Dikbud Tekan Kepsek Transparan Kelola BOS

oleh -2 views
bankntb

SUMBAWA BESAR, SR (03/02/2017)

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa melanjutkan kegiatan sosialisasinya Bantuan Operasional Sekolah (BOS) ke sejumlah kecamatan. Kamis (2/2) kemarin giliran Kecamatan Plampang. Kegiatan yang dipusatkan di Ruang KKG SDN 1 Plampang ini dilakukan Sekretaris Dikbud, Ir. Irin Wahyu Indarni didampingi Kasubag Perbantuan Husnul Alwan S.Pd.I beserta staf. Sosialisasi tersebut diikuti seluruh operator, bendahara BOS dan sejumlah kepala sekolah SD dan SMP yang tersebar di 3 kecamatan yakni Plampang, Maronge dan Labangka.

KCD Dikbud Plampang, M. Saleh S.Pd dalam sambutannya berharap melalui sosialisasi ini, semua peserta dapat memahami sistim dan tata kelola tingkat kesamaan serta tingkat kesalahan dalam mengelola BOS.

Sementara Sekdis Dikbud Sumbawa, Ir. Irin Wahyu Indarni menjelaskan sejumlah perubahan dalam juklak-juknis BOS, seperti persentase alokasi per triwulannya. Dana BOS yang dialokasikan untuk tahun 2017 jumlahnya bervariasi. Pada triwulan pertama periode Januari, Februari dan Maret, dialokasikan sebesar 20%. Triwulan II periode April, Mei dan Juni 40%. Di periode ini, setengah atau 20% dari dana diharuskan untuk membeli buku referensi yang jenis bukunya sudah ditentukan di Juknis. Pembeliannya harus menggunakan sistem E-Katalog.

Sedangkan pencairan triwulan III periode Juli, Agustus, September dan triwulan IV Oktober, November, Desember besarannya sama yakni masing-masing 20%. Besarnya dana BOS yang diterima siswa sama dengan dana BOS 2016 lalu yaitu Rp 800.00 per siswa per tahun untuk SD dan SMP Rp 1 juta/per siswa per tahun.

Baca Juga  UTS Gelar GAS-IN Respek International untuk Mahasiswa Asing dari 23 Negara

Dalam kesempatan itu, Ir Irin juga menjelaskan sistem pelaporan penggunaan BOS. Laporan penggunaan BOS ini mesti dilaporkan setiap triwulan atau paling telat 10 hari setelah berakhirnya bulan ketiga setiap periode pencairan. Bagi sekolah yang laporannya terlambat dapat menjadi pertimbangan untuk proses pencairan BOS triwulan berikutnya, bahkan tidak dicairkan.

Karenanya mengajak semua peserta sosialisasi untuk mengikuti juklak dan juknis yang telah ditetapkan. Selain itu dalam mengelola dana BOS, kepala sekolah dan guru harus bersikap transparan, dan mengalokasikannya sesuai dengan peruntukan. “Jangan buat RKS sendiri-sendiri, tolong ikuti Juknis karna uang itu adalah hak siswa,” katanya mengingatkan. (BUR/SR)

iklan bapenda