Setnov Kembali Jabat Ketua DPR RI

oleh -2 views
Keterangan Foto: Setnov saat memberikan keterangan kepada Wartawan seusai pelantikannya sebagai Ketua DPR RI pada Rabu (30/11) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta

JAKARTA, SR (01/12/2016)

Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Repubkik Indonesia (DPR RI) ke 14 pada Kamis (30/11) kemarin, menetapkan Setya Novanto (Setnov) yang juga Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar sebagai Ketua DPR RI menggantikan Ade Komaruddin (Akom) dari Partai Golkar. Pergantian ini telah sesuai mekanisme di Partai Golkar. Setnov sebelumnya menjabat Ketua DPR RI namun ia mengundurkan diri dari jabatan Ketua DPR RI karena terbelit kasus “Papa Minta Saham”.

Dalam Rapat Paripurna DPR, semua fraksi setuju untuk menerima Setnov menjadi Ketua DPR RI. Ia disumpah menurut Agama Islam oleh Plt. Ketua Mahkamah Agung RI. Seusai Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Setnov menyampaikan terima kasih kepada para pihak yang telah mengembalikannnya sebagai ketua DPR. Dia berjanji akan kembali bekerjasama dengan pimpinan DPR yang lama serta pimpinan lembaga lainnya. Ia menyampaikan terima kasih khususnya kepada Presiden Jokowi dan akan bekerja keras untuk bisa melaksanakan sistem presidensial. Sebagai Ketua DPR, dirinya juga berkomitmen melaksanakan program lainnya mengenai kebijakan anggota dewan untuk dijalankan sebaik-baiknya.

Dia menyampaikan terima kasih kepada Akom yang selama setahun bekerja menggantikan dirinya sebagai Ketua DPR hingga memberikan kontribusi besar bagi kepentingan DPR, bangsa dan negara. Ia berharap doa masyarakat agar pekerjaan di DPR bisa berjalan lancar untuk memajukan kepentingan bangsa dan negara yang bertujuan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Sebelumnya, sekitar setahun lalu saat dirinya melepas jabatan Ketua DPR, Setnov menggugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) tentang kasus yang ditimpa pada dirinya. Ia mengajukan gugatan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

Baca Juga  Usai Bupati dan Wakil Bupati, Ketua TP PKK Kabupaten Sumbawa Dilantik

Uji materi UU ITE menyangkut Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 44 huruf b. Kedua pasal itu mengatur ketentuan informasi dan atau dokumen elektronik berikut hasil cetaknya, sebagai alat bukti hukum yang sah dan ketentuannya yang bisa dijadikan alat bukti penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan penegak hukum. Adapun UU Tipikor, ia mengajukan uji materi Pasal 26A yang mengatur ketentuan alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 188 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

MK menyatakan, informasi elektronik sebagaimana diatur UU ITE dan UU Tipikor tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Menurut MK, tidak semua pihak dapat melakukan penyadapan. Penyadapan hanya boleh dilakukan jika ada perintah dari penegak hukum. Sehingga, dalam kasus “Papa Minta Saham” penyadapan yang dijadikan dasar untuk mengadilinya di Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Masalah ini pun dijadikan Kejaksaan sebagai alat bukti untuk memeriksa dirinya atas dugaan keterlibatan meminta saham PT. Freeport Indonesia (PT.FI). Setnov menyatakan penyidikan di Kejaksaan berdasarkan rekaman bukan barang bukti yang sah, karena direkam tanpa sepengetahuan dan perintah penegak hukum. Menurut MK, bukti rekaman dalam kasus Setnov gugur dengan sendirinya. Sebab, rekaman itu dinilai tidak memenuhi unsur dan direkam tidak atas permintaan penegak hukum sebagaimana diatur dalam UU ITE. (ZM/SR)

BPSK dukacita dukacita bankntb

No More Posts Available.

No more pages to load.