Gubernur NTB: Kesuksesan MDGs Bukan Tolok Ukur Pencapaian SDGs

oleh -3 views
bankntb

MATARAM, SR (07/03/2017)

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat bekerjasama dengan The SMERU Research Institute mengadakan Lokakarya dengan tema “Pencapaian MDGs di NTB dan Tantangan Menuju SDGs”, Selasa (7/3). Bertempat di Gedung Graha Bhakti Praja Kantor Gubernur NTB, kegiatan yang dibuka Gubernur ini dihadiri Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH., M.Si, Sekretaris Daerah NTB, Ir. H. Rosiady H. Sayuti, M.Sc., Ph.D, Direktur Utama SDGs Center, Universitas Padjajaran Prof. Dr. Armida Alisjahbana, Deputi Menteri PPN/ Kepala Bappenas Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan, Dr. Ir. Subandi, M.Sc, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi NTB, Wakil Bupati dan Wakil Walikota sebagai Ketua TKPKD kabupaten/kota NTB dan pimpinan SKPD lingkup Provinsi NTB.

amdal

Dalam laporannya Kepala Bappeda, Ir. Ridwan Syah M.Sc, MM, MTP mengatakan, bahwa lokakarya ini bertujuan membangun dialog kebijakan dan komunikasi yang konstruktif dengan pemangku kepentingan di daerah dalam rangka mendukung kebijakan peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Selain itu memberi kesempatan bagi pemangku kepentingan di NTB baik dari lingkungan pemerintah, perguruan tinggi, LSM maupun dunia usaha untuk mendiskusikan kebijakan publik dalam rangka peningkatan dan pemerataan kesejahteraan khususnya melalui upaya pencapaian SDGs, dan memberi masukan bagi penyusun kebijakan dalam rangka SDGs di daerah.

Gubernur MDGs 1

Sementara itu Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi saat membuka lokakarya, menyambut baik kegiatan tersebut sekaligus mengingatkan bahwa kesuksesan pencapaian MDGs selama 5 tahun berturut-turut bukan menjadi tolak ukur kesuksesan pencapaian SDGs. “Alhamdulillah sebagai catatan dan memotivasi kita semua, bahwa provinsi kita mulai dari pelaksanaan MDGs tahun 2011 sampai 2015 tercatat sebagai pelaksana dan pencapai MDGs terbaik di seluruh Indonesia. Akan tetapi sukses MDGs belum tentu sukses di SDGs, karena ada hal-hal yang perlu kita ketahui tentang perbedaan antara MDGs dan SDGs. Bagaimana kita melaksanakan SDGs di daerah bergantung dari bagaimana kita memahami kompleksitas tantangan dari SDGs ini. Akan tetapi saya optimis bahwa kita semua di NTB ini punya komitmen membangun daerah yang luar biasa dan jangan sampai semangat dan komitmen kita di pemerintah daerah ini kalah dengan semangat dan komitmen elemen-elemen yang lain yang ada di tengah masyarakat,” pesannya.

Baca Juga  Pramuka Kwartir Daerah Komitmen Wujudkan NTB Gemilang

Lebih lanjut Gubernur menyampaikan tiga norma dalam perencanaan pembangunan yang dipedomani juga di RPJMD NTB dan RPJMM. Norma yang pertama bahwa perencanaan itu diarahkan untuk kepentingan kemaslahatan dan kesejahteraan manusia dan selalu mengingat bahwa aspek pembangunan sosial juga tidak kalah penting dengan pembangunan ekonomi. Menyehatkan serta memaksimalkan potensi fisik dan mental manusia NTB untuk membangun NTB yang lebih baik dan lebih maju.

Norma kedua yaitu semua pelaksanaan pembangunan diharapkan adanya peningkatan kesejahteraan, memastikan pembangunan di NTB sudah matang mulai dari perencanaan dan tidak menciptakan ketimpangan ekonomi dan sosial di masyarakat. “Saya bersama Wagub dan Sekda meminta seluruh SKPD untuk mereview dan mengevaluasi semua produk yang kita keluarkan, apakah ada peraturan-peraturan yang secara langsung ataupun tidak langsung menciptakan kesenjangan. Misalnya ketika masyarakat kecil dengan modal yang terbatas mencoba membangun aktifitas ekonomi untuk menopang diri dan keluarganya, terganjal oleh peraturan dari daerah tentang pendaftaran ijin usaha dan pengenaan biaya-biaya tambahan lainnya sehingga membuat masyarakat kecil ini tidak semangat untuk berusaha karena merasa tidak mendapat fasilitas yang cukup dari pemerintah daerah,” ungkapnya.

Norma ketiga yaitu bahwa seluruh perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kita tidak boleh menurunkan daya dukung lingkungan. Tantangannya dalam mengimplementasikan norma ini adalah perencanaan pembangunan di berbagai sektor dan perumusan kebijakan-kebijakan yang diambil harus mempertimbangkan, menjaga daya dukung lingkungan di daerah khususnya di NTB.

Baca Juga  Beberkan Kunci Kemenangan, Dr Zul: Harus Think Win-win !  

Pada kesempatan yang sama, Direktur The SMERU Research Institute, Dr. Asep Suryahadi menyebutkan bahwa SMERU adalah sebuah lembaga penelitian independen yang fokus pada upaya-upaya peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat dan telah banyak melakukan penelitian di seluruh Indonesia. “Dalam beberapa tahun terakhir, setelah banyak melakukan penelitian dalam bentuk seminar dan lokakarya di pusat, kami mencoba lebih banyak menjangkau pemangku kepentingan di daerah termasuk pada hari ini di NTB. Harapannya agar hasil-hasil penelitian yang kami lakukan bisa dimanfaatkan dengan lebih maksimal khususnya oleh pemerintah daerah dan masyarakat di tempat di mana kami melakukan penelitian,” ujarnya. (NA/SR)

 

iklan bapenda