SPPD Pejabat Sumbawa Capai 53 M, Gubernur Desak Dirasionalisasi

oleh -9 views

SUMBAWA BESAR, SR (04/01/2017)

Belanja perjalanan dinas untuk aparatur di lingkup Pemkab Sumbawa yang tertuang dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2017 mencapai Rp 53.312.456.400 (53,3 Milyar). Anggaran perjalanan dinas itu tersebar di semua SKPD dan dibagi dalam tiga perjalanan. Untuk perjalanan dinas dalam daerah sebesar Rp 12.677.650.350 (12,67 Milyar), perjalanan dinas luar daerah Rp 39.869.806.050 (39,8 Milyar) dan perjalanan dinas tetap sebesar Rp 765 juta.

Angka perjalanan dinas untuk pejabat Sumbawa ini dinilai Gubernur NTB, H.M. Zainul Majdi terlalu besar. Dalam surat keputusan Gubernur NTB No. 903-1055 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan APBD TA 2017 dan Rancangan Perbup Sumbawa tentang Penjabaran APBD TA 2017, mengharuskan Pemda Sumbawa melakukan rasionalisasi anggaran perjalanan dinas. Hasil rasionalisasi itu dialihkan untuk menambah penganggaran belanja modal Pemerintah Kabupaten Sumbawa. Hal ini sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 31 Tahun 2016 bahwa penganggaran belanja perjalanan dinas dilakukan secara selektif, frekwensi, jumlah hari dan pesertanya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud. Selain itu harus relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah serta hasilnya dilaporkan secara transparan dan akuntabel.

Untuk itu Gubernur memerintahkan Bupati Sumbawa bersama DPRD segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian berdasarkan hasil evaluasi paling lambat 7 hari terhitung setelah diterimanya keputusan ini. Jika tidak ditindaklanjuti dan tetap menetapkan RAPBD menjadi peraturan daerah dan Raperbup menjadi Peraturan Bupati, Gubernur mengancam akan melakukan pembatalan terhadap RAPBD Sumbawa Tahun 2017. (JEN/SR)

No More Posts Available.

No more pages to load.