Home / Ekonomi / Johan Rosihan Soroti Pernyataan Jokowi Soal NTB
Ketua Komisi III DPRD NTB, H. Johan Rosihan ST

Johan Rosihan Soroti Pernyataan Jokowi Soal NTB

SUMBAWA BESAR, SR (21/02/2017)

Pernyataan Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas mengenai pelaksanaan proyek strategis nasional dan program prioritas di Provinsi NTB belum lama ini mendapat sorotan dari DPRD NTB. Dalam pidatonya, Jokowi mengatakan, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) adalah salah satu provinsi yang mengalami pertumbuhan ekonomi paling tinggi dalam tiga tahun terakhir ini. Dalam jangka waktu tersebut, pertumbuhan ekonomi NTB lebih tinggi dari nasional. Namun, Jokowi menyoroti masih banyaknya penduduk miskin di provinsi tersebut. “Begitulah kalau kita berorientasi pada pertumbuhan ekonomi bukan pada pembangunan ekonomi,” tukas Johan Rosihan ST, Ketua Komisi III DPRD NTB, Selasa (21/2).

Menurut Johan—sapaan akrab politisi PKS ini, bahwa pertumbuhan itu tidak menjamin kesejahteraan, tidak menjamin pemerataan, dan tidak perlu memperhatikan kondisi penduduk. Pertumbuhan hanya berpengaruh pada peningkatan pendapatan secara nasional saja. Sebaliknya sambung Johan, pembangunan ekonomi akan bicara tentang kesejahteraan, pemerataan sekaligus pertumbuhan pendapatan. “Pelibatan semua sektor dan unsur adalah keniscayaan dalam pembangunan ekonomi, bukan pada kecerdasan dan tampilan figur,” kata Johan yang juga Ketua Fraksi PKS ini. Johan tidak menampik masih banyaknya penduduk miskin di NTB karena pola Pemprov berorientasi pada pertumbuhan ekonomi masih kurang tepat. “Ya kalau raportnya terkait angka kemiskinan, kemiskinan dan pemerataan,” imbuhnya.

Solusi untuk mengatasi persoalan itu, lanjut Johan, adalah merubah RPJMD dengan memilih sektor yang bisa menggerakkan sektor lain. Ketika mengangkat pariwisata maka sektor tersebut harus bisa menggerakkan sektor lain. “Jangan hanya berorientasi angka kunjungan, tapi beras kita, ikan kita, sayur kita dan lainnya harus bisa diserap akibat naiknya angka kunjungan,” ujarnya.

Demikian ketika mengangkat sektor pertambangan harus juga mampu menggerakkan sektor lainnya. Semua kebutuhan di daerah tambang harus disuplay dari masyarakat local. Lalu apa peran DPRD dalam mendukung sektor-sektor unggulan terutama dari sisi kebijakan anggaran ? Johan mengaku bahwa DPRD semakin dipersempit menyusul adanya UU Pemda terbaru. Pengusulan APBD murni menjadi hak eksekutif, dan DPRD hanya membahasnya saja.

Seperti yang dilansir Kompas.Com, Presiden Joko Widodo mengatakan, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) adalah salah satu provinsi yang mengalami pertumbuhan ekonomi paling tinggi dalam tiga tahun terakhir ini. Dalam jangka waktu tersebut, pertumbuhan ekonomi NTB lebih tinggi dari nasional. Namun, Jokowi menyoroti masih banyaknya penduduk miskin di provinsi tersebut. Hal ini disampaikan Jokowi dalam rapat terbatas mengenai pelaksanaan proyek strategis nasional dan program prioritas di Provinsi NTB. “Momentum pertumbuhan yang tinggi ini harus terus dijaga dan harus kita tingkatkan lagi dan harus juga terus diperhatikan aspek pemerataan ekonomi, khususnya dalam meningkatkan pendapatan warga maupun menurunkan angka kemiskinan di NTB,” kata Jokowi.

Data yang dimiliki Jokowi, pendapatan per kapita masyarakat NTB saat ini Rp 23,74 juta per tahun atau setengah dari rata-rata nasional. Begitu juga dengan penduduk miskin yang menurun dari waktu ke waktu, tetapi masih di atas angka nasional. “Untuk itu, saya minta kepada seluruh kementerian dan gubernur untuk memperhatikan beberapa hal,” ucap mantan Gubernur DKI Jakarta ini. Pertama, Jokowi meminta sektor pertanian dengan menggerakkan perekonomian daerah di NTB harus terus ditingkatkan sehingga NTB bisa menjadi salah satu daerah penghasil utama beras di Indonesia.

Jokowi juga meminta pembangunan infrastruktur pertanian seperti bendungan, waduk, dan saluran irigasi terus dilanjutkan dan dipersiapkan, termasuk penyiapan sarana dan prasarana pertanian. Di sektor pertambangan, Jokowi meminta agar sektor ini tetap terus berkontribusi pada penciptaan nilai tambah di daerah, bukan hanya pada penyerapan tenaga kerja, melainkan juga adalah menggerakkan multiplayer effect baik untuk pengguna industri turunannya maupun menggerakkan ekonomi di sekitar yang terus bertambah. “Jangan lupa perhatikan aspek kelestarian lingkungan,” ucap Jokowi.

Terakhir, berkaitan dengan kawasan ekonomi khusus (KEK) pariwisata di Mandalika. Jokowi meminta agar diselesaikan hambatan yang terjadi di proyek pembangunan infrastruktur penunjang di kawasan Mandalika. Jokowi meyakini kesiapan infrastruktur, termasuk pengembangan Bandara Internasional Lombok, pembangunan infrastruktur air bersih dan listrik, akan berdampak pada kecepatan pengembangan KEK Mandalika. “Saya meminta agar potensi wisata di kawasan Mandalika ini betul-betul memperhatikan dampaknya bagi ekonomi rakyat, terutama sektor UMKM,” ucap Jokowi. (NA/SR)

 

Lihat Juga

TAGANA Berbagi, 100 Warga Miskin dan Kaum Difabel Dapat Sembako

SUMBAWA BESAR, samawarea.com (3/7/2020) Ternyata masih banyak warga miskin dan kaum difabel di Kabupaten Sumbawa ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *