Semua Desa di KSB Terancam Tidak Dapat Dana Desa 2017

oleh -0 views
Ketua Komisi II DPRD KSB Aheruddin SE ME
bankntb

TALIWANG, SR (13/03/2017)

Semua desa di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) bakal gigit jari. Pasalnya mereka terancam tidak mendapatkan dana desa (DD) Tahun 2017 lantaran laporan pertanggungjawaban (LPJ) penggunaan anggaran Tahun 2016 belum diserahkan ke pusat. Padahal triwulan I semua desa harus sudah menerima dana desa tersebut.

amdal

Ketua Komisi II DPRD KSB, Aheruddin Sisik SE., ME, meminta semua pihak terkait dana desa bertanggungjawab. Sebab sampai sekarang LPJ penggunaan dana desa Tahun 2016 belum diserahkan ke pusat sehingga menjadi penyebab belum teralokasinya dana desa ke KSB untuk triwulan I Tahun 2017. “Kami minta semua pihak bertanggungjawab baik itu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), pemerintah desa maupun tenaga pendamping desa yang ditempatkan di KSB. Karena ini menjadi tugas mereka,” tegasnya, Minggu (12/3).

Politisi muda KSB ini mendesak semua pihak melaksanakan tugas dan fungsinya secara maksimal. DPMD sebagai instansi yang menanggani desa diminta harus lebih peka terkait masalah ini. Demikian juga dengan pemerintah desa, selaku penerima dan pengguna dana desa harus segera membuat LPJ nya, ketika ada yang tidak dipahami dapat dikonsultasikan. Untuk  pendamping desa lanjut Aheruddin, seharusnya permasalahan seperti ini tidak terjadi karena pusat sudah memberikan kepercayaan kepada mereka untuk mendampingi desa sampai tuntas agar semuanya bisa berjalan lancar. Karena kehadiran pendamping desa itu untuk melakukan pendampingan, terutama pendampingan terkait DD yang bersumber dari APBN. ‘’Sudah tugas tenaga pendamping melakukan pendampingan. Bukan hanya saat perencanannya saja, tapi sampai laporan pertanggungjawaban juga. Kami tidak mau, karena masalah ini berimbas langsung ke desa,” tandasnya.

Baca Juga  Berkat TP4D, Tidak Ada Pejabat KSB yang Masuk Penjara

Pihaknya akan mencoba menfasilitasi masalah ini dengan mengajak pendamping, DPMD dan pemerintah desa duduk bersama. “Kita cari dimana letak masalahnya. Apakah pendamping sudah melaksanakan tupoksinya dengan benar atau tidak. Kami akan panggil pihak-pihak terkait,” tukasnya.

Hal ini penting dilakukan agar semua pihak bisa bekerjasama sehingga ke depan masalah seperti yang terjadi saat ini, tidak lagi terjadi pada tahun-tahun berikutnya. ‘’Kami tidak mau karena molornya penyelesaian laporan DD ini berimbas pada banyak hal. Sekarang pemerintah pusat mengancam tidak akan mencairkan DD tahap pertama untuk semua desa di KSB. Tidak menutup kemungkinan, di tahun berikutnya jumlah DD untuk KSB malah dikurangi. Karena bagian dari sanksi yang harus diterima,’’ pungkasnya. (HEN/SR)

iklan bapenda