Mutasi Keliru, Indikasi Kuat Tidak Libatkan Baperjakat

oleh -6 views
Ketua Panitia Pelantikan, Muhammad Yamin SE M.Si

SUMBAWA BESAR, SR (22/01/2017)

Kekeliruan menginput data dalam mutasi pemerintahan Husni—Mo akhir tahun 2016 lalu mendapat tanggapan dari sejumlah kalangan. Sebab kekeliruan itu menyebabkan terjadinya kesalahan dalam penempatan 152 aparatur sipil negara (ASN).  Salah satunya Wakil Ketua DPC Hanura Kabupaten Sumbawa,  M. Yamin SE., M.Si.

Kepada SAMAWAREA, Minggu (22/1), Yamin menilai kekeliruan itu semakin menguatkan indikasi ada yang tidak beres dalam proses mutasi akhir tahun lalu itu. Bahkan terkesan tidak prosedural. Selain itu disinyalir proses mutasi tidak melalui Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat). “Ini tidak sekedar kekeliruan tapi justru karena pihak-pihak yang berwenang dalam proses mutasi ini tidak difungsikan. Sangat tidak mungkin apabila Baperjakat, bahkan bupati dan wakil bupati telah melakukannya sesuai mekanisme yang ada, hasilnya akan serampangan seperti itu,” tukas Yamin Abe—akrab politisi yang juga Ketua Fraksi Hanura DPRD Sumbawa ini disapa.

Sorotan lainnya adalah proses mutasi golongan bawah yang tidak teranalisis secara sosial ekonomi. Ia mencontohkan seorang tukang sapu yang puluhan tahun di wilayah timur, dipindah ke wilayah barat. Dengan pendapatan seadanya itu tentu sangat kesulitan mencukupi kebutuhan ekonomi di daerah baru. Dan tidak ada pengaruhnya juga bagi pemerintahan Husni—Mo jika tukang sapu itu tidak dimutasi.

Indikasi lain disebutkan Yamin Abe, adalah mutasi pegawai di Disdukcapil yang dianggap melanggar karena tanpa sepengetahuan Mendagri. Padahal dalam UU administrasi pemerintah jelas diatur khusus untuk mutasi pegawai Dukcapil harus sepengetahuan Mendagri. “Kita bisa lihat contoh Mendagri menegur Bupati Dompu yang melakukan mutasi terhadap pegawai Capil tanpa sepengetahuan Mendagri,” katanya.

Baca Juga  Pra Musrenbang, 2.388 Usulan Kecamatan

Karena itu Yamin Abe menyarankan kepada pemerintahan Husni—Mo untuk lebih menfungsikan Baperjakat yang lebih mengetahui progress dan indicator kinerja aparatur. Jika pola kebijakan yang keliru tersebut terus terpelihara, pemerintahan ini stagnan dan sangat mustahil Sumbawa hebat dan bermartabat bisa terwujud. “Kuncinya, dalam menempatkan aparatur libatkan Baperjakat, pasti aman,” demikian Abe. (JEN/SR)

BPSK dukacita dukacita bankntb

No More Posts Available.

No more pages to load.