Tata Kelola Hutan Sumbawa Dinilai Amburadul

oleh -1 views
Baijuri Bulkiah SH, Anggota DPRD NTB
bankntb

MATARAM, SR (06/02/2017)

Anggota DPRD NTB, Baijuri Bulkiah SH menilai kerusakan hutan di Sumbawa NTB karena tata kelolanya yang masih amburadul. Seharusnya pemerintah daerah setempat lebih serius dan cekatan dalam menyusun strategi sebagai upaya nyata mengatasi masalah hutan. “Jangan monoton, cuma satu titik saja yang dijadikan fokus. Pemerintah harus lebih cekatan, juga berkoordinasi dengan kepala desa, camat, TNI, Polri dan masyarakat. Harus ada dukungan dan kerjasama yang baik dari semua pihak,” saran BJ—sapaan akrabnya, Senin (6/2).

Penilaian amburadulnya pengelolaan hutan oleh Pemda ungkap BJ, dilihat dari jumlah personil pengamanan hutan (Pamhut) yang masih jauh dari kuota. Padahal, idealnya rasio petugas Pamhut yakni satu orang personil bisa mengakomodir/mengawasi 100 hektar are (Ha) lahan hutan. “Kenyataannya jumlah petugas tidak sesuai dengan luas hutan untuk dikontrol. Masih sangat kurang lah. Karena luas hutan di Sumbawa mencapai sekitar 400.000 Ha, artinya harus ada 4000 personil,” sebut politisi Demokrat ini.

Namun demikian, untuk menyiasati kekurangan personil ini solusinya adalah kolaborasi dengan semua elemen yakni TNI, Polri, camat, kades, dan masyarakat peduli hutan. Ketika sumberdaya ini diberdayakan pengamanan hutan menjadi optimal.

Ini yang dilakukannya ketika menjadi Komandan Polhut Dinas Kehutanan Sumbawa tahun 2002—2013. Saat itu kerusakan hutan di Sumbawa tidak semasif saat ini. “Kondisi ini karena penerapan system pengamanan hutan yang tidak pas,” ujarnya.

Baca Juga  Srikandi DPRD Sumbawa Terpilih Sebagai Ketua Komisi IV

Untuk menyelesaikan persoalan hutan, menurut BJ—mantan Komandan Polhut Sumbawa era 2002–2013, harusnya diambil dari hulu baru ke hilir. Dengan melakukan pantauan dan penindakan pengangkutan kayu dari lokasi penebangan ke gudang penampungan, sehingga kayu hasil penebangan secara illegal tidak akan bisa dilegalkan sehingga aparat tidak terkesan asal main tangkap.

Selain itu perlunya membentuk tim untuk melakukan pemantauan, karena akan melahirkan informasi untuk melakukan tahapan penindakan. “Percuma terlalu banyak trik, pola atau gaya tapi tidak direalisasikan maksimal, sama saja bohong,” pungkasnya. (NA/SR)

iklan bapenda