OPINI: Beranikah Pemda Cabut Izin Lingkungan PT AMNT ?

oleh -0 views
Yadi Saputra, KABID DIKBUD BADKO HMI NUSRA
bankntb

Oleh: YADI SAPUTRA (AKTIVIS HMI)

Terjadinya pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh kelalaian dari pihak PT AMNT pekan lalu telah banyak menyita perhatian dari berbagai elemen, mulai dari masyarakat hingga pemerintah daerah kabupaten dan provinsi serta organisasi-organisasi penggiat dan pemerhati lingkungan hidup baik daerah maupun skala nasional. Hal ini terjadi karena dirasa permasalahan ini sangat urgen dan wajib mendapatkan perhatian yang lebih dari pemerintah dan badan usaha yang menjadi pelaku pencemaran. Karena dampak dari meluapnya air asam Batu Hijau yang tumpah ke Sungai Tongo Loka dan Sungai Sejorong ini tidak hanya membahayakan biota air namun berdampak yang lebih besar terhadap tanah dan masyarakat sekitar dengan ancaman beberapa penyakit yang tidak menutup kemungkinan dapat menyebabkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.

Sepekan sudah berlalu sejak diketahuinya oleh masyarakat adanya pencemaran namun belum ada upaya-upaya yang ekstra ordinary dalam melakukan upaya pengendalian dan penanggulangan pencemaran dari badan usaha PT. AMNT maupun pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) dan/atau pemerintah provinsi yang secara aturan mereka harus bertanggung jawab dalam hal ini. Hal yang terlihat hanya sebatas komunikasi-komunikasi biasa antar yang berkepentingan. Padahal amanat UU No. 32 Tahun 2009 telah jelas bagaimana pertanggungjawaban terhadap kerusakan atau pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh individu dan/atau badan usaha. Sampai dengan hari ini pula belum ada yang melaporkan permasalahan ini kepada instansi penegakan hukum (yudikatif). Juga dalam permasalahan pencemaran lingkungan hidup ini menteri, gubernur, dan bupati/walikota dapat memberikan sanksi administrasi kepada badan usaha yang menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan. Sanksi yang dapat diberikan, seperti yang diterangkan dalam pasal 76 ayat 2 UU No. 32 Tahun 2009 1. Teguran tertulis, 2. Paksaan pemerintah, 3. Pembekuan izin lingkungan 4.pecabutan izin lingkungan. Namun sampai saat ini pemerintah yang berkewenangan belum melakukan apa-apa hanya sebatas permohonan klarifikasi dari pihak PT AMNT saja, yang dilakukan oleh Bupati KSB. Ya namanya pelaku tidak mungkin akan dengan polosnya memberikan informasi-informasi yang memberatkan atau dengan kata lain informasi yang diberikan patut diragukan kebenarannya.

Baca Juga  Dinilai Menyalahi Aturan, Anggota DPRD Sumbawa Minta TPP Dibatalkan

Permasalahan ini juga membuat kebingungan dengan terjadinya saling lempar tanggung jawab antara dinas lingkungan hidup kabupaten dan provinsi tentang siapa sebenarnya yang berwenang menangani permasalahan lingkungan yang timbulkan oleh PT AMNT. Sungguh sangat membingungkan dalam hal penanganan permasalahan yang seharusnya telah selesai ditangani jika dilakukan dengan sistematis dan masif. Karena rakyat sebagai korban butuh kejelasan terhadap langkah apa dan bagaimana yang harus diambil dan diperbuat. Saya yakin pula pemerintah daerah tidak memiliki keberanian untuk memberi sanksi kepada PT AMNT seperti amanat serta kewenangan dalam undang-undang. Sebagai masyarakat lingkar tambang kami tantang pemerintah daerah untuk membekukan atau mencabut izin lingkungan PT AMNT. (*)

 

iklan bapenda