Dandim Sumbawa Minta Gubernur Evaluasi Personil KPH

oleh -17 views
Dandim 1607 Sumbawa Letkol ARM Sumanto S.Sos
bankntb

SUMBAWA BESAR, SR (19/03/2017)

Dandim 1607 Sumbawa, Letkol (ARM) Sumanto S.Sos mengaku telah bersurat ke Gubernur NTB tembusan Danrem, meminta agar personil KPH yang menangani hutan Sumbawa untuk dievaluasi. Permintaan ini sebagai bentuk kekecewaan TNI terhadap penanganan ilegal ilegal logging. Sebab komitmen oknum-oknum di KPH untuk memberantas ilegal logging masih dipertanyakan. “Kami ingin semua KPH memiliki komitmen yang sama dalam memberantas ilegal logging. Kalau merah putih ya merah putih. Jangan abu-abu,” kata Dandim kepada SAMAWAREA usai acara pisah sambut Kapolres Sumbawa, Sabtu (18/3) malam.

TNI memiliki komitmen yang tinggi terhadap keselamatan hutan Sumbawa. Bersama personilnya Dandim mengaku tidak sungkan turun keluar masuk hutan dan melakukan penangkapan sekaligus mengamankan barang bukti. Namun setelah diserahkan dan diproses oleh pihak kehutanan, hasilnya menyatakan kayu-kayu tersebut berada di luar kawasan hutan lindung. Padahal proses penanganannya sudah berbulan-bulan, bahkan ada yang sampai 7 bulan baru dinyatakan tidak bersalah. Jika memang tidak bersalah harusnya tidak diamankan terlalu lama. Hal ini untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat terutama pemilik kayu. “Kenapa tidak dari awal katakan di luar kawasan, ini sudah sampai 7 bulan. Ini aneh dan menimbulkan pertanyaan besar,” tukasnya.

Dari pemahaman pihaknya, ungkap Dandim, ketika masyarakat mengatakan kalau itu kawasan hutan pasti hutan. Tapi ketika lacak balak dilakukan oleh kehutanan selaku pihak yang memiliki kewenangan dan bertindak sebagai saksi ahli, pasti selalu saja hasilnya berada di luar kawasan. Dalam setiap penangkapan yang dilakukan TNI, kehutanan hanya memperlihatkan peta. Jika fair, TNI diberikan data mengenai batas-batasnya mana hutan lindung, mana hutan rakyat, hutan produksi dan lainnya. Agar dalam bertindak TNI yang diminta untuk memback-up pengamanan hutan memiliki acuan yang jelas, di samping saling mengingatkan sesama aparat untuk tidak bermain-main dalam kasus ini. “Soalnya pernah kami tangkap kayu satu truk, dua hari kemudian muncul surat kayu termasuk dokumen lahan dalam bentuk sporadik yang dikeluarkan kepala desa. Kami tidak tahu apakah benar lahan itu di luar kawasan atau tidak, yang tahu adalah kehutanan dan kepala desa. Apalagi kayunya sudah dalam bentuk olahan,” tukasnya.

Baca Juga  Minimalisir Kenakalan Remaja, Satbinmas Polres Sumbawa Sambangi Sekolah

Karena itu pihaknya untuk saat ini colling down sambil menunggu respon surat yang dikirim ke Gubernur, termasuk membenahi secara internal personil KPH. “Percuma kami tangkap dan turun ke lapangan, kalau akhirnya kehutanan menyatakan di luar kawasan,” imbuhnya. (JEN/SR)

iklan bapenda