Kasus Kapal Perintis, Status Tersangka Mantan Kadishub Dicabut

oleh -6 views

WH Lolos dari Jeratan Hukum

SUMBAWA BESAR, SR (09/12/2016)

Bukan hanya para tersangka Proyek Embung Sebewe yang bersukacita karena penanganan kasusnya dihentikan dan status tersangka dicabut pihak Kejaksaan Negeri Sumbawa, tapi kebahagiaan yang sama juga dirasakan WH—mantan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa. Status tersangka yang cukup lama disandang karena diduga terlibat melakukan penyimpangan pengadaan dua unit kapal perintis, kini telah dicopot. Mungkin ini kado istimewa bagi mantan Kadishub tersebut karena pencopotan status tersangka itu bertepatan dengan peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia yang jatuh pada 9 Desember 2016 hari ini. “Sebelumnya tersangka ada tiga, sekarang menjadi dua karena satunya (WH) tidak terlibat,” kata Kajari Sumbawa, Paryono SH MH didampingi Kasi Pidsus Anak Agung Raka PD, SH dan Kasi Intelijen Erwin Indrapraja SH MH kepada SAMAWAREA di ruang kerjanya, Jumat (9/12).

Diakui Kajari, penanganan kasus pengadaan kapal perintis ini sebelum dia menjabat dan merupakan kasus tunggakan dengan dua orang tersangka yakni WH selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan AF sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Hasil evaluasi secara seksama, peran WH dalam pengadaan kapal perintis itu, dinyatakan tidak memenuhi unsur melawan hukum atau melampaui kewenangannya. WH memang bertandatangan dalam dokumen, tapi yang melakukan pengecekan terhadap kelengkapan dokumen dan lainnya adalah PPK. Artinya PPK yang lebih berperan dalam hal ini.

Baca Juga  Kepala Kesbangpoldagri Sumbawa Ditanya Soal Proyek PPKK Disnakertrans

Ditanya SAMAWAREA, apakah ikut bertandatangan berarti memperkaya orang lain ? Kajari menyatakan belum tentu semua seperti itu. Pihaknya harus melihat secara jelas dan terang benderang perkara dimaksud. Ketika memang tidak memenuhi unsur, harus ada ketegasan mengenai kepastian hukum. “Memang WH sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka, tapi hasil evaluasi kami ternyata tidak ditemukan unsure melawan hukumnya, sehingga status tersangka kami hilangkan,” ucapnya.

Meski demikian hasil evaluasi itu juga menemukan adanya tersangka baru. Belum lama ini, pihaknya menetapkan seorang tersangka yaitu SW—rekanan dalam pengadaan kapal tersebut. “Jadi tersangkanya tetap dua yaitu AF selaku PPK dan SW rekanan proyek itu,” sebut Kajari.

Untuk diketahui, pengadaan dua unit kapal perintis ini dilakukan Tahun 2009 senilai Rp 275 juta. Dalam pengadaannya, kapal yang dibeli melalui rekanan adalah kapal bekas. Satunya dibeli dari seorang nelayan di Desa Medang Pulau Moyo, sedangkan satunya lagi hasil pelelangan Amanwana yang dibeli dari seorang warga Labuan Kecamatan Badas. Belum lama dimanfaatkan, kapal itu sudah rusak. Saat penyelidikan kasus ini, kejaksaan yang turun langsung ke lokasi mendapatkan dua kapal tersebut sudah dalam bentuk puing-puing yang kemudian dijadikan sebagai barang bukti. (JEN/SR)

kejaksaan-anti-korupsi

BPSK dukacita dukacita bankntb

No More Posts Available.

No more pages to load.