Sumbawa Targetkan Tekan Angka Kemiskinan 2 % Setiap Tahun 

oleh -0 views
Rakor Tim Penanggulangan Kemiskinan (Foto: Humas dan Protokol)
bankntb

SUMBAWA BESAR, SR (16/03/2017)

Wakil Bupati Sumbawa Drs. H. Mahmud Abdullah menekankan agar upaya penanggulangan kemiskinan harus dijadikan sebagai gerakan bersama. Gerakan yang tidak hanya dapat dilakukan oleh pemerintah daerah semata, namun tersedia ruang yang luas bagi keterlibatan semua pihak untuk bergotong-royong membantu masyarakat dalam meningkatkan harkat dan martabatnya. Hal itu diungkapkan Haji Mo sapaan akrab Wakil Bupati saat membuka Rapat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Sumbawa dalam rangka Penyusunan Rencana Aksi Penanggulangan Kemiskinan yang Fokus Program dan Tepat Sasaran, di Aula H. Madilaoe ADT Lantai 3 Kantor Bupati Sumbawa, Selasa (14/3).

Dikatakan, menurunkan angka kemiskinan merupakan salah satu prioritas dalam Rencana Pembangunan Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumbawa Tahun 2016-2021. Target penurunan tingkat kemiskinan menjadi 66.501 jiwa pada tahun 2021 dari 73.570 jiwa pada tahun 2015 atau rata–rata dua persen per tahun. Target ini membutuhkan dukungan semua pihak, upaya nyata lintas sektor, dan bekerjasama secara bergotong-royong. Hanya dengan demikian, tantangan berat untuk menurunkan angka kemiskinan sesuai target yang ditetapkan tidak saja mustahil untuk dicapai, namun bahkan bisa dilampaui. Program–program terkait penanggulangan kemiskinan sejatinya telah diprogramkan secara intern oleh masing–masing perangkat daerah yang mencakup empat strategi percepatan penanggulangan kemiskinan. Yaitu, mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin, meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin, pengembangan dan penjaminan keberlanjutan usaha mikro dan kecil, serta mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

Baca Juga  Karyawan Amman Mineral Kibarkan Merah Putih di Bawah Laut Teluk Benete

Melalui rakor ini diharapkan dapat dihasilkan rencana strategis yang fokus dan tepat sasaran. Diharapkan agar perangkat daerah memiliki fokus yang tajam dari program–program yang ditujukan untuk penanggulangan kemiskinan. Kriteria program yang fokus adalah program yang dapat diimplementasikan dengan baik, sehingga harus dapat direncanakan dalam rencana aksi yang memiliki ukuran keberhasilan yang jelas. “Kegiatan boleh saja kecil, namun memiliki impact yang besar dalam membantu masyarakat miskin. Untuk itu, ketepatan sasaran dari program penanggulangan kemiskinan merupakan prasyarat utama yang harus tersedia,” harap Wabup.

Arti penting one data policy, kebijakan satu data dalam penanggulangan kemiskinan yang diwujudkan dalam Basis Data Terpadu (BDT), yang berisi tidak hanya by name dan by address masyarakat miskin, bahkan profil kondisi sosial ekonominya tersedia baik secara individual maupun berdasarkan rumah tangga. BDT tersebut sangat penting agar program tepat sasaran. Di samping BDT, juga tengah dikembangkan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) sebagai sebuah sistem yang mengintegrasikan berbagai program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan pada berbagai jenjang, termasuk pusat dan daerah.

Agar pengentasan kemiskinan berjalan secara efektif dan berkelanjutan, harus ada sentuhan program pada sisi penghidupan dan sisi produksi. Sentuhan dari sisi penghidupan, membuat program yang menyentuh langsung kebutuhan dasar penghidupan masyarakat miskin, terutama bagi masyarakat miskin dengan profil yang perlu intervensi langsung dalam memenuhi kebutuhan dasar. “Pastikan agar intervensi tersebut benar–benar dapat dirasakan langsung oleh kelompok sasaran anak–anak untuk memotong lingkaran setan kemiskinan dari generasi ke generasi,” pesannya.

Baca Juga  PKK Berperan Strategis Bagi Pembangunan Keluarga

Sentuhan kedua pada sisi produktivitas keluarga miskin. Kita harus dapat mengupayakan agar kelompok masyarakat miskin dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan produktif. Berbagai program seperti peningkatan keterampilan, permodalan seperti Kredit Sahabat (Krabat) yang rencananya mulai dijalankan pada tahun ini, infrastruktur dasar dan fasilitas pendukung pengembangan usaha. Sentuhan ini diharapkan berdampak mengerem kemungkinan perubahan status penduduk rentan miskin, akan turun ke level di bawah garis kemiskinan. Disamping kemungkinan untuk dapat mendorong keluarnya kelompok miskin di atas garis kemiskinan,” harap Haji Mo.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Bappeda Kabupaten Sumbawa Ir. H. Iskandar M.Ec.,Dev dalam laporannya menyampaikan bahwa ini merupakan rapat pertama di tahun 2017, sehingga fokusnya pada penyamaan persepsi OPD terkait serta menghimpun masukan serta rencana kerja yang telah disusun masing–masing perangkat daerah terkait dengan kemiskinan. Hal ini dalam rangka merumuskan rencana aksi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sumbawa yang terintegrasi, fokus, konsisten, realistis dan terukur. Rancangan awal rencana aksi penanggulangan kemiskinan yang dihasilkan nantinya akan diintegrasikan dengan proses dan hasil–hasil Musrenbang RKPD 2018, sehingga akhirnya termuat secara jelas di dalam RKPD Tahun 2018. (JEN/SR)

iklan bapenda