Budi Suryata: Kami Bukan Eksekutor Proyek

oleh -9 views
H. Lalu Budi Suryata SP
bankntb

SUMBAWA BESAR, SR (20/03/2017)

Ketua DPRD setempat, Lalu Budi Suryata SP menanggapi serius tudingan sejumlah LSM yang menggelar aksi demo di gedung DPRD, Senin (20/3). Dalam aksinya massa menuding anggota DPRD Sumbawa ‘menguasai’ proyek serta mengintervensi PPK dan pengguna anggaran di sejumlah SKPD. Selain itu DPRD tidak memiliki payung hukum dalam mengusulkan sejumlah program. Didampingi Wakil Ketua, Dr. Drs. A. Rahman Alamudy SH M.Si dan Kamaluddin ST M.Si, Senin (20/3), Budi—sapaan Ketua DPRD, mengaku kurang sreg dengan sebutan dana aspirasi. Yang benar menurutnya adalah usulan program melalui reses. Hal ini diatur dalam ketentuan perundangan yang berlaku yaitu UU No. 25 Tahun 2014 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional, maupun Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sumbawa No. 6 Tahun 2015 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah. “Jadi tidak benar jika program aspirasi dan reses itu tidak ada payung hukumnya,” kata politisi PDIP ini.

Kewajiban anggota DPRD dalam hal ini adalah menyampaikan pokok-pokok program DPRD yang bersumber dari kegiatan sehari-hari termasuk reses dalam rangka menampung dan menyerap aspirasi lalu menindaklanjuti dan menfasilitasi, serta konsultasi di komisi teknis itu. Dari proses tersebut kemudian diparipurnakan untuk menjaga legitimasinya. “Usulan yang kami sampaikan dari hasil kegiatan reses ini adalah yang tidak terkafer dalam Musrembang mulai dari tingkat desa hingga kabupaten. Kemudian diakumulasikan dalam bentuk rencana kerja pemerintah daerah sesuai tahun anggaran berjalan untuk APBP Perubahan dan APBD Murni 2018,” jelasnya.

Baca Juga  Wagub Paparkan Strategi Pariwisata NTB di Hadapan Menko Kemaritiman

Pihaknya ungkap Budi, tidak pernah mengintervensi PPK maupun pengguna anggaran di SKPD terkait. Bahkan Ia mendorong sejumlah LSM tersebut untuk membuktikan jika ada oknum anggota DPRD yang melakukan hal tersebut. Dalam melaksanakan tupoksinya yakni fungsi legislasi, budgeting dan fungsi control atau pengawasan, pihaknya on the track. “Sinyalemen yang disampaikan massa aksi itu tidak benar. Tugas dan kewenangan kami mengusulkan program, eksekusinya di eksekutif. Bukan berarti kami tidak bisa mengusulkan orang-orang yang akan mengeksekusi itu, boleh saja, tetapi tetap keputusannya menjadi kewenangan eksekutif dalam hal ini PPK. Yang tidak boleh, adalah mengintervensi dan memaksakan kehendak. Tidak ada kewenangan kami di bidang itu, kami hanya bisa mengusulkan dalam rangka menjaga kualitas proyek tetap terjaga dan bermanfaat bagi masyarakat yang mengusulkannya,” terangnya.

Bagaimana dengan nama-nama anggota DPRD yang tercantum dalam daftar proyek “aspirasi” dan menjadi pemicu reaksi sejumlah LSM ? Menurut Budi, nama-nama itu adalah pihak yang mengusulkan untuk memudahkan koordinasi dengan eksekutif. Sebab eksekutif dalam hal ini PPK tidak mengetahui secara pasti lokasi usulan masyarakat yang disampaikan melalui anggota DPRD. “Jangan ini kemudian ditafsirkan seolah-olah kami memaksakan kehendak, menguasai proyek dan lainnya,” ucapnya.

Ia meyakini bahwa PPK dan pengguna anggaran di SKPD bersikap profesional dan tidak akan terintervensi. PPK memiliki pertimbangan dan penilaian terhadap rekanan yang akan melaksanakan program tersebut, tentunya rekanan yang memiliki kredibilitas dan bertanggung jawab terhadap pekerjaannya. “Tinggal bagaimana kita bersama-sama melaksanakan fungsi control agar proyek yang dikerjakan itu diselesaikan tepat waktu dan tepat mutu sehingga memiliki asas manfaat dalam jangka panjang,” demikian Budi Suryata. (JEN/SR)

iklan bapenda