Ridwan Terpilih Sebagai Ketua DPC PPP Sumbawa

oleh -8 views

SUMBAWA BESAR, SR (30/12/2016)

Ridwan SP akhirnya terpilih sebagai Ketua DPC PPP Kabupaten Sumbawa periode 2017—2021. Ridwan terpilih dalam Musyawarah Cabang (Muscab) VIII yang berlangsung di Hotel Cendrawasih Sumbawa, Jumat (30/12) sore tadi. Ridwan unggul 27 suara dari dua rivalnya, H. A. Rahman SH 4 suara dan M. Ismet Ismail SH hanya 2 suara. Meski demikian Ismet Ismail dipercaya mendampinginya sebagai Sekretaris DPC dengan anggotanya Dr. Umayyah SH MH, H.A. Rahman SH dan Zainuddin A Wahab.

Ditemui usai pemilihan, Ridwan menyampaikan terima kasih kepada pengurus PAC yang telah memberikan amanah kepadanya untuk memimpin partai berlambang Ka’bah ini 5 tahun ke depan. PPP tidak akan besar jika dia bekerja sendiri, karenanya dibutuhkan dukungan dan kerjasama para pengurus maupun kader mulai dari tingkat PAC hingga ranting. “Mari kita gandeng tangan untuk membesarkan partai. Jadikan partai ini menjadi rumah besar umat,” ajaknya.

Ketua DPW PPP NTB, H. Muhammad SH
Ketua DPW PPP NTB, H. Muhammad SH

Sebelumnya Muscab VIII PPP Kabupaten Sumbawa dihadiri Ketua DPW PPP Provinsi NTB, H Muhammad SH, Korwil DPD Pulau Sumbawa, Dr Umaiyah SH MH, 24 Pengurus Anak Cabang (PAC) dan 50 undangan. Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sumbawa, Drs H Rasyidi juga hadir, serta sejumlah pimpinan partai di antaranya Jack Morsa (Ketua DPD Golkar Sumbawa) dan A. Rafiq (Ketua PDIP). “Muscab VIII PPP di Sumbawa ini adalah yang terakhir dari 10 wilayah kota dan kabupaten se-NTB,” kata Ketua DPW PPP NTB, H. Muhammad SH.

Baca Juga  Nomor 2 Berikan Isyarat Setelah Husni Djibril Adalah Nurdin Ranggabarani

Muscab ini sengaja dipercepat menyusul adanya intruksi dari KPU. Muscab digelar untuk menghadapi pemilihan sejumlah kepala daerah. Berdasarkan hasil keputusan 30 November di Jakarta, maka pemenang dualisme sudah final. “Kita yang menang kalaupun ada yang menyatakan dirinya menang itu pembohongan besar. Ini yang perlu saya luruskan dan untuk diketahui oleh para pengurus PPP, hanya saja saat ini secara administrasinya masih dalam proses, sehingga belum ada pengesahan secara menyeluruh PPP versi Djan Farid,” jelasnya. Menurut dia, dengan adanya keputusan pengadilan dan surat Kementerian Hukum dan HAM, secara hukum PPP saat ini tidak ada lagi ada dua versi. “Hanya PPP kita yang sah secara hukum. Artinya pemerintah harus mengakui PPP Djan Farid. Kalau pendaftaran PPP tidak dilayani dalam waktu 7 hari oleh pemerintah terkait, maka akan salah besar dan itu melanggar hukum,” tukasnya.

Di bagian lain pidatonya, Muhammad menyayangkan ketidakhadiran anggota DPRD dari Fraksi PPP pada Muscab tersebut. Hal itu akan menjadi bahan evaluasi pengurus. “Kalau tidak bisa dibina kita binasakan. Jangan jadi duri dalam PPP. Berbicara hukum politik tidak ada kawan yang abadi itulah politik. Yang jelas para anggota DPRD yang duduk saat ini akan kita pertimbangkan ulang demi kemajuan PPP ke depan,” tandasnya. (JEN/SR)

No More Posts Available.

No more pages to load.