SUMBAWA BESAR, SR (22/01/2017)
Ketua NasDem Kabupaten Sumbawa, H. Asaat Abdullah ST angkat bicara mengenai terjadinya kekeliruan mutasi pada pemerintahan Husni—Mo. Meski diakuinya, mutasi merupakan hak prerogative kepala daerah namun kekeliruan ini bukan persoalan kecil karena semakin memperkuat indikasi yang tidak beres dalam proses mutasi tersebut. “Saya melihat ada indikasi nepotisme dalam proses mutasi ini, banyak yang aparatur yang ditempatkan tidak sesuai kompetensi dan dari segi kepangkatan masih belum layak, tapi dipaksakan karena bagian dari tim sukses,” tukas Haji Saat—akrab mantan Birokrat ini disapa, Minggu (22/1).
Terkait sikap bupati yang secara terbuka mengakui kekeliruannya dalam penempatan 152 dari 1000-an ASN, H Saat memberikan apresiasi. Hanya dia sangat berharap keterbukaan itu juga berlaku untuk ASN eselon dua. Terutama terhadap pejabat yang mengisi OPD baru yang sebelumnya dilakukan tes dan seleksi oleh Tim Panitia Seleksi. Karena dalam penetapan para kepala SKPD untuk OPD baru tersebut terindikasi prosesnya hanya dilakukan secara formalitas. Sebab sebelum Tim Pansel bekerja, nama-nama pejabat yang menduduki jabatan itu sudah ramai dibicarakan banyak pihak, bukan lagi rahasia. Karena itu bupati bersikap terbuka untuk menjawab spekulasi yang berkembang. “Kami melihat dalam proses ini ada kelompok-kelompok yang memanfaatkan kedekatannya dengan bupati,” tandasnya.
Dalam menyikapi persoalan ini, sebagai bagian dari masyarakat Sumbawa dia sangat berharap DPRD Sumbawa menjalankan fungsi kontrolnya dengan baik. Kondisi saat ini, DPRD Sumbawa dinilai kehilangan fungsi control, terutama dalam menyikapi persoalan mutasi tersebut. Buktinya terlalu banyak pengaduan yang disampaikan kepada ketua partai politik karena aspirasi itu tidak digubris dewan. Terlebih dengan situasi di DPRD Sumbawa saat ini yang masih sibuk dengan persoalan internal, terutama persoalan individu masing-masing anggota khususnya para pimpinan dewan. “Kami sebagai ketua partai ini bertemu dan satu kata untuk coba menyuarakannya sebagai bentuk kontribusi kami kepada masyarakat. Kami sangat berharap control dari dewan benar-benar dioptimalkan. Kalau tetap seperti ini, maka 2019 mendatang kami khawatir kepercayaan masyarakat terhadap dewan tidak ada lagi,” tukasnya.
Kritikan ini ungkap Haji Saat murni untuk kepentingan daerah. Terutama untuk membantu pemerintahan Husni-Mo mewujudkan Sumbawa hebat bermartabat seperti taglin yang selama ini didengungkan. Tidak ada nuansa politik apalagi harus dikaitkan dengan Pilkada akhir 2015 lalu. Meskipun ia merupakan salah satu competitor. “Husni—Mo sudah menjadi pemimpin kita. Kita ingin visi misi beliau berjalan lancar. Kami tidak ingin terjadi kesalahan dalam kebijakan karena berimplikasi terhadap masyarakat banyak,” tandasnya. (JEN/SR)
