DPRD Jateng Menimba Ilmu di DPRD NTB

oleh -0 views
bankntb

MATARAM, SR (22/02/2017)

DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki potensi atau beberapa keunggulan dibanding daerah lain. Buktinya, Banggar DPRD Jawa Tengah (Jateng) melakukan kunjungan kerja (kunker) ke DPRD NTB belum lama ini. Kunker ini untuk menimba terkait dengan pengelolaan anggaran ketika terjadi pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) oleh pemerintah pusat.

amdal

Rombongan DPRD Jateng diterima pimpinan dewan yang diwakili Wakil Ketua DPRD NTB Mori Hanafi dan H Abdul Hadi, serta sejumlah anggota lainnya. Kunker itu mengupas tahapan-tahapan pembahasan anggaran yang hampir sama di semua daerah. Selain itu, DPRD Jateng juga ingin mengetahui bagaimana DPRD NTB mengelola anggaran ketika ada pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) yang dilakukan pemerintah pusat.

Wakil Ketua DPRD NTB, Mori Hanafi mengatakan tujuan utamanya membahas dan sharing tugas dan fungsi badan anggaran. Selain itu, bagaimana strategi dan kiat-kiat dalam menghadapi pembahasan KUA-PPAS dan RAPBD dengan aturan yang selalu berubah-ubah. “Di samping itu juga kita membahas bagaimana mengoptimalkan pendapatan dari sektor pajak daerah, khususnya dari komponen pajak kendaran bermotor. Yang mana banyak sekali tunggakan dalam melakukan pembayaran pajaknya,” terangnya.

Pertemuan itu juga menyinggung janji Presiden Jokowi yang akan menaikkan kesejahteraan anggota DPRD se-Indonesia. “Perbaikan kesejahteraan ini belum pernah terjadi sejak tahun 2004. Baik gaji atau tunjangan,” kata politisi Gerindra itu.

Ditambahkan Wakil Ketua DPRD NTB H Abdul Hadi, DPRD Jawa Tengah turut mempertanyakan solusi sentralisasi ke daerah. Dikatakan, sentralisasi yang dilakukan antara DPRD NTB dengan eksekutif biasanya dikombinasikan berdasarkan indikator Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dicontohkannya, bahwa program yang menjadi target Pemprov NTB saat ini adalah capaian pengentasan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Eksekutif, sambung Abdul Hadi, menawarkan kepada DPRD untuk dilanjutkan kepada konstituen-konstituennya agar ikut dalam pemenuhan target RPJMD tersebut. “Biasanya eksekutif menyampaikan indikator RPJMD kepada DPRD,” demikian politisi PKS ini. (NA/SR)

iklan bapenda
Baca Juga  PAN Siap Usung Paket MUJUR di Pilkada Sumbawa