Rehab Rumah 2017 di KSB Adopsi Program 2016.

oleh -7 views
Kepala Bidang Perumahan Rakyat Dinas PUPR, Nofrizal Zainsah
bankntb

KERJASAMA SAMAWAREA DENGAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA SUMBAWA BARAT

SUMBAWA BARAT, SR (25/01/2016)

Program Rehab Rumah di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) terus berlanjut. Pada tahun 2017 ini, tetap mengadopsi program tahun lalu.

Ditemui SAMAWAREA, Rabu (25/1), Kepala Bidang Perumahan Rakyat Dinas PUPR, Nofrizal Zainsah mengakui hal itu. Namun pada pelaksanaannya nanti ada tambahan pola yaitu tenaga fasilitator lapangan. Tenaga ini bertugas untuk survey harga, menyusun RAB, membantu pendampingan peliuk, dan membantu pengusulan rumah yang akan direhab. Tujuannya untuk memperkecil peluang terjadinya ketidaksingkronan data dengan fakta di lapangan. Jumlah tenaga fasilitator yang dibutuhkan 8 orang, atau satu orang per kecamatan. “Langkah ini kita ambil karena kita belajar dari penerapan program yang sama di tahun 2016 lalu yang banyak sekali terdapat ketidak-sesuaian data dengan fakta di lapangan. Parahnya lagi banyak yang belum memahami Perda PDPGR itu sendiri, sehingga sering mis komunikasi antara pemilik rumah dengan agen itu sendiri sehingga menimbulkan permasalahan,” jelas Nofrizal.

Mengenai anggaran yang dialokasikan untuk program tersebut pada tahun ini, Nofrizal menyebutkan Rp 10 Milyar dari APBD murni dengan sasaran 1.200 rumah. Jumlah ini lebih meningkat dibandingkan tahun lalu, yang mampu merehab 1.149 rumah dengan serapan anggaran Rp 9 milyar lebih. “Sisa rumah yang akan direhab masih mencapai 3.650 unit,” imbuhnya.

Jika pada Tahun 2017 ini serapan anggarannya bagus, lanjut Nofrizal, Bupati berjanji pada APBD perubahan nanti anggarannya akan ditambah dan kemungkinan semua rumah yang masuk dalam program tersebut akan tuntas dikerjakan.

Baca Juga  LLK Sumbawa Kembali Gelar Pelatihan Berbasis Kompetensi Tahap III

Untuk saat ini, pihaknya masih memperbaiki Peraturan Bupati (Perbup) karena adanya perubahan nomenklatur yang dulunya program bedah rumah ditangani BPM-PD kini Dinas PUPR. Setelah itu pihaknya akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang PDPGR, sehingga tidak ada persoalan di kemudian hari. (HEN/SR)

iklan bapenda