Kawasan Konservasi Pulau Moyo Rusak, TNI Lakukan Reboisasi

oleh -11 views
Dandim 1607 Sumbawa, Letkol ARM Sumanto S.Sos

SUMBAWA BESAR, SR (04/12/2016)

Pulau Moyo, Kecamatan Labuan Badas, Kabupaten Sumbawa, harus dihijaukan kembali. Pasalnya hutan di wilayah setempat sudah dirambah. Bahkan aktivitas illegal itu sudah merambat ke kawasan konservasi Pulau Moyo. Karenanya untuk mengembalikan ke kondisi semula, TNI bekerjasama dengan Kantor Kesatuan Sumber Daya Alam (KSDA) Sumbawa melakukan reboisasi (penghijauan) di kawasan konservasi setempat. Kegiatan itu dibantu masyarakat yang berasal dari Kecamatan Moyo Hilir.

Dandim 1607 Sumbawa, Letkol. ARM. Sumanto mengatakan, Pulau Moyo adalah asset daerah bahkan nasional. Sebab Pulau Moyo telah menjadi tujuan wisata masyarakat dunia. Untuk itu keberadaannya harus dijaga, dan kondisi Pulau Moyo diupayakan untuk tetap lestari. Pihaknya dari Makodim 1607 Sumbawa siap ketika diminta. Dalam kegiatan rebiosasi tersebut, pihaknya menerjunkan anggotanya dibantu warga dari Kecamatan Moyo Hilir. Mereka beranjak ke Pulau Moyo melalui penyeberangan Ai Bari menuju Tanjung Pasir. “Penghijauan ini sudah berlangsung selama seminggu dan berakhir Sabtu (3/12) kemarin,” kata Dandim Sumanto.

Kondisi hutan Pulau Moyo setahun silam
Kondisi hutan Pulau Moyo setahun silam

Sebanyak 7.000 pohon ditanam di kawasan konservasi Pulau Moyo ini. Jenis pohon yang ditanam di antaranya beringin, asam, dan jati. “Kami bersama tim dari pusat akan ke sana untuk mengecek pasca penanaman pohon,” ujar Dandim. Kegiatan ini tidak hanya sebatas menanam, namun akan terus dipantau dan dipelihara hingga pohon tersebut besar. Hal ini menjadi tugas bersama, selain menjaga kesinambungan pohon yang ditanam juga mempertahankan kealamian kawasan agar tidak lagi dijamah dan dirusak oknum-oknum tak bertanggungjawab. Dandim tidak menampik kawasan setempat dan sekitarnya pernah terjadi praktek illegal logging. Masyarakat sekitar mengklaim lahan milik negara ini sebagai lahan miliknya sehingga banyak pohon yang ditebang dan dijadikan lahan pertanian. “Hasil pantauan di lapangan sudah banyak patok kawasan hutan yang digeser oleh oknum masyarakat. Karena itu, perlu ketegasan pemerintah untuk bersama-sama memberantas illegal loging ini. Kawasan hutan harus dikembalikan lagi seperti semula. Pemerintah juga dapat mengatur mana batas wilayah hutan, hutan rakyat dan produksi untuk disosialisasikan kepada masyarakat. Selain itu pemerintah melalui leading sector terkait memperketat perizinannya. “Bagaimanapun upaya yang kita lakukan di lapangan jika masih ada oknum petugas yang bermain, kapan pun aksi illegal logging ini sulit diberantas habis,” pungkasnya. (JEN/SR)

BPSK dukacita dukacita bankntb
Baca Juga  Hakim Tipikor Mulai Sidangkan Kasus SPPD Fiktif KSB

No More Posts Available.

No more pages to load.