Kapolda NTB: Konsep Kepolisian Masyarakat Minimalisir Tindak Kriminal

oleh -0 views
Kapolda NTB, Brigjen Pol. Drs. Firli
bankntb

SUMBAWA BESAR, SR (10/03/2017)

Aksi pencurian ternak di sejumlah wilayah khususnya di Kabupaten Sumbawa membuat masyarakat resah. Selain pelakunya dalam jumlah banyak dan dilengkapi senjata api dan senjata tajam, jalur strategis yang digunakan adalah melalui jalur laut. Pasalnya sebagian besar pelakunya berasal dari luar daerah. Dengan luasnya wilayah pesisir Kabupaten Sumbawa, tidak mudah bagi aparat setempat untuk mengatasi dan meminimalisir kasus tersebut. Hal inilah yang menjadi salah satu laporan Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mahmud Abdullah kepada Kapolda NTB di Wisma Daerah saat berkunjung ke Kabupaten Sumbawa, Jumat (10/3).

amdal

Kapolda NTB, Brigjen Pol. Drs. Firli didampingi Kapolres Sumbawa, AKBP Muhammad SIK mengatakan, pencurian ternak merupakan kejahatan konvensional. Cara menanganinya menurut kajian, ketika suatu daerah banyak kejahatan maka tidak sekedar polisi yang harus tampil tetapu masyarakat harus lebih berperan. Salah satu yang bisa diterapkan adalah konsep kepolisian masyarakat. Masyarakat sendiri yang menjadi polisi melalui kegiatan siskamling. Kegiatan ini bukan hanya mengantisipasi pencurian ternak tapi tindak kriminal lainnya seperti curanmor. Misalnya ketika parkir kendaraan tidak lagi di depan rumah tapi di dalam, dan ketika kunci satu tidak mempan dapat digandakan. ‘’Jadi masyarakat yang bisa menentukan situasi keamanan, termasuk pencegahan terjadinya tindak kriminal,” ujar Kapolda saat dicegat SAMAWAREA, Jumat (10/3).

Disinggung mengenai program sebagai pejabat baru di NTB, Kapolda Firli menyatakan tidak keluar dari tugas pokok kepolisian yakni memelihara kamtibmas, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan dan penganyoman kepada masyarakat. “Harus mengedepankan kinerja kepolisian yang melayani, menghormati azas kemanusiaan dan lebih humanis,” ucapnya.

Baca Juga  Pengamanan Pilpres di Sumbawa Dipantau

NTB adalah daerah yang kaya potensi baik pertanian, peternakan, pariwisata, kemaritiman, maupun pertambangan. Potensi-potensi ini harus dikawal agar dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Kapolda mengaku, telah melakukan komunikasi dengan kepala daerah di NTB mengenai tugas negara yang dapat memajukan kesejahteraan masyarakat. Khusus di NTB, dia melihat tidak ada kerawanan yang memiliki potensi single faktor, melainkan multi faktor. Jika multi faktor itu ditangani secara sinergi oleh kepolisian bersama pemerintah, tokoh agama, cendikiawan dan organisasi kepemudaan, tentu potensi kerawanan tersebut bisa ditekan. “Masyarakat harus diberikan pemahaman akan pentingnya kebhinekaan, persatuan dan kesatuan sehingga semua pihak bisa bekerja bersama sesuai dengan peran, fungsi dan tataran masing-masing,” demikian Kapolda. (JEN/SR)

iklan bapenda