Gerindra, Hanura, Nasdem Tetap Tolak BPR Dimerger

oleh -1 views
Andi Rusni SE dari Fraksi Gerindra DPRD Sumbawa
bankntb

Andis: Kami Fraksi Konsisten

SUMBAWA BESAR, SR (08/02/2017)

DPRD Kabupaten Sumbawa telah memutuskan untuk menyetujui PD BPR Sumbawa dimerger menjadi PT BPR NTB. Namun dalam rapat yang dipimpin Ketua DPRD, Lalu Budi Suryata SP didampingi dua pimpinan lainnya, Dr. Drs. A. Rachman Alamudy SH M.Si dan Kamaluddin ST M.Si, Selasa (7/2) kemarin, tiga dari 9 fraksi menolak yakni Fraksi Hanura, Nasdem dan Gerindra.

Andi Rusni SE dari Fraksi Gerindra yang dicegat usai rapat, menyatakan sejak awal fraksinya sangat konsisten menolak merger Bank BPR Sumbawa. Penolakan ini dilakukan karena konsolidasi hingga penyusunan Perda tentang penggabungan (merger) ini sudah dibuat dan ditetapkan Pemprov sejak Tahun 2016. Ketika Perda ini telah ditetapkan, apapun yang DPRD Sumbawa lakukan tidak akan merubah dan membatalkan Perda terrsebut. Hal ini sesuai dengan pernyataan Karo Ekonomi Pemprov NTB, Dr. Manggaukang Raba yang mengatakan bahwa pertemuan (DPRD Sumbawa) ini sebetulnya tidak penting apakah setuju dan menolak merger. Ketika Sumbawa menolak akan ditinggalkan. Bahkan menurut Andis—akrab ia disapa, Karo Ekonomi itu mempersilahkan Sumbawa menarik uang atau sahamnya, Tanpa Sumbawa merger tetap jalan dan Pemprov mengancam akan menghadang Sumbawa di OJK. “Ini pernyataan congkak dari Karo Ekonomi Pemprov. Saya nilai ini sejarah proses negosiasi yang tidak sehat yang menjadi salah satu alasan Gerindra tetap bersikukuh menolak merger,” tukasnya.

Alasan lainnya, ungkap Andis, jika BPR NTB ingin menjadi buku 3, OJK mensyaratkan bank pemerintah daerah tersebut memiliki modal inti Rp 50—200 miliar. Dengan masuknya buku 3 keuntungan yang diperoleh adalah mendapatkan e-banking, ATM dan lainnya. Sebenarnya kata Andis, Sumbawa dengan PD BPR-nya bisa mencapai buku 3 tanpa merger. Namun logika ini tidak dijelaskan secara gamblang oleh Pemprov.

Baca Juga  Salut ! Babhinkamtibmas Sepayung Ajak Warga Tutup Jalan Berlubang

Andis mengulas krisis moneter yang melanda Indonesia 1998 silam. Ini terjadi karena kebijakan pemerintah yang salah dan tidak berpihak kepada kepentigan rakyat. Saat itu negara memberikan kemudahan kepada semua orang untuk mendirikan bank dengan modal minimal Rp 10 miliar. Yang mengambil peluang dari kebijakan ini tentu orang yang memiliki modal. Selanjutnya pemilik modal ini mendapatkan pinjaman dari IMF melalui Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Setelah mendapatkan bantuan itu mereka menggerus uang tersebut kemudian menyatakan diri bangkrut.

Hal ini dikemukakan Andis, karena hampir mirip prakteknya seperti sekarang ini melalui merger Bank BPR, dimana uang masyarakat Sumbawa ditarik dijadikan satu dalam sebuah system kemudian melahirkan Perda. Di dalam perda itu ada hal yang jauh dari harapan mengenai saham. “Kita bermimpi kalau hari ini dapat laba, ke depan dengan penggabungan ini sangat mustahil akan bisa mendapatkan deviden secepatnya,” ujar mantan Presiden BEM UNSA ini.

Ia meyakininya karena telah diatur dalam Perda yang sudah jauh sebelumnya ditetapkan Pemprov. Di pasal tentang modal dan saham disebutkan bahwa modal dasar (inti) Rp 500 miliar dan di pasal lain, mengatakan modal itu bisa berubah sewaktu-waktu menjadi Rp 1 Triliun. Ketika modal dasar baru Rp 100 miliar akan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk bisa mencapai Rp 500 miliar. Pastinya setiap daerah termasuk Sumbawa ‘dipaksa’ melalui Perda tersebut untuk menambah modal dasar agar mencapai Rp 500 M. Ketika sudah mencapai Rp 500 M, Perda direvisi untuk mencapai modal inti Rp 1 Triliun agar bisa masuk buku 2. Artinya, uang daerah (APBD Sumbawa) yang dihajatkan bagi belanja publik akan tersedot untuk penyertaan modal. Padahal penyertaan modal ini bukan kewajiban melainkan pilihan. Namun karena sudah adanya Perda dan disetujui DPRD Sumbawa melalui keputusannya Selasa (7/2) kemarin, penyertaan modal itu menjadi kewajiban yang harus ditunaikan Pemda Sumbawa. Karenanya selama kurun waktu 5—10 tahun, Sumbawa tidak lagi mendapatkan deviden karena harus focus untuk memenuhi modal inti. “Ini hampir sama dengan Bank NTB. Deviden yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat, terpaksa harus dijadikan tambahan penyertaan modal karena Bank NTB harus bisa mencapai buku 2 dengan modal inti Rp 1 triliun. “Inilah alasan-alasan mengapa kami Fraksi Gerindra, bersama Fraksi Hanura dan Nasdem secara konsisten menolak dilakukannya merger,” bebernya.

Baca Juga  OPINI: Mengenal Lebih Dekat Perempuan Sumbawa pada Masa Dulu

Fraksi Gerindra membayangkan merger ini justru merubah paradigma BPR ke arah perbankan umum yang lebih cenderung melayani pemodal besar. Orang yang memiliki modal dan agunan besar itulah yang dilayani dan mendapat pinjaman lebih besar. Ia berharap dengan merger ini program “Krabat” pemerintahan Husni-Mo yang rencananya akan dijalankan BPR dapat menyasar masyarakat kecil dengan pinjaman tanpa bunga. Sudah ada contohnya, bagaimana seorang pengusaha Pakistan mendapat Nobel karena mendirikan bank yang menyasar masyarakat kecil. “Sampai hari ini saya belum melihat ada pemerintah mulai dari pusat, propinsi hingga daerah yang memiliki formulasi tepat untuk menyisir masyarakat di kalangan bawah memberikan pinjaman lebih mudah,” demikian Andis. (JEN/SR)

iklan bapenda