Fahrizal: Siswa GHR Tidak Diberhentikan, Hanya Dimutasi

oleh -4 views

SUMBAWA BESAR, SR (15/01/2017)

Kepala SMA Negeri 1 Sumbawa Besar, Fahrizal S.Pd., M.Pd memberikan klarifikasi terkait dengan keputusan sekolah terhadap salah seorang siswanya berinisial GHR. Menurut Fahrizal yang dihubungi Minggu (15/1), bahwa hingga kini sekolah belum pernah menerbitkan surat mengeluarkan siswa tersebut. Siswa itu bukan dikeluarkan tapi atas keputusan rapat dewan guru, dimutasikan. Kebijakan yang diberikan sekolah memberi kesempatan ulangan semester dan pemberian nilai sesuai aturan tanpa mengaitkan dengan masalahnya. “Itu kurang lebih 1,5 bulan sambil orang tua mencari rekomendasi sekolah tujuan,” kata Fahrizal menjawab pertanyaan SAMAWAREA via SMS.

Jalan tengah itu diambil sambung Fahrizal, untuk menyelamatkan siswa bersangkutan maupun 924 siswa lainnya. Karena semua guru setempat juga pasti banyak mendapat laporan. Pihaknya mengakui pernah didatangi Lembaga Perlindungan Anak (LPA) terkait persoalan siswa itu dan sudfah diberikan penjelasan. Selanjutnya Jum,at, 13 Januari kemarin, pihaknya juga didatangi orang tua siswa meminta surat pemberhentian. “Kami tidak berikan dan menyarankan kepada orang tuanya agar anaknya jangan berhenti sekolah. Dan banyak lagi cerita kami untuk memotivasi orang tuanya saat itu,” ujar Fahrizal.

Mengenai ancaman LPA NTB yang akan membawa persoalan ini ke ranah pidana, Fahrizal menghimbau agar LPA juga melihat sisi siswa lainnya maupun kebaikan siswa bersangkutan. Ada kode etik guru BK yang terkadang tidak boleh muncul. Namun niat baik sekolah justru berbuah ancaman dari LPA. Jika demikian, pihaknya akan bersikap. “Kami juga sayang sama siswa tersebut. Kalau LPA juga sayang, mari kita bantu orang tua untuk mencari rekomendasi sekolah tujuan. Terkadang jelek menurut kita hari ini mungkin akan lebih baik di masa yang akan datang,” demikian Fahrizal.

Baca Juga  Siswi SMKN 3 Sumbawa Wakili NTB di LKS Tingkat Nasional

Seperti diberitakan, Perlindungan Anak (LPA) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyesalkan tindak sekolah mengeluarkan GHR dari SMAN 1 Sumbawa dan terkesan menelantarkan siswa tersebut. Selain itu LPA menilai keputusan sekolah janggal lantaran tanpa ada upaya pembinaan terlebih dahulu dan melakukan komunikasi dengan orang tua murid untuk berkolaborasi. Seharusnya pihak sekolah dalam menyelesaikan masalah harus lebih bijak bukan mencari kesalahan sehingga menimbulkan kesan arogan. “Ketika ada anak yang bermasalah maka sudah menjadi kewajiban sekolah untuk membina dan mendidik mereka. Karena itulah tugas utama dari sekolah bukan malah lepas tangan, seorang guru tidak sekedar mengajar tapi juga mendidik. Maka anak yang bermasalah adalah ladang amal yang luar biasa bagi seorang guru,” ujarnya.

Mengeluarkan siswa karena melanggar tata tertib sekolah tanpa ada upaya pembinaan terlebih dahulu dinilainya sangat tidak sesuai, bahkan melanggar konstitusi dan hak-hak anak. Bahkan masih di NTB sudah ada Peraturan Daerah (Perda) No. 8 Tahun 2015 yang bisa menjerat seorang pejabat publik mengeluarkan keputusan dapat menyebabkan tidak terpenuhinya hak anak. “Sekolah boleh saja mengeluarkan anak dari sekolahnya namun mereka harus mencarikan dulu sekolah yang bisa menerima anak tersebut tidak asal mengeluarkan,” geramnya.

Jika sekolah tetap saja mengeluarkan anak bersangkutan, maka kepala sekolahnya dinyatakan telah melanggar Perda, dan itu ada sanksi administratif dan pidana. “Bila sekolah tersebut benar mengeluarkan GHR tanpa mencarikan alternatif kelangsungan pendidikan anak dan menyalahi aturan lebih jauh, LPA akan mengusut masalah ini hingga tuntas sekalipun harus menempuh jalur hukum,” tegasnya. (JEN/SR)

BPSK dukacita dukacita bankntb

No More Posts Available.

No more pages to load.