Pertemuan Presiden dan Pimpinan DPR Hasilkan Beberapa Kesepakatan

oleh -6 views

JAKARTA, SR (16/12/2016)

Empat Pimpinana DPR pagi tadi bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Presiden. Pertemuan dilatarbelakangi adanya pimpinan baru di DPR, Setya Novanto (F-Golkar) menggantikan Ade Komarudin dari Fraksi yang sama.

Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah seusai bertemu Presiden Jokowi dalam keterangannya kepada media di Press Room DPR, Jumat (16/12) mengatakan, pertemuan empat pimpinan DPR (Setya Novanto/Golkar, Fadli Zon/Gerindra, Fahri Hamzah/PKS dan Taufiq Kurniawan/PAN) merupakan agenda bersama antara Presiden Jokowi dengan Pimpinan DPR dalam rangka menyamakan irama menangani beberapa persoalan bangsa dan negara. Dalam pertemuan satu Pimpinan DPR tidak hadir karena berada di luar daerah yaitu Wakil Ketua DPR, Agus Hermanto.

Pertemuan yang berlangsung hampir dua jam tersebut menurut Fahri, sekaligus menjadi ajang reuni pimpinan lama DPR (Setya Novanto) dengan Presiden guna menyamakan pandangan bersama lembaga negara lainnya karena dalam bidang legislatif pemainnya adalah DPR. Presiden kata dia sangat antusias menerima usulan DPR untuk secara rutin melakukan rapat konsultasi. Presiden meminta agar bisa menjaga kekompakan dengan DPR dalam menangani berbagai masalah dihadapi rakyat yang membutuhkan persatuan. “Presiden Jokowi meminta masukan dari DPR mengenai masalah legislasi, anggaran, pengawasan dan reformasi birokrasi serta pemberantasan korupsi,” kata Fahri, politisi PKS dapil Nusa Tenggara Barat (NTB).

Menjawab pertanyaan media apakah DPR tetap akan memposisikan diri sebagai penyeimbang Pemerintah, Fahri menjawab, bahwa Indonesia menganut sistem Presidensil dimana Presiden merupakan Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan. Dalam sistemnya DPR dipilih rakyat secara langsung dan independen meskipun anggota DPR dicalonkan oleh partai politik yang di antara tugasnya mengawasi jalannya pemerintahan. “Saya termasuk orang yang mengatakan bahwa sistem kita adalah sistem presidensil bahwa bapak presiden adalah kepala negara dan kepala pemerintahan tetapi konstitusi negara mengatur bahwa anggota dewan memiliki hak untuk berbicara dan mengawasi jalannya pemerintahan sehingga anggota dewan diberikan hak imunitas dalam menjalankan tugasnya sehingga pernyataan dan perkataannya tidak bisa dikriminalisasi dalam mengawasi jalannya pemerintahan,” papar Fahri.

Baca Juga  HM Syafruddin Temukan Praktik Demokrasi yang Menarik di Desa

Dalam konteks ini sebut Fahri, Presiden menyatakan persetujuannya, apabila DPR tidak kuat melakukan kontrol, bisa berefek pada banyaknya masalah dalam pemerintahan. Presiden percaya penguatan DPR merupakan suatu keharusan. Dia mengingatkan harus ada komunikasi yang tidak buntu agar setiap lembaga negara bisa menjalankan fungsinya sesuai dengan UU. “Kita tidak boleh mengurangi sedikitpun hak anggota untuk mengajukan pendapatnya”, kata Wakil Ketua DPR membidangi Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Kokesra), Fahri Hamzah. (ZM/SR)

Keterangan Foto: Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah memberikan keterangan kepada media di Press Room DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta usai melakukan pertemuan dengan Presiden Jokowi di Istana Presiden pada Jumat (16/12). (Foto: Zainuddin Muhammad)

BPSK dukacita dukacita bankntb

No More Posts Available.

No more pages to load.