Terdakwa Pasar Taliwang Dituntut Berbeda, Ini Sebabnya

oleh -5 views
Kasi Pidsus Kejari Sumbawa, Anak Agung Raka PD SH
Kasi Pidsus Agung Raka
bankntb

SUMBAWA BESAR, SR (31/01/2017)

Tiga terdakwa kasus dugaan penyimpangan revitalisasi Pasar Tana Mira Taliwang, Sumbawa Barat, dituntut berbeda Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Sumbawa, Senin (30/1) kemarin. Di hadapan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Mataram, dua terdakwa Irwansyah (Ketua Koperasi) dan Mahmud (Bendahara) dituntut masing-masing 1 tahun 6 bulan penjara. Selain itu diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp 32,6 juta subside 3 bulan kurungan dan denda Rp 50 juta subsider 2 bulan kurungan. Sedangkan Supriyadi (Konsultan Pengawas) dituntut lebih berat yaitu 2 tahun penjara, namun uang pengganti dan dendanya sama seperti dua terdakwa lainnya.

amdal

Kajari Sumbawa melalui Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Anak Agung Raka PD SH yang dikonfirmasi SAMAWAREA, Selasa (31/1), mengakui adanya perbedaan jumlah tuntutan. Perbedaan ini terletak pada ada dan tidaknya uang titipan. Terdakwa Irwansyah dan Mahmud sebut Agung Raka—akrab jaksa ramah ini disapa, menitipkan pembayaran uang pengganti masing-masing sebesar Rp 35 juta atau lebih dari putusan majelis hakim Tipikor. Hal ini menjadi pertimbangan JPU untuk menetapkan besarnya tuntutan JPU termasuk putusan majelis hakim. “Penitipan uang pengganti ini akan meringankan hukuman terdakwa. Nanti kelebihan penitipan uang pengganti akan dikembalikan kepada terdakwa,” kata Agung Raka.

Berbeda dengan terdakwa Supriyadi yang enggan menitipkan uang pengganti sehingga tuntutannya lebih berat. Secara tidak langsung ini merugikan terdakwa. Selain memberatkan hukuman, juga uang pengganti itu tetap dibayar meski pasca putusan hukumannya nanti. “Inilah yang membedakan besarnya tuntutan di antara terdakwa,” ungkapnya.

Baca Juga  PPHP dan Pemodal Tanah Urug Pasar Brangbara Diperiksa Jaksa

Dalam melakukan tuntutan lanjut Agung Raka, JPU menjerat para terdakwa dengan pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) sub a, b ayat (2) dan (3) UU No. 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dengan UU No. No. 22 Tahun 2001 tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Seperti diberitakan, proyek pembangunan atau revitalisasi Pasar Taliwang ini menggunakan anggaran bantuan sosial Kementerian Koperasi Tahun 2013 senilai Rp 900 juta. Bantuan itu diterima Koperasi Kota Baru Taliwang yang kemudian dikerjakan secara swakelola. Ada beberapa item yang dikerjakan di antaranya los, kamar mandi dan lainnya. Namun dalam pengerjaannya, dinilai tidak sesuai spek atau RAB. Selain itu dokumen lelang dan pengadaan barang dan jasanya diduga direkayasa. Satu orang merangkap beberapa jabatan di kepanitiaan. Dari dugaan inilah dilakukan penyelidikan yang kemudian ditingkatkan ke penyidikan dengan menetapkan tiga orang tersangka yaitu Irwansyah (ketua koperasi), Mahmud (bendahara) dan Supiryadi (konsultan pengawas). Hasil audit BPKP, kerugian negara mencapai Rp 190 juta. (JEN/SR)

KEJAKSAAN HUT SUMBAWA

iklan bapenda