Kurtubi Sesalkan Tidak Dikhabarkan Perubahan Hak Inisiatif Revisi UU Minerba

oleh -4 views
Kurtubi--Anggota Komisi VII DPR RI

JAKARTA, SR (08/12/2016)

Rencana revisi UU Tentang Mineral dan Batubara (Minerba) No. 4 Tahun 2009 yang semula usul inisiatif Komisi VII DPR berubah menjadi usul inisiatif pemerintah. Adanya perubahan atas keputusan tiba-tiba tersebut menurut Anggota Komisi VII DPR Dapil Nusa Tenggara Barat, Kurtubi kepada SAMAWAREA di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (7/12) kemarin, tanpa sepengetahuannya. “Saya termasuk salah satu orang yang tidak pernah dikhabarkan oleh Pimpinan Komisi VII DPR tentang Revisi UU Minerba dari usul inisiatif DPR menjadi usul inisiatif pemerintah,” akunya.

Pembahasan revisi UU Minerba di DPR diakuinya sangat minim disebabkan keterbatasan waktu. Kurtubi yang juga anggota Fraksi Nasdem DPR itu sudah mengusulkan secara tertulis poin pokok dalam revisi UU Minerba yang baru. Dia nemberi penambahan salah satu pasal, menyangkut cadangan terbukti mineral dan batubara yang ada di perut bumi Indonesia dikuasai dan dimiliki oleh negara.

Kata dimiliki menurut Kurtubi, diperlukan untuk menghindari multi tafsir. Kalau hanya menggunakan kata dikuasai saja, bisa dikuasai lewat peraturan pajak. Dalam UU Minerba nomor 4/2009 aspek kepemilikan tidak ada satu pasalpun yang menyebutkannya. “Jadi Fraksi Nasdem dengan tegas mengusulkan agar cadangan terbukti dalam perut bumi Indonesia harus dinyatakan sebagai dimiliki dan dikuasai Negara,” tegas Kurtubi.

Mempertegas, kata dikuasai oleh negara, baru memiliki manfaat secara ekonomi bila dibukukan dan dimasukan dalam financial report, laporan keuangan badan usaha pertambangan milik negara yang semestinya mengelola semua kekayaan tambang di Indonesia. Badan usaha dimaksud bisa melalui PT. Aneka Tambang (PT Antam) yang bisa memanfaatkan kewenangan sebagai wakil negara yang mengelola bahan tambang di perut bumi. Jika penguasaan sudah dilakukan melalui satu badan, Kurtubi menyebut kontraktor manapun boleh beroperasi di Indonesia dengan cara melakukan kontrak dengan perusahaan tambang milik negara yang diberikan hak oleh UU. “Ini konsepnya, tetapi sayangnya saya mendengar dari pimpinan Komisi VII kalau UU Minerba yang menjadi hak inisiatif DPR diserahkan ke Pemerintah. Saya termasuk orang yang tidak pernah dikhabarkan oleh Pimpinan tiba-tiba diputuskan seperti itu,” sesal Kurtubi. (ZM/SR)

dukacita dukacita bankntb
Baca Juga  Polda NTB Bagi Sembako untuk Mahasiswa Tak Mudik dan Anak Yatim Piatu