Sikapi Keberatan Retribusi Tower, Operator dan Provider Dikumpulkan

oleh -0 views
Wirawan S.Si MT, Kepala BPKAD Kabupaten Sumbawa
bankntb

SUMBAWA BESAR, SR (10/03/2017)

Pemerintah Kabupaten Sumbawa menggelar audiensi dengan para provider. Hal ini dilakukan menyikapi banyaknya keberatan atau tanggapan dari para operator dan Tower Provider selaku wajib retribusi atas Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa melalui Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika  Tahun 2016 lalu terhadap Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. Audiensi yang berlangsung 7 Maret 2017  di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa selaku Organisasi Perangkat Daerah Koordinator Pendapatan, dihadiri Tim Terpadu Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Kabupaten Sumbawa Tahun 2017 di antaranya Badan Pendapatan Daerah, Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik, Satuan Polisi Pamong Praja, Bagian Hukum Serta Perwakilan Perusahaan yang tergabung dalam Asosiasi Telekomunikasi Seluler Indoensia (ATSI) dan perwakilan dari Asosiasi Pemilik Menara Telekomunikasi (ASPIMTEL).

Kepala Badan Pendapatan Daerah, Wirawan, S.Si, MT menyatakan bahwa tagihan atas  retribusi terhutang yang telah disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa ini berdasarkan Perda No. 13  Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Sumbawa No. 4 tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Tekomunikasi. Perda ini lahir sebagai tindaklanjut dari Putusan Mahkamah Kontitusi (MK) No. 46/PUU-XII/2014 di mana nilai retribusi didasarkan pada hasil kali antara Frekuesi Kunjungan terhadap Obyek Retribusi dalam hal ini menara telekomunikasi dengan alokasi beban biaya yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah sebagai biaya untuk oprasional kegiatan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi. Sebelum diundangkan, lanjut Wirawan, Perda tersebut telah melalui proses konsultasi dan evaluasi di tingkat Gubernur Provinsi NTB maupun Kementerian Dalam Negeri. Wirawan menambahkan, adanya keberatan yang disampaikan oleh wajib retribusi merupakan hal yang wajar sebagai bentuk perhatian dari tagihan yang sudah disampaikan. Namun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, SKRD yang sudah terbit telah tercatat sebagai piutang daerah sehingga perusahaan selaku wajib retribusi memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan kewajibannya.

Baca Juga  Lima Tanaman dalam Alquran Ini Sungguh Kaya Khasiat

Sementara itu pihak ATSI yang diwakili Luh Gde Asti Ningsih yang juga sebagai Divisi Legal PT. Telkomsel Regional Bali Nusra menyatakan bahwa pihaknya sangat menghormati produk hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Namun yang perlu diingat bahwa pemerintah pusat dalam menelurkan aturan tidak tuntas sampai ke bawah sehingga memunculkan interpretasi hukum yang berbeda-beda. Karenanya, ia berharap melalui audiensi yang dilaksanakan dapat dicari jalan tengah sehingga retribusi yang ditetapkan tidak terlalu membebani wajib retribusi. Dari audiensi tersebut, disepakati bahwa jumlah kunjungan yang ditetapkan sebanyak 4 kali. Dalam Perda 13 Tahun 2016, kedua belah pihak yaotu Pemda dan Provider membagi tanggung jawab melaksanakan kunjungan masing-masing selama dua kali setiap tahunnya yang hasil pelaksanaan tugas para pihak dilaporkan kepada masing-masing pihak. Di kempatan yang sama, Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Sumbawa, Ir. H Ibrahim M.Si menambahkan bahwa kesepakatan tersebut diambil dengan asumsi bahwa banyaknya frekuensi kunjungan tidak ansih untuk meningkatkan Pendapatan Daerah tetapi lebih kepada fungsi pengawasan yang berhubungan erat dengan resiko dan keamanan masyarakat yang ada dalam  radius menara telekomunikasi itu sendiri (HK). (JEN/SR)

iklan bapenda