Kajari: Belum Ada Kasus Korupsi pada Kepemimpinan Firin-Fud

oleh -4 views
Kajari Sumbawa, Paryono SH MH

KERJASAMA SAMAWAREA DENGAN PEMDA KABUPATEN SUMBAWA BARAT

SUMBAWA BESAR, SR (12/12/2016)

Membangun pemerintahan berlandaskan iman dan taqwa (Imtaq), dengan menggiatkan sholat berjamaah, dan magrib mengaji, salah satu upaya meminimalisir terjadinya penyimpangan dalam pembangunan. Selain itu mampu meningkatkan kedisiplinan Aparatur Sipil Negara (ASN) sehingga produktifitas kinerja semakin tinggi. Itulah yang dibangun pemerintahan Dr. Ir. H.W. Musyafirin MM—Fud Syaifuddin ST dalam memimpin Kabupaten Sumbawa Barat untuk periode 2016—2021. Selama kepemimpinan dua tokoh tersebut yang sudah berjalan hampir setahun, belum pernah terdengar adanya kasus korupsi yang terjadi di bumi pariri lema bariri.

Kepala Kejaksaan Negeri Sumbawa, Paryono SH MH dalam keterangan persnya belum lama ini, mengakui hal itu. Hasil evaluasi, belum ada kasus korupsi yang muncul dan ditangani pihaknya selama kepemimpinan Firin—Fud. Kasus dugaan korupsi yang ditangani saat ini adalah yang terjadi sebelum keduanya menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati KSB. “Selama pemerintahan ini kami belum temukan. Karena kita juga sama-sama mengawal dan mencegah terjadinya korupsi di sana. Jika memang ada, kami tidak segan-segan melakukan tindakan hukum,” tegas Kajari didampingi Kasi Intel Erwin Indrapraja SH MH, Kasi Pidsus Anak Agung Raka PD SH dan Kasi Pidum Feddy Hantyo Nugroho SH.

Tidak adanya kasus korupsi di KSB ungkap Kajari, membuktikan koordinasi pemerintahan Firin-Fud dengan kejaksaan berjalan dengan baik. Firin—Fud memanfaatkan keberadaan tim TP4D (Pengawalan dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah) yang dibentuk Kejaksaan Negeri Sumbawa. Sebab TP4D dapat memberikan pendampingan hukum dalam setiap tahapan program pembangunan dari awal sampai akhir berupa pembahasan hukum dari sisi penerapan regulasi, peraturan perundang–undangan, mekanisme dan prosedur dengan pejabat pengelola anggaran atas permasalahan yang dihadapi dalam hal penyerapan anggaran. TP4D juga dapat memberikan pendapat hukum dalam tahapan perencanaan, pelelangan, pelaksanaan, pengawasan, pelaksanaan pekerjaan dan pengadaan barang dan jasa. Selain itu memberikan penerangan dan penyuluhan hukum baik atas inisiatif TP4D maupun atas permintaan pihak–pihak yang memerlukan. “TP4D dapat melibatkan instansi atau pihak lain yang memiliki kapasitas, kompetensi dan relevan dengan materi penerangan dan penyuluhan hukum yang akan disampaikan kepada instansi pemerintah, BUMN, dan BUMD,” jelasnya.

Baca Juga  Menara Tower Raberas Ilegal

TP4D akan tetap berkoordinasi dengan aparat pengawasan intern pemerintah daerah untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang berpotensi menghambat, menggagalkan dan menimbulkan kerugian bagi keuangan negara. Bersama–sama melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pekerjaan dan program pembangunan. TP4D tambah Kajari, mampu mendorong terwujudnya reformasi birokrasi karena menjadi bagian penting dalam mewujudkan kepemerintahan yang baik. Titik berat dari pemerintahan yang baik adalah pada upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberantasan korupsi secara terarah, sistematis, dan terpadu. Reformasi birokrasi, jelas Kajari mustahil akan terwujud jika tata pemerintahan masih memberikan peluang terhadap praktik-praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN). Selain memberantas praktik KKN, reformasi birokrasi harus dijalankan dengan meningkatkan budaya kerja. “Kami menyampaikan apresiasi atas kerjasama yang terbangun antara kejaksaan dan Pemda KSB. Semoga Pemda KSB terus berkomitmen untuk tidak memberikan celah sedikitpun terhadap potensi yang dapat menimbulkan terjadinya korupsi,” pungkasnya. (JEN/SR)

BPSK dukacita dukacita bankntb

No More Posts Available.

No more pages to load.