah di bawah HPP. Sebelumnya diakui Bupati harga gabah di KSB sempat anjlok mencapai harga Rp 3.400/Kg, padahal saat itu musim panen padi pertama. Karena dianggap kondisi darurat, Pemda bersama TNI langsung bertindak cepat dengan mengalokasikan dana pengamanan harga gabah melalui Peraturan Kepala Daerah. (HEN/SR)
