Talkshow “Kawa Desa” IISBUD, Santai, Sederhana dan Berbobot

oleh -21 views

SUMBAWA BESAR, SR (09/01/2017)

Tingginya angka kekerasan dalam rumah tangga, tidak sensitif gender dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM), menjadi topik yang hangat dibahas dalam kegiatan Talk Show “Kawa Desa” yang digelar Institut Ilmu Sosial dan Budaya Samawa Rea (IISBUD Sarea), Sabtu (8/1) kemarin. Dengan mengambil tema “Gender, Hak Asasi Manusia dan Hukum” dialog yang dipandu Dina Raisa Rasyidi—Kepala Humas IISBUD ini berlangsung santai, sederhana namun berbobot. Talk Show yang dilaksanakan di Basecamp Pamaba IISBUD, Komplek Bukit Tinggi Residence tersebut menghadirkan sejumlah narasumber berkompeten. Yaitu Aipda Arifin Setioko S.Sos (Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Sumbawa), Zainuddin (Pimpinan Redaksi Media Online SAMAWAREA) dan Supriyadi SH.I., MH.I (Akademisi yang juga Warek IISBUD Sarea).

Para peserta dari berbagai sekolah dan perguruan tinggi di antaranya SMAN 1 Sumbawa, SMAN 2 Sumbawa, UTS, IISBUD dan UNSA, tampak antusias dan menyampaikan sejumlah pertanyaan yang cukup kritis baik seputar peran dan posisi media massa dalam upaya meminimalisir kasus tersebut, penanganan dan hukuman yang diterima para pelaku, hingga perspektif akademisi termasuk peran IISBUD dalam upaya mengadvokasi korban tindak kekerasan.

Para peserta dari berbagai sekolah dan perguruan tinggi di Kota Sumbawa
Para peserta dari berbagai sekolah dan perguruan tinggi di Kota Sumbawa

Bang Jen—sapaan akrab Pimred SAMAWAREA yang mendapat kesempatan pertama menjelaskan bahwa kasus KDRT khususnya di wilayah hukum Polres Kabupaten Sumbawa cukup tinggi. Namun  tak serta-merta membuat pemberitaan kasus tersebut terpublis sebanyak data laporan yang diterima pihak kepolisian. Salah satu alasan minimnya pemberitaan mengenai kasus kekerasan dalam rumah tangga tak terlepas dari persyaratan awal sebuah pemberitaan yaitu adanya nilai berita atau kelayakan berita suatu kejadian. Secara umum, kejadian yang dianggap mempunyai nilai berita atau layak berita adalah yang mengandung satu atau beberapa unsur yakni penting, waktu, kedekatan, tenar, dan human interest (manusiawi). “Seorang suami yang kerap membentak istrinya tak menarik untuk diberitakan karena dianggap tidak memiliki nilai berita. Namun, jika si suami tersebut melakukan tindak kekerasan lain sehingga menimbulkan dampak yang luar biasa buruk, dapat diangkat sebagai berita. Misalnya, Istri Gegar Otak Dihajar Suami. Atau “Tampar Istri, Oknum Bupati Dipolisikan, meski hanya ditampar berita ini menarik karena melibatkan publi figur (unsur tenarnya),” kata Bang Jen memberi contoh.

Baca Juga  Prof Mahsun: Indonesia Bakal Dijajah

Bang Jen mengakui, media massa di Sumbawa memiliki kecenderungan menggunakan kata-kata sensasional dan terkesan sadis karena dianggap menarik, terutama dalam penulisan judul. Dalam praktik jurnalisme, membuat judul yang menarik memang mutlak. Meski di sisi lain, kata-kata yang sensasional itu menimbulkan efek kekerasan mendalam. Namun praktik jurnalistik yang banyak diterapkan adalah netral gender. Dalam praktik jurnalistik yang netral gender, posisi media sebagai saluran yang netral dan bebas. Berita yang yang dipublikasikan adalah berita sama dan sebangun dengan realitas. Meski demikian, media sangat berperan positif dalam upaya mensosialisasikan UU Penghapusan KDRT (PKDRT). Dalam konten berita selalu mencantumkan hasil visum akibat kekerasan dan pasal serta hukuman yang bakal menjerat para pelakunya. Konten ini selain mengedukasi pembaca mengenai akibat tindak kekerasan dalam rumah tangga, juga berperan mensosialisasikan undang-undang tersebut bahwasanya UU PKDRT yang ditelurkan bukanlah merupakan perangkat hukum yang meningkatkan kasus perceraian seperti yang ditakutkan sebagian kalangan. Sebaliknya, keberadaan UU PKDRT adalah sebagai salah satu upaya terwujudnya keluarga harmonis, bebas dari kekerasan baik fisik, psikologis, seksual, maupun kekerasan ekonomi.

Sementara AIPDA Arifin mengatakan, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak pada Tahun 2016 meningkat signifikan yang didominasi KDRT. Meningkatnya laporan kasus ini karena semakin paham dan sadarnya masyarakat terhadap hukum. KDRT ungkap Arifin, tak lepas dari ketidakadilan gender yang terjadi di masyarakat dan mayoritas perempuan sebagai korbannya. Dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) disebutkan, kekerasan rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Tapi tidak semua laporan dilanjutkan, mengingat kasus ini delik aduan, sehingga proses mediasi yang lebih dikedepankan. Kecuali kekerasan itu menimbulkan dampak buruk secara fisik bagi korban, pihak kepolisian tetap melanjutkan proses hingga ke tingkat peradilan. Di bagian lain Arifin juga menyinggung banyaknya kasus kriminal yang melibatkan anak-anak sebagai pelaku maupun korban. Semuanya bermuara dari KDRT atau keluarga yang broken home. Kondisi ini bisa membentuk mental dan prilaku sang anak cenderung ke arah yang tidak terpuji.

Baca Juga  Reses Abi Mang, Realisasi Aspirasi Pakai Dana Pribadi
Pamaba ISSBUD foto bersama dengan narasumber usai kegiatan
Pamaba ISSBUD foto bersama dengan narasumber usai kegiatan

Di tempat yang sama, Supriyadi SH.I MH.I menyatakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga melanggar hak asasi manusia terlebih lagi hukum. Karena itu peran semua pihak termasuk akademisi untuk melakukan gerakan penghapusan KDRT tersebut. Hal inilah yang menjadi salah satu alasan mengapa di IISBUD ada fakultas hukum, yaitu bagaimana masyarakat Sumbawa mendapat akses yang mudah dalam hal pelayanan hukum. Selain itu membantu pemerintah dan aparat penegak hukum dalam memberikan penyadaran hukum kepada masyarakat.

Mengenai advokasi hukum terhadap korban tindak kekerasan terutama dari kalangan tidak mampu, IISBUD masih sebatas memberikan konsultasi hukum gratis. Karena untuk mendampingi korban dalam beracara di pengadilan, selain IISBUD belum memiliki lulusan juga harus melanjutkan study menjadi pengacara. Ke depan hal itu akan diupayakan. Selain dukungan dari pemerintah, akademisi dapat menjalin kerjasama dengan aparat kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan. “Inilah yang pernah dibicarakan melalui pusat study hukum, bagaimana memberikan pelayanan hukum kepada orang tidak mampu,” ucap Bung Adi—sapaan karibnya.

Di bagian lain Bung Adi sepakat bahwa kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga akan membentuk mental dan prilaku anak. Anak adalah kopian terhadap apa yang dia lihat atau saksikan. Sebab pendidikan utama anak bukan di sekolah melainkan di lingkungan keluarga yaitu orang tuanya. Karena itu dalam keluarga Islami, tarbiyah utamanya bagaimana mengajarkan anak sejak dalam kandungan dengan mendengarkan lantunan ayat suci Alquran dan Asmaul Husna. Tujuannya untuk melatih anak itu menjadi baik. (JEN/SR)

 

 

BPSK dukacita dukacita bankntb

No More Posts Available.

No more pages to load.