Penanganan Kasus DBHCHT Sumbawa Dihentikan Jaksa

oleh -3 views
Kajari Sumbawa, Paryono SH MH
bankntb

SUMBAWA BESAR, SR (27/02/2017)

Kejaksaan Negeri Sumbawa menghentikan sementara pengumpulan data kasus Dana Bagi hasil Cukai hasil Tembakau (DBHCHT) di Kabupaten Sumbawa yang sudah berlangsung cukup lama. Penghentian ini dilakukan setelah dilakukan ekspos, Senin (27/2) siang tadi. “Kami hentikan karena memang tidak ditemukan unsure pidana,” kata Kajari Sumbawa, Paryono SH MH didampingi Kasi Intel Erwin Indrapraja SH MH dan Kasi Pidsus Anak Agung Raka PD SH kepada SAMAWAREA di ruang kerjanya.

amdal

Dalam penanganan kasus DBHCHT ini, ungkap Kajari, pihaknya mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 84 Tahun 2008 yang diperbaharui peraturan nomor 20 tahun 2009. Dengan acuan ini, penggunaan DBHCHT harus sesuai dengan dampak tembakau. Memang ditemukan ada yang digunakan tidak sesuai peruntukkannya. Namun dalam PMK tersebut diatur jika kegiatannya tidak sesuai peruntukkannya maka merupakan kesalahan administrasi.

Pihaknya sudah melakukan pendalaman untuk mengetahui apakah yang sudah dilaksanakan ini benar-benar dikerjakan atau tidak. Dicontohkan, seperti pengadaan bibit kelapa di Dinas Pertanian menggunakan dana DBHCHT ini. Setelah dicek, ternyata pengadaannya telah dilaksanakan. Demikian dengan kegiatan non-fisik seperti sosialisasi juga sudah dilaksanakan. Namun alokasi dana ini tidak sesuai peruntukkan, tapi dilaksanakan sesuai jumlah dana dialokasikan. Terhadap hal ini dinyatakan pelanggaran administrasi bukan pidana terlebih lagi tidak ditemukan kerugian negara. “Jadi kami putuskan kasus ini ditutup sementara untuk memberikan kepastian hukum. Tapi bisa dibuka kembali jika di kemudian hari ditemukan bukti baru,” tegasnya.

Baca Juga  Dua Pekerja Tewas Tertindih Tembok

Seperti diberitakan, dana DBHCHT di Kabupaten Sumbawa ini dialokasikan pada Tahun 2014. Ada dugaan jika penggunaannya menyimpang. Tim kejaksaan sudah turun ke lapangan untuk mengumpulkan data dana senilai Rp 7,3 miliar tersebut. Sejumlah kepala SKPD dan pejabat Setda Sumbawa dipanggil untuk dimintai keterangannya. (JEN/SR)

iklan bapenda