Rakor LKJIP Wujudkan Akuntabilitas Kinerja OPD

oleh -1 views
bankntb

SUMBAWA BESAR, SR (26/01/2017)

Sekretaris Daerah Sumbawa, Drs. H. Rasyidi mengatakan, akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Sedangkan indikator kinerja utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan pencapaian sasaran strategis. IKU inilah yang sebenarnya berperan dalam merubah sesuatu yang bersifat normatif (Sasaran Strategis) menjadi definitif, terukur dan realistis. ‘’Dalam merumuskan IKU bukanlah sesuatu yang mudah untuk dilakukan. Umumnya permasalahan bukan terletak pada apa IKU dari suatu sasaran strategis, melainkan apa IKU yang sebaiknya digunakan dan disepakati bersama untuk dijalankan, tentunya dengan segala dampak yang akan ditimbulkannya,’’ kata Sekda saat membuka Rapat Koordinasi Teknis Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2016, Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2017, di Lantai III Kantor Bupati, Kamis (26/1).

Rakor LKJIP 1

Satu sasaran strategis (yang masih bersifat normatif) lanjut Sekda, perlu ditentukan ukuran keberhasilannya dalam bentuk IKU (merubah normatif menjadi definitif). Sehingga satu sasaran strategis minimal harus memiliki 1 IKU dan boleh memiliki lebih dari 1 IKU. Suatu IKU yang ditentukan oleh organisasi, akan berdampak terhadap perilaku dan budaya yang terbentuk dalam organisasi tersebut beberapa tahun kedepan. Mengingat Kabupaten Sumbawa baru saja memberlakukan organisasi perangkat daerah (OPD) baru maka rapat tersebut dinilai merupakan salah satu strategi akselerasi penerapan praktek tata kelola pemerintahan yang baik yaitu akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Kabupaten Sumbawa. Hal ini sejalan dengan misi kedua RPJMD Kabupaten Sumbawa 2016-2021 yaitu “mewujudkan birokrasi yang bersih, handal dan profesional sehingga mampu menjalankan pemerintahan sesuai dengan prinsip tata kepemerintahan yang baik (Good Governance)”, yang salah satu tujuan strategisnya adalah “meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah”.

Baca Juga  Bupati Sumbawa Ultimatum PPK dan PPS Harus Netral

Perlu dipahami, bahwa upaya menyeluruh dalam rangka penguatan sistem akuntabilitas kinerja, juga merupakan area perubahan reformasi birokrasi yang sedang terus dikuatkan saat ini. Pemenuhan kewajiban ini akan berimplikasi pada skor akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Sumbawa yang setiap tahun dilakukan evaluasi dan asesment oleh Inspektorat dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Hal yang harus dipahami sambung Sekda, posisi evaluasi atas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah oleh Kemenpan-RB RI ini sejajar dengan audit atas laporan keuangan Pemerintah Daerah oleh BPK RI. Dimana masing-masing memberikan opini yang menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah telah menyajikan seluruh informasi sesuai standar atau tidak.

Sementara itu Kepala Bagian Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur, Ishak, S.Sos melaporkan bahwa laporan kinerja instansi pemerintah (LKJIP) yang harus disusun saat ini adalah LKJIP tahun 2016 berdasarkan perangkat daerah sebelum dilakukannya penataan organisasi. Sehingga dokumen pelaporan kinerja perangkat daerah yang disampaikan kepada Bupati Sumbawa melalui bagian organisasi dan Pendayagunaan Aparatur terdiri dari 57 perangkat daerah mandiri yang berdasarkan peraturan perundang–undangan diwajibkan menyusun pelaporan kinerja (LKJIP). Menurut evaluasi Bagian Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur, bahwa masih terdapat perangkat daerah yang belum menyampaikan LKJIP tahun 2016 sebagaimana batas waktu yang ditetapkan yaitu 20 Desember 2016 yang disepakati bersama dalam Forum Rapat Koordinasi Seluruh Kepala Perangkat Daerah. Untuk mendukung terwujudnya peningkatan tertib administrasi pelaksanaan AKIP bagi Pemerintah Kabupaten Sumbawa, karena evaluasi AKIP tahun 2017 adalah evaluasi atas pelaksanaan AKIP tahun 2016 sebagaimana juga audit atas laporan keuangan pemerintah daerah. Tujuan Rakor ini adalah untuk pemantapan pemahaman sekaligus komitmen perangkat dearah lingkup Pemerintah Kabupaten Sumbawa Mengenai pelaporan AKIP (LKJIP) yang tepat isi dan komponen evaluasi AKIP. Peserta Rakor adalah Kasubag Program dan pelaporan Dinas/Badan, dan Kasubag Program, Keuangan dan Pelaporan Kecamatan. (JEN/SR)

iklan bapenda