Pejabat Pemprov Ikut Bimtek Pengisian SPT E-Filing

oleh -0 views
bankntb

MATARAM, SR (21/02/2017)

“Saya mengajak kepada seluruh wajib pajak di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat ini, untuk segera melaksanakan kewajiban menyampaikan SPT tahunan, baik pribadi maupun badan, sebagai upaya dan ikhtiar kita dalam rangka menggenjot salah satu sumber kekayaan negara yang paling strategis dan sangat erat hubungannya dengan berbagai program pembangunan,” kata Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, H Muh Amin SH M.Si saat membuka acara Bimbingan Teknis Pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) secara E-Filing di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB, Selasa (21/2).

Kegiatan yang dihadiri seluruh pejabat SKPD lingkup Pemprov ini diharapkan Wagub, dapat membantu para wajib pajak mengisi SPT Tahunan dengan benar dan tepat waktu. “Hal ini tentunya memerlukan komitmen dari semua elemen masyarakat dan komponen pembangunan, termasuk aparat pemerintah daerah. “Saya berharap, kegiatan ini dapat memacu kembali gairah para wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban membayar pajak, sehingga akan berdampak positif terhadap kemajuan pembangunan perekonomian, khususnya di Nusa Tenggara Barat,” harap orang nomor dua di NTB ini.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah DJP NTB, Suparno memaparkan tujuan dilaksanakan Bimtek pengisian SPT Tahunan ini dalam rangka untuk memberi pemahaman kepada para peserta tentang materi PPh, pengisian SPT secara online, serta mudahnya pengiriman SPT melalui E-Filing. “Sosialisasi ini dilakukan agar para peserta memahami bahwa tujuan penyampaian SPT Tahunan secara E-filing dimaksudkan untuk memudahkan para wajib pajak menyampaikan SPT dimana saja, dan kapan saja tentunya secara online sehingga para wajib pajak tidak perlu lagi datang mengantri di Kantor Pelayanan Pajak (KPP),” terangnya.

Baca Juga  2016, 110 WNA Dideportasi dari Lombok

Untuk diketahui, pelaksanaan penyampaian SPT Tahunan pajak penghasilan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 3 ayat (1) UU No. 6 Tahun 1983, UU No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Perpajakan dan surat edaran Menteri Pendayagunaan Negara No. 8 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian SPT Tahunan pajak penghasilan orang pribadi oleh Aparatur Sipil Negara/anggota TNI/Kepolisian Republik Indonesia melalui e-filing. Wajib pajak menyampaikan SPT Tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi selambat-lambatnya 3 bulan setelah akhir Tahun Pajak atau 31 Maret 2017 untuk laporan SPT tahun 2016. (NA/SR)

iklan bapenda