Pra Musrenbang, 2.388 Usulan Kecamatan

oleh -7 views
bankntb

SUMBAWA BESAR, SR (14/03/2017)

Kepala Bappeda Sumbawa, Ir. H. Iskandar D. M.Ec.Dev menyampaikan kegiatan Pra-Musrenbang  merupakan kelanjutan dan Forum Gabungan Perangkat Daerah yang baru saja dituntaskan pada minggu lalu, sekaligus rangkaian dari kegiatan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sumbawa Tahun 2018. Penyelenggaraan Pra-Musrenbang Kabupaten akan dilanjutkan dengan peyelenggaraan Musrenbang RKPD 2018 yang akan dilaksanakan pada 15 Maret 2017. Dari hasil evaluasi terhadap penyelenggaraan Forum Gabungan Perangkat Daerah yang berlangsung 6–9 Maret lalu, ada beberapa catatan penting. Di antaranya usulan-usulan Musrenbang kecamatan dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan kualitas yang cukup signifikan. Namun demikian usulan-usulan Musrenbang kecamatan untuk RKPD 2018 belum sepenuhnya menggambarkan prioritas kecamatan baik dari aspek kewenangan, prioritas penanganan, volume maupun anggarannya. Faktanya dalam buku I, II dan III, rekapitulasi hasil Musrenbang Kecamatan untuk RKPD 2018, masih ada beberapa usulan yang menjadi kewenangan desa, ada juga yang tidak jelas volume, lokasi dan anggarannya bahkan usulan yang belum jelas prioritasnya. “Ini penting untuk dicermati bersama dalam rangka perbaikan pada tahun-tahun mendatang,” kata Ande—akrab Kepala Bappeda disapa saat memberikan laporan pada Pra Musrenbang RKPD Tahun 2018 yang berlangsung di Aula H. Madilaoe ADT lantai 3 Kantor Bupati Sumbawa, Senin (13/3).

Pra Musrembang 1

Dari hasil Musrenbang Kecamatan untuk RKPD 2018, sebutnya, diperoleh total usulan Musrenbang kecamatan sebanyak 2.388 usulan. Dari total 2.388 usulan tersebut, ada 705 usulan yang menjadi domain bidang ekonomi, 814 usulan di bidang sosial budaya, dan 869 usulan di bidang infrastruktur. Usulan-usulan tersebut selanjutnya diverifikasi oleh perangkat daerah terkait keselarasan dengan rancangan renja perangkat daerah baik dari sisi kewenangan, prioritas penanganan, volume, lokasi, dan alokasi pagu indikatif melalui forum pra-musrenbang RKPD 2018 disampaikan oleh masing-masing perangkat daerah.

Baca Juga  Wagub Tegaskan Proyek SPAM Regional Harus Jadi Solusi Krisis Air

Pelaksanaan Pra-Musrenbang diharapkan akan menghasilkan output berupa rancangan renja perangkat daerah yang selaras dengan usulan Musrenbang kecamatan baik dari aspek kewenangan, prioritas penanganan, volume, lokasi maupun pagu indikatif. Nantinya pada forum Musrenbang kabupaten akan dikompilasi, disinkronisasikan dan diselaraskan oleh Bappeda dengan prioritas pembangunan daerah 2018 menjadi rancangan akhir RKPD 2018 berdasarkan prioritas pembangunan daerah tahun anggaran 2018.

Wakil Bupati Sumbawa Drs. H. Mahmud Abdullah dalam sambutannya, mengatakan usulan dan harapan masyarakat yang bersifat botton-up yang disampaikan melalui mekanisme Musrenbang kecamatan diupayakan untuk berintegrasi dengan rancangan rencana kerja perangkat daerah untuk tahun anggaran 2018. Sebagai bagian dari proses penyusunan rencana kerja Pemerintah Daerah 2018, kegiatan Pra-Musrenbang diharapkan dapat berlangsung secara transparan, partisipatif dan akuntable. Masing-masing perangkat daerah, dalam menyusun rencana kerja perangkat daerahnya agar mengacu secara konsisten dengan rencana strategis perangkat daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah yang merupakan penjabaran dari visi misi pemerintahan Husni-Mo. “Ini penting untuk terus kita cermati mengingat hasil evaluasi satu tahun pemerintahan Husni-Mo masih banyak target-target pembangunan daerah yang masih membutuhkan kerja keras dan upaya inovatif kita dalam rangka menuntaskannya sesuai dengan rentang waktu RPJMD yang telah ditetapkan”, jelas Wabup.

Beberapa dari target pembangunan daerah yang ditargetkan antara lain adalah rasio panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap, cakupan puskesmas terakreditasi, dan penilaian Lakip, persentase desa rawan pangan, rasio sampah tertangani, pertumbuhan kunjungan wisatawan, pertumbuhan investasi daerah, cakupan layanan air bersih serta penduduk di bawah garis kemiskinan. “Terkait dengan penuntasan target-target tersebut kita perlu melakukan upaya-upaya untuk penajaman prioritas pembangunan daerah, meningkatkan pengendalian perencanaan, memperkuat perencanaan berbasis spasial dan memperkuat kerangka pendanaan,” ujarnya.

Baca Juga  UTS dan AgriProFokus Teken MoU Bidang Pertanian dan Pangan

Penajaman prioritas dalam proses penyusunan RKPD 2018 ini lanjutnya, dapat ditempuh dengan upaya money follow priority program, yaitu pengalokasian anggaran berbasis program dan kegiatan prioritas. Artinya, program dan kegiatan perangkat daerah yang berkorelasi langsung dengan pencapaian target-target RPJMD yang harus didukung penuh dengan pengalokasian anggaran yang optimal, sementara pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah yang tidak berkaitan langsung dengan pencapaian target-target RPJMD menjadi prioritas selanjutnya dari pengalokasian anggaran. “Saya berharap Bappeda sebagai koordinator perencanaan daerah dapat memastikan prioritas pembangunan daerah direncanakan hingga ke level Rencana Kerja Anggaran (RKA) perangkat daerah. Selain itu, penguatan perencanaan berbasis spasial perlu terus kita upayakan secara optimal dalam konteks mempertajam lokus dan lokasi program dan kegiatan prioritas akan dilaksanakan,” imbuhnya.

Terakhir, sebagai bagian dari proses peningkatan kualitas perencanaan daerah, penguatan kerangka pendanaan perlu terus diupayakan melalui sinergitas pendanaan dari APBD kabupaten, APBD provinsi, APBN dan sumber-sumber pendanaan lainnya. Langkah konstruktif dan inovatif terkait penuntasan target-target RPJMD ini hendaknya selalu menjadi acuan bagi perangkat daerah dalam menyusun dan menyempurnakan rancangan renja perangkat daerah sehingga rancangan akhir renja perangkat daerah nantinya akan berkualitas dan tepat sasaran sesuai dengan prioritas pembangunan daerah. (JEN/SR)

iklan bapenda