Rakor PPID Upaya Tingkatkan Kinerja PPID Perangkat Daerah

oleh -0 views
bankntb

SUMBAWA BESAR, SR (17/03/2017)

Kinerja PPID Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan Pelayanan Informasi Publik di Kabupaten Sumbawa, perlu terus ditingkatkan. Karena itu Pemerintah Kabupaten Sumbawa melalui Bagian Humas dan Protokol menggelar Rapat Koordinasi PPID di Aula H. Madilaoe ADT Lantai 3 Kantor Bupati Sumbawa, Jum’at (17/3).

Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Sumbawa, M. Lutfi Makki S.Pd., M.Si dalam laporannya menyampaikan, pemberlakuan OPD baru, PPID dan PPID pembantu dituntut segera melakukan pembenahan terkait dengan bahan-bahan penunjang kinerja Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Sumbawa. Seperti penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP) yang baru, dan penyusunan SOP untuk tugas PPID dan PPID pembantu dalam membangun transparansi dan kredibilitas Pemerintah Kabupaten Sumbawa.

Sementara Bupati Sumbawa melalui Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan Drs. H. Muhammading, M.Si mengatakan, pemberlakuan peraturan perundangan tentang Keterbukaan Informasi Publik memerlukan berbagai instrumen pendukung. Mulai dari infrastruktur kelembagaan, pengelola informasi, SDM, piranti teknologi informasi, hingga payung hukum di tingkat daerah. Dari segi payung hukum, Kabupaten Sumbawa sudah memiliki peraturan Bupati Sumbawa No. 39 tahun 2011 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa, hingga Peraturan Daerah No. 9 tahun 2013 tentang Pelayanan Publik dan Keterbukaan Informasi Publik. Tentunya dengan adanya nomenklatur perangkat daerah yang baru, Pemkab Sumbawa sedang melakukan penyesuaian aturan terkait implementasi keterbukaan informasi publik melalui revisi Peraturan Bupati dan SK PPID dan PPID Pembantu.

Baca Juga  Taat Sampaikan LKPM, Empat Perusahaan di KSB Dapat Penghargaan  

Dalam mengefektifkan peran dan fungsi PPID dan PPID Pembantu, dilakukan Rakor agar dapat melakukan pembenahan-pembenahan yang diperlukan sehingga akan sangat membantu dalam melaksanakan fungsi pelayanan informasi publik. Tidak kalah pentingnya adalah memahami klasifikasi informasi yang dimiliki perangkat daerah masing-masing, misalnya informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, serta merta atau yang harus tersedia setiap saat. “Jangan sampai terjadi, apa yang seharusnya bisa diketahui publik, tetapi justru dirahasiakan, sementara informasi yang seharusnya dirahasiakan justru disampaikan kepada public,” pesannya.

Dikatakan Muhammading, pemberlakuan peraturan perundangan tentang keterbukaan informasi publik memerlukan berbagai instrumen pendukung. Mulai dari infrastruktur kelembagaan, pengelola informasi, SDM, piranti teknologi informasi, sampai dengan payung hukum di tingkat daerah. (JEN/SR)

iklan bapenda