Keluarkan Siswa, LPA NTB Sesalkan Keputusan SMAN 1 Sumbawa

oleh -39 views
SMAN 1 Sumbawa

MATARAM, SR (14/01/2017)

Keputusan pihak SMA Negeri 1 Sumbawa mengeluarkan salah seorang siswanya berinisial GHR (16) bakal berbuntut panjang. Sebab orang tua GHR melaporkan persoalan itu kepada Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Lantaran keputusan sekolah itu dinilai tak adil serta menimbulkan kesan menelantarkan siswa tersebut. Pihak sekolah mengeluarkan GHR dengan alasan melanggar tata tertib di sekolah. Oleh LPA, keputusan sekolah dinilai janggal karena tanpa ada upaya pembinaan terlebih dahulu maupun berkomunikasi dengan orang tua murid untuk berkolaborasi.

Kepada media ini, Ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Propinsi NTB, Joko Jumadi mengatakan bahwa seharusnya pihak sekolah dalam menyelesaikan masalah harus lebih bijak bukan mencari kesalahan sehingga menimbulkan kesan arogan. Menurut Joko, sekolah adalah lembaga pendidikan yang esensinya mendidik anak untuk menjadi manusia yang berkualitas dan bermartabat. “Ketika ada anak yang bermasalah maka sudah menjadi kewajiban sekolah untuk membina dan mendidik mereka. Karena itulah tugas utama dari sekolah bukan malah lepas tangan, seorang guru tidak sekedar mengajar tapi juga mendidik. Maka anak yang bermasalah adalah ladang amal yang luar biasa bagi seorang guru,” ujarnya, Jum’at (13/1).

Mengeluarkan siswa karena melanggar tata tertib sekolah tanpa ada upaya pembinaan terlebih dahulu lanjut pria yang karib disapa Joko ini, dinilainya sangat tidak sesuai, bahkan melanggar konstitusi dan hak-hak anak. Bahkan masih kata dia, di NTB sudah ada Peraturan Daerah (Perda) No. 8 Tahun 2015 yang bisa menjerat seorang pejabat publik mengeluarkan keputusan dapat menyebabkan tidak terpenuhinya hak anak. “Pendidikan adalah hak anak yang dijamin oleh Undang-undang (UU). Pemerintah dan kita semua sedang gencar-gencarnya mengusahakan supaya semua anak sekolah, tidak ada anak yang putus sekolah. Kok ini malah lembaga pendidikan yang menghendaki anak putus sekolah. Kan sangat ironis, sekolah boleh saja mengeluarkan anak dari sekolahnya namun mereka harus mencarikan dulu sekolah yang bisa menerima anak tersebut tidak asal mengeluarkan,” geramnya.

Baca Juga  TPQ Hasanah Lahirkan Generasi Qur’ani, Andi Laweng: Kami Bangga

Solusinya lanjut Joko, yakni sekolah menerima kembali anak tersebut atau mencarikan sekolah baru bagi anak bersangkutan, namun itu adalah alternatif terakhir. Kalaupun sekolah tetap saja mengeluarkan anak bersangkutan, maka kepala sekolahnya dinyatakan telah melanggar Perda, dan itu ada sanksi administratif dan pidana. “Iya donk, sudah pasti salah karena melanggar. Kepala sekolah malah bisa kena sanksi tidak hanya secara administratif, tapi juga pidana,” tuturnya.

Hingga berita ini terpublikasi, SAMAWAREA belum berhasil mengkonfirmasi pihak SMAN 1 Sumbawa Besar. Kepala sekolah setempat, Fahrizal S.Pd M.Pd yang beberapa kali dihubungi via telepon seluler Minggu (15/1) sekitar pukul 10.30 Wita, tidak  merespon meski nyambung. Selain itu konfirmasi via SMS juga belum ditanggapi. (NA/SR)

BPSK dukacita dukacita bankntb

No More Posts Available.

No more pages to load.