Wagub: Kerugian Banjir NTB Capai 2,3 Trilyun

SUMBAWA BESAR, SR (19/02/2017)

Wakil Gubernur NTB H Muhammad Amin menyatakan penanggulangan bencana banjir membutuhkan keseriusan dari semua pihak. Mulai dari program normalisasi sungai hingga hal-hal spesifik lainnya. Misalnya, sungai saat ini dipastikan terjadi pendangkalan. Selain melakukan normalisasi di bagian hilir, kerusakan di bagian hulu juga perlu mendapat perhatian. Penanganan pasca bencana dilakukan secara bertahap. Tapi menurut Wagub, desain jangka panjangnya harus dikerjakan mulai sekarang. Ini yang dilakukan pada daerah-daerah terkena bencana di NTB. ‘’Bayangkan saja, kerugian yang terjadi di NTB akibat bencana ini mencapai 2,3 trilyun rupiah. Ini terjadi di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa,’’ sebut Haji Amin—sapaan Wagub kepada wartawan di Sumbawa saat menghadiri Rakornis Bencana Pasca Banjir Sumbawa, Minggu (19/2) siang tadi. Selain Wagub hadir sejumlah pejabat Pemprov lainnya di antaranya Kepala BPBD NTB H Muhammad Rum, Kepala BWS NTB, Kepala Dikes NTB, Kepala Balai Jalan NTB, Kadis PU, serta Kadis Permukiman dan Perumahan.

Menurut Wagub, dalam waktu dekat rapat koordinasi yang lebih luas akan dilakukan di Mataram mengundang semua kepala daerah se-NTB. Rapat saat ini hanya spesifik membicaraka hal yang sifat teknis yang terjadi di Sumbawa terkait berapa kerugian, bagaimana bentuk dan sifat kerusakan, upaya antisipasi dan penanganan untuk jangka panjang. Yang perlu diantisipasi adalah mengurangi risikonya. “Jangan sampai ada korban jiwa, kerusakan rumah, infrastruktur jalan dan sebagainya. Maka rencana besar itu harus didesain untuk jangka panjang. Sebab saat ini belum dilakukan secara komperhensif,” ujarnya, seraya menambahkan bahwa anggaran untuk rencana besar itu bisa ditangani melalui anggaran belanja pusat, provinsi, dan kabupaten.

Sementara Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB, H Muhammad Rum mengatakan saat ini bagaimana menangani korban yang berdampak banjir di Sumbawa.  Di antaranya solusi untuk relokasi korban, penataan kembali infrastruktur yang rusak dan sebagainya. “Jadi akan ada korelasi logis dan pasti antara dampak kerusakan dengan besarnya anggaran bantuan yang akan diberikan. Kemudian terkait besaran anggaran yang akan dikucurkan masih diakuratkan. Nanti pemeritah Kabupaten Sumbawa akan membuatkan kronologis dan akibat banjir serta kerusakan yang terjadi. Gambaran tersebut memag harus detail sebagai bahan laporan ke pemerintah propinsi dan pemerintah pusat,’’ pungkasnya. (JEN/SR)