Kontraktor Kapal Perintis Dicecar 50 Pertanyaan

oleh -1 views
Kejaksaan Sita Barang Bukti Kapal Perintis yang hanya tinggal puing-puing
bankntb

SUMBAWA BESAR, SR (20/02/2017)

Kontraktor Pengadaan Kapal Perintis Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa Tahun 2009, SW memenuhi panggilan Kejaksaan Negeri Sumbawa, Senin (20/2). Rekanan yang sudah berstatus tersangka ini datang sekitar pukul 09.00 Wita. Pemeriksaan di ruang Pidana Khusus (Pidsus) ini berlangsung selama hampir 5 jam. Didampingi penasehat hukum, Sobaruddin SH, tersangka keluar dari ruang pemeriksaan sekitar pukul 13.00 Wita.

amdal

Kajari Sumbawa yang dikonfirmasi melalui Kasi Pidsus, Anak Agung Raka PD SH, Senin (20/2), mengatakan, pemeriksaan terhadap tersangka SW ini sebenarnya dilakukan Rabu minggu lalu. Karena bertepatan dengan libur nasional, pemeriksaan pun ditunda sampai Senin hari ini. Dalam pemeriksaannya, tersangka didampingi penasehat hukum yang ditunjuk JPU (Jaksa Penuntut Umum). Sebab tersangka tidak mampu menghadirkan pengacara. “Sudah menjadi kewajiban negara menyiapkan penasehat hukum jika tersangka tidak mampu menghadirkannya,” kata Agung Raka—sapaan jaksa low profil ini.

Sebanyak 50 lebih pertanyaan yang diajukan kepada tersangka ini. Pertanyaan itu di antaranya seputar legalitas tandatangan dokumen terkait dengan penggunaan perusahaannya oleh pelaksana yang kini sudah meninggal dunia. Perusahaan tersangka dipinjam untuk melaksanakan kegiatan pengadaan dua unit kapal perintis tersebut. “Tersangka mengaku tidak mengetahui proses pelaksanaan proyek, tapi mengakui secara terus terang penandatangan surat terkait pinjam bendera perusahaannya,” ujar Agung Raka.

Dari pemeriksaan ini Agung Raka mengakui jika tersangka sangat kooperatif dan semua pertanyaan yang diajukan dijawab secara jujur termasuk pertanyaan yang dinilai sangat penting. Untuk selanjutnya, Ia mengaku tinggal satu saksi yaitu saksi ahli dari Dirjen Perhubungan Laut yang akan dimintai keterangannya, Selasa (21/2) besok. “Kami sudah bersurat yang kedua kalinya meminta bantuan untuk menunjuk atau mengutus saksi ahli. Permintaan bantuan pertama belum direspon sehingga kami kembali mengirim surat kedua untuk memberikan keterangan Selasa besok,” imbuhnya, seraya menyatakan jika saksi ahli telah dimintai keterangan berkas perkara tersebut rampung dan dapat diajukan untuk proses persidangan di Pengadilan Tipikor Mataram.

Baca Juga  Pemda Tolak Permintaan PT Labu Pindah Jalur Jalan Samota

Untuk diketahui, pengadaan dua unit kapal perintis ini dilakukan Tahun 2009 senilai Rp 275 juta. Dalam pengadaannya, kapal yang dibeli melalui rekanan adalah kapal bekas. Satunya dibeli dari seorang nelayan, sedangkan satunya lagi hasil pelelangan Amanwana yang dibeli dari warga Labuan Kecamatan Badas. Saat penyelidikan kasus ini, kejaksaan yang turun langsung ke lokasi hanya mendapatkan dua kapal tersebut sudah dalam bentuk puing-puing yang kemudian dijadikan sebagai barang bukti. Awalnya, kejaksaan menetapkan dua orang tersangka, yakni berinisial AF (Sekdis) yang saat itu menjabat sebagai PPK dan WH yang merupakan Kadis Perhubungan. Dalam perjalanannya, pihak kejaksaan yang dipimpin Paryono SH MH ini secara mengejutkan mencabut status tersangka terhadap WH karena perannya dalam proyek itu dinilai tidak memenuhi unsur melawan hukum atau melampaui kewenangannya. Meski demikian, kejaksaan menetapkan tersangka baru berinisial SW—seorang kontraktor. (JEN/SR)

iklan bapenda