Ini Kata Fadli Zon, Mengapa 19 Desember Sebagai Hari Bela Negara

oleh -18 views
Fadli Zon

JAKARTA, SR (20/12/2016)

Upaya mempertahankan Kemerdekaan Indonesia tidak lepas dari peran para tokoh bangsa dalam menjalankan misi penegakan kemerdekaan yang diproklamirkan pada 17 Agustus 1945. Agresi militer Belanda II pada 19 Desember 1948 yang telah diantisipasi sebelumnya oleh TNI karena upaya diplomasi sebelumnya tidak diindahkan oleh Belanda hingga terjadi penangkapan terhadap Presiden Soekarno dan Wakil Presiden, Mohammad Hatta. Sebelum ditawan Belanda, Soekarno dan Mohammad Hatta menandatangani mandat untuk Sjamsoeddin Prawiranegara agar membentuk PDRI. Penangkapan oleh Belanda untuk menunjukan secara de facto dan de jure kepada masyarakat bahwa ibukota negara dikuasai Belanda.

Sikap Belanda ini kata Wakil Ketua DPR Fadli Zon, untuk menunjukan sebuah negara harus ada pemimpinnya, wilayah dan rakyatnya. Sehingga dalam suatu proses diplomasi di Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), saat itu diwakili oleh LM Palar, Soemitro Djojohadikusumo, Sudjatmoko dan kawan-kawan adalah sebuah proses pertarungan diplomasi di PBB namun kata dia masih terdapat proses PDRI. “Di sinilah peran politik dan diplomasi itu berjalan, menyatakan bahwa Indonesia itu masih ada. Hal ini sekaligus membungkam pernyataan Belanda yang menyebut Indonesia sudah tidak ada”, tegas Fadli Zon, politisi F-Gerindra yang menjadi penceramah Kebangsaan Dalam Rangka Peringatan Hari Bela Negara mengangkat tema “Arti Penting Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) Selama Agresi Militer Belanda II, 19 Desember 1948 di Gedung Kura-Kura, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta , Senin (19/12). Acara ini dihadiri sejarawan, Batara R. Hutagalung dan para purnawirawan TNI serta tokoh lintas suku, agama.

Fadli Zon berbicara tanpa teks mengatakan, Hari Bela Negara cukup lama mendapatkan pengakuan dalam sejarah. Pada tahun 2001 Fadli Zon melakukan napak tilas PDRI. Bersama Sjamsoeddin Bahar sebagai Ketua, Fadli Zon sebagai Sekretaris mengadakan seminar dengan melibatkan tokoh pelaku sejarah saat itu termasuk dengan tokoh Sjafroeddin Prawiranegara. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan pengakuan PDRI dalam sejarah Indonesia.

Baca Juga  Tanggung Jawab Berat, BPD Minta Insentif Ditambah

Pada Juli 2006 ia menjadi panitia pameran foto tentang PDRI yang dilaksanakan di Hotel Le Meredian, Jakarta dirangkaikan dengan seminar melibatkan pembicara (tokoh) pelaku sejarah Rosihan Anwar, Juwono Sudarsono, Utaryo beserta tokoh Auri yang ikut menjadi saksi sejarah Sjafroeddin Prawiranegara. Pada ahir Desember 2006 terbit pengakuan dari pemerintah melalui keluarnya Keputusan Presiden RI, No. 28 Tahun 2006 tertanggal 18 Desember 2006 yang menetapkan tanggal 19 Desember sebagai Hari Bela Negara dalam rangka memperingati berdirinya Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Bukit Tinggi yang menjadi bukti Pemerintah RI masih eksis. Tanggal 19 Desember 1948 merupakan awal perjuangan seluruh rakyat Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan yang diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945.

Pada peringatan Hari Bela Negara II tahun 2007 sebut Fadli, dia menjadi panitia di gedung Mahkamah Konstitusi (MK). Hingga saat ini Hari Bela Negara telah tersosialisasi dengan baik walaupun masih jauh dari harapan namun makna Hari Bela Negara menjadi penting karena tanpa ada suatu perjuangan dari PDRI mungkin tidak ada NKRI. Karena dalam sejarahnya terdapat perbedaan-perbedaan para tokoh ketika itu. Di satu sisi ada perjuangan fisik para tokoh saat itu di Sumatera, perjuangan Jenderal Soedirman dan Serangan Umum 1 Maret 1949 yang merupakan bagian dari pelaksanaan PDRI.

Dalam catatannya, perjuangan diplomasi Roem Royen disebut tidak disukai oleh pihak PDRI saat itu dengan dalih bagaimana orang yang sudah ditawan (Soekarno-Hatta) bisa melakukan perundingan sehingga ada PDRI di satu sisi dan ada frase Bangka di sisi lain. Namun perbedaan itu berakhir seiring terjadinya rekonsiliasi pada 13 Juli 1949 ketika Bung Karno dan Bung Hatta dilepas dari Bangka yang kemudian dikirim utusan dari Yogyakarta untuk mencari Bung Sjafroeddin Prawiranegara, walau dalam perjalanan nyasar sampai ke Aceh. Berdasarkan informasi Kolonel Hidayat lanjut Fadli, PDRI saat itu berada di Sumatera Barat dan akhirnya dikirim rombongan yang dipimpin oleh Mohammad Natsir, Leimena dan dr. Abdul Halim serta seorang wartawan Mimbar Indonesia, Agus Yaman. Dalam pengakuannya, Fadli menyebut setelah dua minggu kemudian dia mengaku memiliki majalah Mimbar Indonesia. “Di dalam majalah Mimbar Indonesia ditulis bagaimana membujuk para tokoh agar mau kembali ke Yogyakarta. Dialog berlangsung lama dan ahirnya berhasil meyakinkan Sjafroeddin Prawiranegara dan kawan-kawan untuk bertemu dengan Soekarno-Hatta di Yogyakarta. Begitu juga dalam upaya “membujuk” Jenderal Soedirman yang juga disebut berselisih faham dengan Bung Karno dan Hatta, dikirimlah utusan Letkol Soeharto melalui bus di dalamnya ada saksi wartawan Rosihan Anwar yang ketika itu menceritakan kesaksiannya,” beber Fadli Zon.

Baca Juga  Konkret Soal Tenaga Kerja, Buruh Dukung Koster-Ace

Pangkostrad Jenderal Soedirman lanjutnya, tiga kali bolak balik menunjukan keraguannya walaupun akhirnya mau menemui Soekarno-Hatta. “Ini memaknai kepetingan nasional harus di atas kepentingan kelompok meskipun terjadi perbedaan pendapat yang sangat kuat antara frase PDRI dan Bangka. Ini yang akhirmya membawa bangsa Indonesia mengarah pada satu tujuan pengakuan kedaulatan sehingga kemerdekaan itu bisa secara de facto dan de jure dan ikut di dalam proses demokrasi dan pada tahun 1950 melahirkan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada masa pemerintahan Perdana Menteri, Mohammad Natsir,” ulas Fadli.

Perjuangan PDRI selama tujuh bulan kata dia, menjadi tonggak yang sangat penting dan hingga saat ini Belanda belum mengakui Kemerdekaan Indonesia berdasarkan Proklamasi Indonesia pada tahun 1945. Tapi dalam sejarah Belanda diakui Kemerdekaan Indonesia pada 27 Desember 1949. (ZM/SR)

Keterangan Foto: Wakil Ketua DPR, Fadli Zon menjadi penceramah Kebangsaan Dalam Rangka Peringatan Hari Bela Negara mengangkat tema Arti Penting Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) Selama Agresi Militer Belanda ke II, 19 Desember 1948 di Gedung Kura-Kura, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Senin (19/12). Foto: Zainuddin Muhammad.

No More Posts Available.

No more pages to load.